PUTUSAN MACAN KERTAS

-

Megamendung| Kang Mpeb

Tidak jelasnya eksekusi dari putusan Peradilan Tata Usaha Negara mengundang reaksi maupun kritik dari berbagai kalangan. Tak hanya dari luar, namun dari intern Peradilan Tata Usaha Negara sendiri hal tersebut terlontar. Mantan Ketua PTUN Jakarta DR. Lintong O. Siahaan, SH.MH. mengakui bahwa lemahnya implementasi eksekusi putusan tersebut, mengakibatkan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai instansi yang tak bertaji. Ini jelas merupakan autokritik, tak hanya kepada instansi Peradilan Tata Usaha Negara sendiri, tapi juga kepada para pejabat maupun pemerintahan secara umum. mengenai apa yang diharapkan dari keberadaan PTUN hari ini dan ke depannya. Sebagai perbandingan menurut beliau, berdasarkan studinya di Prancis semasa masih aktif sebagai hakim, proses eksekusi terhadap Putusan sejenis itu malah tidak dikenal. Putusan Administratief Tribunal (lembaga sejenis PTUN di Prancis), secara sukarela dan berbangga dijalankan oleh Pejabat Administrasi di Prancis, sehingga tidak perlu ada lembaga eksekusi sebab mereka menganggap bahwa Putusa hakim adalah hukum itu sendiri. Hal inilah yang menurut beliau membedakan keadaan Peradilan Administrasi di Prancis dan Indonesia. Ditegaskan beliau di hadapan Calon Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Angkatan V, bahwa tidak adanya kesadaran maupun kesukarelaan para Pejabat Pemerintahan untuk melaksanakan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara dinilai merupakan salah satu alasan mengapa aturan mengenai eksekusi di Negara ini hanya menjadi macan kertas.

Dalam perkuliahan Sejarah Peradilan Tata Usaha Negara di ruang Prof. Oemar Seno Adjie 3 pada Senin 24 Mei 2010 tersebut, DR. Lintong O. Siahaan, SH.,MH, meriwayatkan bahwa pada awalnya istilah yang akan digunakan untuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah Peradilan Administrasi Negara. Namun karena dalam Undang-Undang No 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman terlanjur menggunakan nomenklatur Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, maka istilah itulah yang selanjutnya dipakai. Sedangkan untuk mengakomodir keinginan sebagian pihak yang terlibat dalam perumusan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka dalam pasal 144 ditambahkanlah ketentuan bahwa Undang-Undang tersebut dapat disebut Undang-Undang Peradilan Administrasi Negara.(www.cakimlima.net)

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Kota Bandung dan Kota Malang

-
Entah kebetulan atau tidak, ada kemiripan yang hampir identik antara Kota Bandung di Jawa Barat dan Kota Malang di Jawa Timur. Sekembalinya penulis mengenyam pendidikan di Kota Malang selama beberapa tahun, dan “berkelana” selama beberapa waktu di Kota Bandung, penulis menemukan beberapa kemiripan diantara keduanya. Yang, mudah-mudahan saja tidak mengada-ada. Bandung, sejak dahulu telah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia sebagai Parijs van Java akan tetapi ada julukan lain yang juga tak akan mudah terlupakan, yakni Kota Kembang. Kota Malang pun sepengetahuan penulis, mempunyai julukan yang hampir sama, yaitu Kota Bunga. Bahkan ada salah satu stasiun radio di Malang, yang penulis yakin mencatut semboyan itu menjadi MAKOBU, akronim dari Malang Kota Bunga. Bergeser ke status otonomi daerahnya, kedua daerah sama-sama berstatus Kota(madia), yang dipimpin oleh seorang Walikota. Uniknya saat ini, nama kedua Walikota tersebut juga memiliki hal yang agak mirip, meskipun bisa dan u
Selengkapnya »

Lalampahan Abah Sastra

-
Image
Abah Sastra, bapana Marhaya. Marhaya banjaran, bandar samangka. Nah, lantaran garwana aya maksad hajat. Hajat badag da nanggap wayang sagala, Abah Sastra kapaksa ngala nangka ka Majalaya, sabab aya tangkal nangka ngajajar dapalan tangkal, na sawah saat. Abah sastra mawa karanjang sabab abah sastra nyangka nangkana baradag sarta arasak. Barang datang ka majalaya, abah sastra kasampak tangkal nangka araya, Da apan tangkal nangka mah kan tara kamana-mana. Abah Sastra gagancangan ngalacat kana tangkal nangka. Barang ngalacat kana dahan pangbadagna, Abah Sastra ngagakgak sarta cacalawakan, ngbarakatak, sabab aya gakgak dan ada haphap. Haphap ngarayap kana palangkakan. Lantaran abah sastra ajrag-ajragan. Nya abah sastra ragrag ka handap. Ragragna nangkarak, ka sawah saat. Alaaah, Abah Sastra sangsara. Sabab Abah Sastra kakarayapan na sawah saatna. Da lapar. Hanaang. Rada lawas Abah Sastra nalangsana na sawah saat. Aya kana salapan abadna. Salapan ahad! Lantaran Abah Sastra
Selengkapnya »

Ex Tunc & Ex Nunc

-
1. Ex Tunc: Pengujian Keputusan Tata Usaha Negara dilakukan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, meskipun telah ada perubahan terhadapnya. Apabila Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dibatalkan/dinyatakan tidak sah, maka akibat hukum yang ditimbulkan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut berlaku/ada sejak diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. An ex tunc ruling, however, might declare that a contract was invalid from its Inception. Ketentuan ex tunc, apapun itu, mungkin menyatakan bahwa sebuah perjanjian adalah tidak sah sejak awal pembuatannya. Ex- tunc is a Latin locution, that in Spanish literally means “since then”, used to talk about to an action that produces effects from the same moment in which the act had its origin, pring-date the legal situation to that previous state. One is against ex- nunc, that it is translated like “from now on”. Ex - tunc adalah ungkapan La
Selengkapnya »