Fa(s)t Forward

Penjelasan Undang-undang Dasar 1945, menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan pada Hukum ( rechtstaat), bukan Negara yang berdasarkan pada kekuasaan belaka ( machstaat). Hal sama yang kemudian tertuang dalam Perubahan Ketiga di Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Mirisnya, sebagai Negara yang menyebut diri sebagai Negara hukum, penegakan terhadap hukum di Indonesia bak lelucon yang sama sekali tidak lucu. Para pelaku dan aparat penegak hukum kerap terjebak akrobat politik dari orang-orang yang memiliki kekuasaan, sehingga sangat kerap terjadi hukum dibolak-balikkan, dipermainkan, dijungkirbalikkan sesuai dengan keinginan, selera dan kebutuhan orang yang berkuasa. Di Negara ini, paham bahwa politik adalah hukum itu sendiri bukan hal yang rahasia dan harus ditutup-tutupi. Betapa tidak, persoalan hukum yang secara jelas dan kasat mata adalah murni merupakan ranah penegakan hukum, malah sering dibelokkan men

Secara jelas, Undang-undang Dasar 1945 menerangkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pun halnya dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945, disebutkan pula bahwa negara kita adalah negara hukum ( rechtstaat ), bukan negara kekuasaan ( machstaat ). Akan tetapi perlu dipersoalkan juga, negara hukum seperti apakah yang dimaksudkan? NEGARA HUKUM Dalam ilmu hukum, dikenal 2 sistem hukum yang menjadi mazhab hukum mayoritas di dunia saat ini yakni Eropa Kontinental dan Anglo-Saxon (Anglo-Amerika). Perbedaan keduanya terletak pada sumber yang dijadikan acuan hukum. Bila Eropa Kontinental lebih kepada dasar perundang-undangan yang merupakan produk hukum legislatif maupun eksekutif, maka Anglo-Saxon (Anglo-Amerika) lebih mendasarkan hukum kepada judge made law atau yurisprudence yang dihasilkan dalam praktek peradilan. Akan halnya sistem hukum yang dianut di Indonesia? Belum pasti. Yang jelas menurut sebagian besar kalangan, sistem hukum Eropa Kontinental-lah yang banyak diadapta