SURAT BUAT PAK CAMAT

Argapura, Oktober 2006

Yang terhormat,

Camat Argapura

Di

Kecamatan Argapura

Dengan hormat,

Terpenuhinya sebagian tuntutan masyarakat atau lebih tepatnya sebagian kecil masyarakat terhadap keberadaan akses jalan yang langsung menghubungkan bagian utara Kecamatan Argapura dengan pusat Kecamatan Argapura, merupakan suatu indikator yang cukup responsif dari pemerintah Kecamatan Argapura. Selama ini, koneksitas antara daerah penghasil pertanian di daerah-daerah Kec. Argapura di lereng Gunung Ciremai masih terkesan tidak terlalu harmonis. Hal tersebut disebabkan diantaranya karena tidak adanya jalan yang menghubungkan daerah penghasil seperti Argalingga, Sukadana, Apuy dsb ke pusat kecamatan Argapura dimana (rencananya) terdapat Pasar Sayur-Mayur. Dan dibangunnya jembatan yang membelah Sungai Cilongkrang seakan menjadi solusi atas permasalahan tersebut.

Tetapi faktanya tidak sesederhana itu. Keberadaan jembatan tersebut tidak secara serta merta membuat para petani sayur dari daerah Sukadana, Argalingga, Apuy, dan daerah lain mau melakukan transaksi jual=beli sayuran di Pasar yang sengaja disediakan oleh pihak Kecamatan Argapura. Para petani tersebut, yang nota bene adalah warga Kecamatan Argapura, lebih senang melakukan transaksi jual-belinya di Pasar Maja, yang selain letaknya strategis untuk mereka, juga lebih menguntungkan karena lebih banyak dikunjungi oleh orang-orang dari berbagai daerah.

Tindakan pihak Kecamatan yang setengah hatilah yang bisa dijadikan alasan utamanya. Keberadaan jembatan itu semata-mata hanya untuk menunjukkan pada masyarakat Argapura khususnya, bahwa telah ada iktikad baik dari mereka untuk “mengubah” Argapura menjadi lebih maju. Tetapi hal tersebut hanya dilakukan setengah-setengah, terbukti beberapa waktu lalu setelah diresmikan, jembatan yang menghabiskan dana cukup besar tersebut sempat roboh diterjang “entah apa”. Dan lagi-lagi tidak diusut tuntas siapa yang dianggap bertanggung jawab atas hal tersebut, karena pihak kecamatan maupun pelaksana proyek, saling menuding dan tidak mau disalahkan. Patut dipertanyakan lagi bagaimana mekanisme kontrol Pemerintah Kabupaten Majalengka, Kecamatan Argapura dan pelaksanan proyek itu berjalan.

Setelah berjalan beberapa waktu, jembatan tersebut akhirnya berfungsi sebagaimana jembatan lain pada umumnya. Secara perlahan para petani sayur dari daerah Gunung Ciremai mau membelokkan arah penjualan sayurnya ke pertigaan Batu Lawang, serta menjual sayur-mayur di pasar Argapura yang dibangun di bekas Kantor Kecamatan Argapura. Tetapi secara perlahan juga mereka kembali menjual sayuran mereka ke Pasar Maja. Apa yang terjadi? Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penjualan sayur ke Argapura ternyata lebih besar bila dibandingkan menjualnya ke Pasar Maja, hal ini diperparah dengan kenyataan bahwa pembeli di Pasar Argapura jauh lebih sedikit dan lebih jarang daripada di Pasar Maja.

Pembengkakan biaya transportasi sayur tersebut disebabkan akses jalan yang tidak sempurna. Inilah kesetengah-hatian lain dari Pemerintah Kecamatan Argapura. Akses jalan setelah jembatan menuju ke Pasar Argapura dengan melewati daerah Cilongkrang ternyata tidak terlalu baik, kalau tidak mau disebut sangat parah. Sebagian besar jalan tersebut masih aspal kasar dengan banyak bolong di sana-sini. Jangankan truk pengangkut sayuran, sepeda motor pun cukup beresiko dan kesulitan melewati jalan tersebut. Kondisi jalan yang parah dan relatif sempit itu mungkin terlewatkan dari pemikiran penggagas didirikannya jembatan tersebut. Penggagas jembatan tidak mempertimbangkan terlebih dahulu akses jalan yang tersedia selepas berdirinya jembatan. Untung rugi pendirian jembatan dengan kondisi jalan seperti itu, nampaknya tidak terlalu dipusingkan pada saat direncanakannya pendirian jembatan tersebut. Akibatnya dapat ditebak, kebijakan tersebut hanya memiliki efek yang sementara, kalau tidak ingin dikatakan gagal sama sekali. Karena manfaat didirikannya jembatan itu sangat minim, dan kontribusinya terhadap Kecamatan Argapura sangat kecil.

Padahal kalau dilihat dari segi sumberdaya alam, Kecamatan Argapura sangat potensial menyumbangkan berbagai jenis sayuran di Kabupaten Majalengka. Kecamatan Argapura menjadi penyedia/provider utama komoditas sayur-mayur. Dalam situs Kabupaten Majalengka, Kecamatan Argapura disebutkan merupakan supplier dari setidaknya 6 jenis sayuran utama yang diunggulkan di Kabupaten Majalengka. Dengan potensi seperti itu, apalagi yang kurang dari Kecamatan Argapura??. Apakah karena faktor sumberdaya manusianya?. Menurut pengamatan saya, hal itu bukan suatu alasan pembenar, cukup banyak orang-orang yang memiliki kemampuan memanage hal seperti itu, atau barangkali bila jarang anak daerah yang bisa dan mau melakukan hal itu, cukup banyak “orang luar” yang mau dipekerjakan di daerah yang memiliki potensi besar seperti Kecamatan Argapura. Yang ada hanyalah ketidakoptimalan kerja dari pemerintahan karena faktor untung-rugi, faktor tidak mau tahu, faktor tidak mau maju, ataupun faktor “merasa kecil” dibanding kecamatan lain. Stagnansi itu murni karena keinginan untuk maju yang masih standar dari masyarakat dan pemerintahan di Kecamatan Argapura. Mana mau masyarakat ambil pusing dalam penentuan dan pengeluaran suatu kebijakan pemerintah, dan dengan keadaan seperti itu, pemerintah kecamatan sendiri tidak terlalu ambil pusing dengan melibatkan masyarakat karena hanya akan memperlambat pengeluaran dan pelaksanaan suatu kebijakan.

Sebenarnya tidak sedikit kebijakan yang “sia-sia”, tetapi biarlah hal itu menjadi pembelajaran awal dari otonomi daerah yang seharusnya merupakan lahan pemberdayaan daerah dengan kemauan dan kemampuan sendiri. Sehingga, hal apa lagi yang bias kita lakukan dengan otonomi daerah itu?

Konklusi yang dapat diambil di sini adalah bahwa Kecamatan Argapura merupakan kecamatan dengan banyak potensi, tetapi minim inovasi. Harus ada pembenahan manajemen pelaksanaan pemerintahan dengan melibatkan masyarakat yang berkoordinasi dengan pemerintahan Kecamatan. Penentuan kebijakan yang strategis hendaknya dirumusan dan melalui konsensus bersama masyarakat secara timbal-balik. Bila masyarakat dilibatkan, saya percaya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tersebut akan terhindar dari implikasi-implikasi negatif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Tinggal keinginan dan itikad baik dari berbagai pihak baik masyarakat maupun pemerintah kecamatan, untuk merealisasikan suatu perubahan ke arah kemajuan yang diinginkan. Bukankah itu yang kita inginkan bersama, atau setidaknya itulah yang saya inginkan sebagai masyarakat yang mengharapkan adanya perubahan yang progresif.

“POTENSI YANG SEMAKIN DILUPAKAN ADALAH KEMAMPUAN UNTUK MENDENGARKAN DENGAN BAIK”

BERSAMA UNTUK KEMAJUAN BERSAMA.