Ketik kata kunci

Loading...

Thursday, August 11, 2016

PERBUATAN PEMERINTAH (BESTUURHANDELINGEN) DALAM PRAKTIK ADMINISTRASI (2)

Tindakan Faktual dan Diskresi
Varian lain dari perbuatan pemerintah adalah perbuatan faktual (feitelijkehandeling), yang definisi sederhananya adalah tindakan-tindakan yang tidak ada relevansinya dengan hukum dan oleh karenanya tidak menimbulkan akibat hukum[1]. Menurut Kuntjoro Probopranoto, tindakan berdasarkan fakta (feitelijkehandeling) ini tidak relevan, karena tidak mempunyai hubungan langsung dengan kewenangannya[2].
Konsep yang secara praktis hampir mirip dengan perbuatan faktual adalah diskresi, sebab pelaksanaannya tidak bersumber dan didasarkan pada keberadaan peraturan perundang-undangan, baik berkenaan dengan kewenangannya, tipikal perbuatan/tindakan administrasinya maupun akibat hukum dan daya ikatnya. Dapat dikatakan bahwa diskresi merupakan reaksi dari pejabat administrasi terhadap persoalan hukum yang belum memiliki aturan rigid, sementara keadaan mengharuskan segera dilaksanakannya suatu perbuatan administrasi. Yang membedakannya dari perbuatan faktual adalah keberadaan akibat hukum yang ditimbulkannya.
Diskresi didefinisikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya[3]. Dalam pemahaman umum, diskresi sering disamakan dengan freiss ermessen meskipun ada pula yang menganggap bahwa diskresi merupakan species dari freiss ermessen, yang didefinisikan oleh Philippus M. Hadjon sebagai kebebasan bertindak yang pada dasarnya berarti kebebasan untuk menerapkan peraturan dalam situasi konkrit tersebut dan kebebasan untuk bertindak meskipun tidak ada atau belum ada peraturannya secara tegas (sifat aktifnya pemerintah)[4]. Hal inilah yang mendasari pemikian penulis untuk mengidentikkan diskresi dengan perbuatan faktual, karena sama-sama menekankan pada perbuatan nyata (faktual) dalam menjalankan fungsi administrasi pemerintahan.
Dengan merujuk kembali pada teori perundang-undangan sebagaimana telah diulas sepintas sebelumnya, segala perbuatan hukum pemerintah secara umum dapat dikatakan didasari oleh adanya keabsahan (validity) untuk melaksanakannya. Bila jelas sumber dan dasar eksistensinya, maka itulah yang dinamakan kewenangan baik secara atributif, delegatif maupun mandat. Sementara bila tidak/belum jelas dasar keabsahannya, maka seyogyanya disepakati hal itu didasarkan pada diskresi yang kerap dijalankan untuk memperlancar dan mereduksi hambatan administasi Negara.
Keputusan atau tindakan pemerintahan yang dilakukan atas dasar diskresi seharusnya memiliki sifat, kriteria dan akibat hukum yang serupa, baik dalam proses pembentukannya, sifat keterikatannya, dan secara ideal memang harus dianggap sama dengan keputusan atau tindakan administrasi berdasarkan wewenang atributif maupun delegatif.

Monday, August 08, 2016

PERBUATAN PEMERINTAH (BESTUURHANDELINGEN) DALAM PRAKTIK ADMINISTRASI (1)

Mochtar Kusumaatmadja pernah mengungkapkan secara singkat tentang relasi antara hukum dan kekuasaan, yakni bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sementara kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman[1]. Hal yang secara analogi sejalan dengan perumpamaan mengenai ayam dan telur, siapa yang lebih dulu ada dan menyebabkan lainnya. Apakah hukum yang menyebabkan adanya kekuasaan, ataukah sebaliknya?
Pergeseran konsep hukum serta tipikal Negara hukum dari yang bersifat murni dan formal, menjadi lebih material-fungsional serta responsif telah memperkenalkan tipikal Negara yang tak hanya bercirikan hukum dan kekuasaan semata, namun juga tujuan hakiki dari penggunaan kekuasaan serta manfaat keberadaan hukum bagi masyarakat sebagai subyek utama dari Negara, yakni kesejahteraan.
Lahirnya paham Negara kesejahteraan (welfare state –pen.) tersebut memberikan alasan yang kuat bagi Negara untuk berperan lebih luas guna mewujudkan kemakmuran dan keamanan sosial rakyat dalam arti luas. Campur tangan Negara yang luas dalam kehidupan sosial masyarakat tersebut merupakan pergeseran dari konsep staatsonthouding, yang membatasi keterlibatan Negara dalam kehidupan sosial rakyat, menjadi konsep staatsbemoienis, yang mendorong Negara ikut campur dalam pengaturan kehidupan sosial sehingga melahirkan Negara hukum sosial (sociale rechtstaat)[2].
Lebih lanjut, Maria Farida dengan mengutip pendapat Attamimi menyatakan[3]: “Dalam wawasan Negara hukum yang baru ini, keketatan sudah lebih dilonggarkan dengan pengakuan terhadap adanya kebijaksanaan (freiss ermesen) bagi tindakan pemerintahan Negara meskipun dengan disertai imbangan dalam bentuk peradilan administrasi”, yang selanjutnya dirangkaikan oleh Muchsan dengan menyebutkan bahwa salah satu gejala yang muncul dalam Negara kesejahteraan adalah sering digunakannya asas diskresi dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan[4].
Perbuatan administrasi Negara atau perbuatan tata usaha Negara merupakan terjemahan dari bestuurhandelingen yang hakikatnya berfungsi untuk mewujudkan tujuan Negara kesejahteraan tersebut. Sebagai personifikasi dari Negara, pemerintah (bestuur) dalam melaksanakan setiap perbuatan administrasi Negara tersebut harus mendasarkan diri pada peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana norma yang termuat dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004.
Perbuatan tata usaha Negara (bestuurhandelingen) dalam kepustakaan hukum administrasi Negara dapat diklasifikasikan atas perbuatan materiil/nyata (feitelijk handeling) dan perbuatan hukum (rechthandeling). Perbuatan materiil[5] adalah perbuatan yang dilakukan oleh badan atau pejabat TUN untuk memenuhi kebutuhan nyata yang tidak dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum[6]. Sehingga dari definisi tersebut, secara a contrario perbuatan hukum adalah perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Konkritnya, akibat hukum dikatakan ada bila menimbulkan beberapa perubahan hak, kewajiban dan kewenangan, kedudukan hukum, atau pembebanan hak, kewajiban, kewenangan, ataupun status tertentu yang baru dan sama sekali berbeda dari sebelumnya[7].
Dari rumpun perbuatan hukum (rechtshandelingen), terdapat tipikal perbuatan hukum tata usaha Negara adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara berdasarkan norma hukum tata usaha Negara dan dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu, yaitu berupa hak dan kewajiban bagi seseorang atau badan hukum perdata yang dituju.
Indroharto mendefinisikan bahwa tindakan dalam lingkup administrasi Negara in cassu penerbitan sebuah produk hukum, ada yang bersifat abstrak, umum, final, dan ada pula yang bersifat konkrit, individual dan final[8]. Implementasinya jelas, jenis tindakan yang pertama dengan output berupa regulasi atau peraturan perundang-undangan (regeling), melekat kewenangannya pada legislative dan/atau eksekutif dalam kategori tertentu. Sementara jenis tindakan yang kedua dengan output berupa keputusan atau penetapan (beschikking), melekat kewenangannya pada badan/jabatan administrasi yang tentu proporsinya lebih besar berada pada lingkup eksekutif.
Kedua jenis output maupun dasar kewenangan penerbitannya tersebut, tentu termasuk dalam lingkup tindakan hukum (rechthandelingen), sebab dilakukan berdasarkan kewenangan yang telah ada (baik yang bersumber secara atributif maupun delegatif), serta ditujukan untuk dipatuhi (mengikat) dan memberikan akibat hukum tertentu bagi pihak secara umum, maupun pihak tertentu secara spesifik.
Pelaksanaan suatu tindakan atau keputusan administrasi secara normatif memiliki kaidah yang harus dipatuhi, sehingga tujuan serta hasil pelaksanaan tindakan atau keputusan tersebut memiliki nilai kepastian, kemanfaatan serta yang terpenting adalah keadilan. Dalam ilmu perundang-undangan, hal-ikhwal ini diistilahkan dengan daya laku karena ia memiliki keabsahan (validity/geltung) dan daya guna (efficacy) karena ia ditaati. Bila validity berkaitan dengan dari mana norma itu dibentuk, apakah dari norma yang lebih tinggi dan/atau lembaga yang berwenang membentuknya, maka efficacy berkenaan dengan efektivitas/daya guna norma tersebut[9].
Lebih lanjut dalam praktiknya, perbuatan administrasi negara (bestuurhandelingen) kerap diidentikkan secara spesifik dengan pelaksanaan urusan pemerintahan, yang tentu bersinggungan dengan tindakan administrasi maupun penerbitan keputusan administrasi Negara. Sejalan dengan pendapat dari H.J Romeijn, bahwa tindakan hukum administrasi (administratieve rechthandelingen) merupakan suatu pernyataan kehendak yang muncul dari organ administrasi dalam keadaan khusus, dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi[10].