Thursday, August 18, 2016

Perbuatan Pemerintah (Bestuurhandelingen) Dalam Praktik Adminstrasi (3)

Konsep Hukum Beleid dan Beleidsregels
Beleid dapat pula dikatakan sebagai perwujudan dari diskresi, yang sesuai dengan konsep teorinya adalah reaksi faktual baik secara spontan maupun terencana dari badan/pejabat pemerintah atas suatu hal yang tidak diatur di dalam perundang-undangan, namun memerlukan penyelesaian sesegera mungkin guna memecah kebuntuan administrasi maupun memperlancar jalannya roda pemerintahan.
Surat Edaran atau Surat Himbauan merupakan titel yang umum dari sebuah beleid. Alasan hukumnya adalah baik edaran maupun himbauan, merupakan tindakan nyata/faktual dari badan atau jabatan administrasi yang berisikan petunjuk atau standar nilai tertentu, sehingga suatu tindakan/administrasi akan dikatagorikan sebagai tindakan/administrasi pemerintah yang senada dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan dasar tafsiran atau standar penilaian dari badan/jabatan administrasi yang mengeluarkannya.
Tafsiran inilah yang selanjutnya secara praktis menjadi dasar pemikiran Menteri PAN-RB, Yuddy Chrisnandi, menganggap Cuti setelah Idul Fitri 1437 H. dihimbau untuk dilarang diberikan melalui Surat Nomor B/2337/M.PANRB/06/2016, karena konteks kebijakan yang diagunakan adalah asumsi bahwa Cuti Bersama dan Libur Idul Fitri telah cukup lama. Tinggal dikaji saja, koherensinya dengan peraturan perundang-undangan, apakah beleid itu bertujuan memudahkan urusan administrasi pemerintahan, menafsirkan ketentuan mengenai pemberian hak cuti, ataukah sebaliknya, mengatur hal yang sama sekali bertentangan dengan regeling maupun beschikking. Yang paling utama, karena itu adalah beleid¸maka memperlakuannya seolah-olah sebagai sebuah beschikking bahkan regeling yang bersifat imperative dan mau-tak mau harus dipatuhi, adalah sebuah kekeliruan administrative, bahkan cara berpikir yang tidak tepat.
Contoh lain secara praktis terkait beleid, adalah pembatasan pemberian hak cuti sejumlah 5% dari keseluruhan pegawai sebagaimana Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976. Hal pertama yang perlu diluruskan adalah kedudukan penjelasan dalam sebuah peraturan perundang-undangan, bukanlah bagian dari norma yang mengikat atau berakibat hukum di peraturan tersebut, dan tak lebih merupakan tafsiran atau analogi konkrit dari pembentuk peraturan saja.
Hal kedua, norma dalam suatu regeling sebagaimana eksistensi penjelasan dalam peraturan perundang-undangan, bila dianggap sebagai sebuah petunjuk pelaksanaan urusan administrasi pemerintahan, tentu bisa ditafsirkan, termasuk melalui beleid. Identik dengan padanannya, beleid harus pula mampu merefleksikan sifat “arif” dan “bijak”, serta kaidah yang memudahkan -bukan membebankan- pelaksanaan administrasi Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penalaran yang utama tentang beleid itu tentu keharusan sejalan dengan aturan dasarnya, tidak bersifat mengatur apalagi menentukan hal baru yang kontradiktif dan tidak senafas dengan normanya.

Thursday, August 11, 2016

PERBUATAN PEMERINTAH (BESTUURHANDELINGEN) DALAM PRAKTIK ADMINISTRASI (2)

Tindakan Faktual dan Diskresi
Varian lain dari perbuatan pemerintah adalah perbuatan faktual (feitelijkehandeling), yang definisi sederhananya adalah tindakan-tindakan yang tidak ada relevansinya dengan hukum dan oleh karenanya tidak menimbulkan akibat hukum[1]. Menurut Kuntjoro Probopranoto, tindakan berdasarkan fakta (feitelijkehandeling) ini tidak relevan, karena tidak mempunyai hubungan langsung dengan kewenangannya[2].
Konsep yang secara praktis hampir mirip dengan perbuatan faktual adalah diskresi, sebab pelaksanaannya tidak bersumber dan didasarkan pada keberadaan peraturan perundang-undangan, baik berkenaan dengan kewenangannya, tipikal perbuatan/tindakan administrasinya maupun akibat hukum dan daya ikatnya. Dapat dikatakan bahwa diskresi merupakan reaksi dari pejabat administrasi terhadap persoalan hukum yang belum memiliki aturan rigid, sementara keadaan mengharuskan segera dilaksanakannya suatu perbuatan administrasi. Yang membedakannya dari perbuatan faktual adalah keberadaan akibat hukum yang ditimbulkannya.
Diskresi didefinisikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya[3]. Dalam pemahaman umum, diskresi sering disamakan dengan freiss ermessen meskipun ada pula yang menganggap bahwa diskresi merupakan species dari freiss ermessen, yang didefinisikan oleh Philippus M. Hadjon sebagai kebebasan bertindak yang pada dasarnya berarti kebebasan untuk menerapkan peraturan dalam situasi konkrit tersebut dan kebebasan untuk bertindak meskipun tidak ada atau belum ada peraturannya secara tegas (sifat aktifnya pemerintah)[4]. Hal inilah yang mendasari pemikian penulis untuk mengidentikkan diskresi dengan perbuatan faktual, karena sama-sama menekankan pada perbuatan nyata (faktual) dalam menjalankan fungsi administrasi pemerintahan.
Dengan merujuk kembali pada teori perundang-undangan sebagaimana telah diulas sepintas sebelumnya, segala perbuatan hukum pemerintah secara umum dapat dikatakan didasari oleh adanya keabsahan (validity) untuk melaksanakannya. Bila jelas sumber dan dasar eksistensinya, maka itulah yang dinamakan kewenangan baik secara atributif, delegatif maupun mandat. Sementara bila tidak/belum jelas dasar keabsahannya, maka seyogyanya disepakati hal itu didasarkan pada diskresi yang kerap dijalankan untuk memperlancar dan mereduksi hambatan administasi Negara.
Keputusan atau tindakan pemerintahan yang dilakukan atas dasar diskresi seharusnya memiliki sifat, kriteria dan akibat hukum yang serupa, baik dalam proses pembentukannya, sifat keterikatannya, dan secara ideal memang harus dianggap sama dengan keputusan atau tindakan administrasi berdasarkan wewenang atributif maupun delegatif.