Dimensi Sosiologis Penerapan E-Court
Tuntutan reformasi birokrasi sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, mengisyaratkan urgensi inovasi dan perubahan dalam pelayanan publik, tak terkecuali dalam lingkup peradilan, yang dalam batas tertentu dipersepsikan merupakan salah satu pelaksanaan urusan pemerintahan dan bagian dari birokrasi. Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, melahirkan berbagai inovasi dalam menunjang pelaksanaan tugas yudisialnya. Hal ini tidak terlepas dari cetak biru peradilan, dimana pada tahun 2035, diharapkan telah terwujud visi Mahkamah Agung sebagai Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Tahap menuju perwujudan visi maupun misi Mahkamah Agung tersebut, salah satunya dengan langkah penyederhanaan proses (yang dalam pemerintahan idiom dengan birokrasi) penanganan perkara, di semua tingkatan peradilan, terutama Pengadilan Tingkat Pertama sebagai garda depan yudisial. Wujud nyata inovasi tersebut, semisal Direktori Putusan Mah