Tuesday, July 03, 2018

Polemik Pemilihan Penjabat Gubernur



Mendekati Pemilihan Umum tahun 2019, lumrah bila tensi politik meningkat. Pemerintah maupun oposisi memiliki cara dan dalih untuk memperjuangkan kepentingannya. Dengan segala kekuasaan, pemerintah memiliki legalitas menetapkan aturan bahkan kebijakan yang menguntungkan. Di sisi lain, oposisi mencari celah dari sebaik dan sesempurna apapun aturan maupun kebijakan, agar dapat dikritisi dan bisa menunjukkan "cacat" tindakan maupun keputusan pemerintah.

Hampir seluruh peraturan perundang-undangan adalah produk politik yang mendasarkan pada kepentingan politik, bukan kepentingan hukum atau keteraturan (order). Akan menjadi absurd mengukur norma dan kebijakan, apakah didominasi kepentingan hukum atau semata kepentingan kekuasaan. Sehingga sudah tidak relevan konsep hukum Hans Kelsen yang menyatakan hukum adalah untuk hukum itu sendiri.
Momentum PILKADA
Bola panas pertama sudah dikeluarkan: Pemilihan Penjabat Gubernur dari Kepolisian di 2 daerah strategis, salah satunya Jawa Barat. Sekitar seminggu sebelum Pemilihan Kepala Daerah, Presiden menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 106/P Tahun 2018 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Masa Jabatan tahun 2013-2018 dan Pengangkatan Penjabat Gubernur Jawa Barat. Tajuk utamanya adalah Komisaris Jenderal (Pol) Mochamad Iriawan, Perwira Polisi aktif menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat seusai dilantik pada 18 Juni 2018[1].

Hal tersebut langsung memantik protes dari oposisi, terlebih penunjukkannya menganulir pernyataan pemerintah beberapa bulan sebelumnya yang membatalkan wacana penunjukkan Perwira Polisi aktif sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat (23/2), setelah mendapatkan tanggapan negatif dari berbagai kalangan[2].

Friday, May 04, 2018

PERPRES TKA vs BURUH LOKAL

Peristiwa Mayday
Pergerakan kaum buruh-pekerja merupakan efek dari sengitnya Revolusi Industri di Amerika maupun Eropa abad ke -17 s/d 18. Pemodal yang memiliki akses besar terhadap perekonomian, menggenjot produksi seluruh komoditas ekonomi, yang berdampak pada tuntutan untuk meningkatkan produktivitas.

Libur nasional beberapa waktu lalu, menjadi hari besar bagi saudara kita Buruh-Pekerja, memperingati momentum pergerakannya demi penghidupan layak. Peringatan Hari Buruh Internasional (dikenal dengan Mayday) tersebut berlatar dari terlalu panjangnya durasi kerja para labour di Amerika Serikat akhir abad ke-18, yakni 18 - 20 jam sehari. Hal yang kemudian berkulminasi, membuat ratusan ribu buruh berdemonstrasi menuntut dikuranginya jam kerja menjadi 8 jam.

Eksploitasi yang pada akhirnya memantik kisruh pekerja vs pemodal, menyebabkan mogok kerja dalam rentang waktu 1-4 Mei 1886. Dampaknya, puluhan ribu pabrik tutup, sehingga pemodal dan penguasa mengambil tindakan represif terhadap kaum buruh-pekerja (dikenal dengan Peristiwa Haymarket). Semangat itu kemudian menyebar ke Eropa, salah satunya menyebabkan Revolusi Prancis yang menghancurkan sekat-sekat monarkhi kekuasaan absolut antara kaum borjuis dan proletar, termasuk kelas buruh-pekerja. Di bulan Juli 1889, ditetapkanlah melalui Kongres Sosialis Dunia, peristiwa yang terjadi pada 1 Mei di Amerika Serikat, sebagai Hari Buruh Sedunia.