Fa(s)t Forward

Contempt of court

2012-01-17T10:03:00.000+07:00

Undang-undangDasar 1945 mengamanatkan dengan jelas dan tegas bahwa kekuasaan kehakimanadalah kekuasaan yang merdeka, yang artinya terbebas dari segala bentukpengaruh dan intervensi dari luar terhadap penyelenggaraan peradilan. Adanyapengaruh dan intervensi dari luar terhadap penyelenggaraan peradilan, tentuakan menyebabkan badan peradilan menjadi tidak merdeka dan cenderung memihakpada salah satu subyek tertentu. Akan halnya bentuk dari pengaruh danintervensi itu pun beragam. Tindakan suap dan gratifikasi secara formal sudahterlembagakan pencegahan dan penindakkannya dengan kehadiran Undang-undangTindak Pidana Korupsi. Akan tetapi bila itu berbentuk pengancaman fisik atautekanan psikis, regulasi yang dapat dikenakan terhadapnya masih belum ada.

Denganeksklusivitas semacam itu, maka menjadi suatu hal yang sangat vital ketikabadan peradilan memiliki privilege terhadap pengaruh dan intervensi luar, untukmemastikan bahwa penyelenggaraan peradilan telah berjalan sebagaimana mestinyadan sesuai sistem hukum yang benar. Sebab rentannya badan peradilan dipengaruhidan diintervensi anasir-anasir dari luar, akan menjadi parameter yang kasatmata dari berjalan atau tidaknya penegakan hukum suatu negara. Dan bila badanperadilan sudah identik dengan pengaruh dan intervensi dari luar yangmenyebabkan badan peradilan tidak lagi independen, maka dengan sendirinyakepercayaan para pencari keadilan akan luntur dan wibawa pengadilan ada lenyap.

Tindakanmempengaruhi dan mengintervensi badan peradilan, tak hanya kerap dilakukan olehpara pihak yang bersengketa di pengadilan. Selain mereka yang memilikikepentingan langsung terhadap suatu sengketa, terkadang ada pihak lain juga yangsadar atau tidak telah melakukan tindakan mempengaruhi dan mengintervensijalannya peradilan, dengan dalih bermacam-macam. Ada yang mengatasnamakankemanusiaan, ada pula yang mengatasnamakan keadilan itu sendiri. Sehinggasecara tidak sadar pihak-pihak tersebut telah melakukan perbuatan yangmenghinakan pengadilan atau contempt ofcourt.

Penjelasan Umum butir 4 Undang‐undang No. 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung, menyebutkan: ʺuntukdapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik‐baiknya bagi penyelenggaraan peradilan gunamenegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatuundang‐undang yang mengatur penindakan terhadapperbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang dapat merendahkan danmerongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenalsebagai contempt of courtʺ.

Blackʹs Law Dictionary, menyebutkan bahwa contempt of court adalahsetiap perbuatan yang dapat dianggap mempermalukan, menghalangi atau merintangitugas peradilan dari badan‐badanpengadilan, ataupun segala tindakan yang dapat mengurangi kewibawaannya ataumartabatnya. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang/sekelompok orang yangdengan sengaja menentang atau melanggar kewibawaannya atau menggagalkan tugasperadilan atau dilakukan oleh seseorang/sekelompok orang yang menjadi pihakdalam perkara yang diadili, yang dengan sengaja tidak mematuhi perintahpengadilan yang sah.

Menurut HasbullahF. Syawie, contempt of court dapat diartikan sebagai suatu perbuatanyang sungguh secara sengaja dilakukan, yang dipandang dapat mempermalukankewibawaan dan martabat pengadilan atau merintangi pengadilan di dalammenjalankan peradilan yang dilakukan oleh seseorang sebagai pihak yangberperkara maupun oleh orang lain yang bukan pihak dalam berperkara.

Contempt of court di masa sekarang, berada pada titik yangsangat absurd dan kurang jelas.Konsep yang menjiwainya sering dikaburkan dan dikonfrontasikan dengan prinsiptransparansi, kontrol yudisial maupun kebebasan mengeluarkan pendapat atas namademokrasi dan reformasi. Contempt ofcourt yang pada mulanya merupakan konsep untuk mencegahdipengaruhi dan diintervensinya peradilan, semakin bergeser dan ditepikan olehide kontrol terhadap kekuasaan yudisial baik yang terlembagakan secara formal,maupun oleh publik dan masyarakat umum secara langsung.

Oemar Senoadjie[1]berpendapat bahwa perbuatan contempt of court ditujukan terhadap ataupunberhadapan dengan ʺadministrationof justiceʺ, rechtpleging (jalannya peradilan). Yang secara umumdikategorikan menjadi:

1. Misbehaving in court; merupakan perbuatan atau tingkahlaku yang secara tidak tertib, memalukan, atau merugikan, mengganggu jalannyaproses peradilan yang seharusnya dari pengadilan. Pelanggaran jenis ini dapatberbentuk penghinaan terhadap hakim, pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadapsaksi, tidak mau berdiri ketika majelis hakim memasuki ruang pengadilan ataupunpenasehat hukum yang tidak menunjukkan sikap hormat terhadap pengadilan.

2. Disobeying a court order; terjadi apabila perbuatan yangseharusnya dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh seseorang yang diperintahkanataupun diminta oleh pengadilan dalam menjalankan fungsinya tidak dapatdipenuhi oleh seseorang yang diperintahkan itu. Hal ini secara analogi jugadapat dikenakan terhadap Putusan yang seharusnya dijalankan oleh orang, badanhukum perdata bahkan badan hukum publik (badan/pejabat tata usaha negara) yangtidak melaksanakan putusan pengadilan.

3. The sub judice rule; suatu aturan umum (generalrule) yang menyatakan bahwa tidakdiperbolehkan publikasi untuk mencampuri peradilan yang bebas dan tidak memihakuntuk suatu kasus yang sedang atau akan diperiksa di pengadilan. Hal ini dapat dihindari apabila dalammengadakan pemberitaan atau komentar itu dilakukan secara wajar dan tidakmemihak yang merupakan hasil investigasi yang akurat (fair and accurate reporting).Oleh karena itu, untuk menghindari adanya trial by the press dalampemberitaan dan komentarnya, media massa seharusnya tidak memuat pemberitaanyang bersifat mendahului (prejudicial) atau memberikan ilustrasi yangmenggambarkan bahwa tersangka atau terdakwa tidak mempunyai kesalahan samasekali sebelum adanya keputusan yang pasti.

4. Obstructing justice; berbentukpenentangan terhadap perintah pengadilan secara terbuka maupun penyuapanterhadap saksi atau mengancam saksi agar tidak memberikan keterangan ataupunmemalsukan keterangan yang diberikan.

5. Scandalizing the court; Ruanglingkup contempt by scandalizing the court meliputi tuduhan yang secara langsungditujukan pada hakim tertentu atau pejabat pengadilan dan kritik-kritikterhadap keputusan dari pengambil keputusan. Jadi, ruang lingkup contempt byscandalizing the court tidak hanyaucapan atau kata‐katayang dapat menurunkan atau merendahkan martabat hakim atau pengadilan tetapimeliputi pula kritik atau pernyataan yang dapat mempengaruhi proses peradilanpada masa yang akan datang.

Jenis contempt of court yang kerap terjadi dan dilakukan terhadapPengadilan di masa sekarang dengan merujuk pada pengkatagorian dari Oemar SenoAdjie tersebut di atas adalah jenis disobeying a court order, the subjudice rule dan scandalizing the court. Hal ini mungkinmuncul seiring dengan era kebebasan berkumpul & berpendapat dari segalalapisan masyarakat, juga sebagai akibat langsung dari masa reformasi yanglangsung atau tidak, meniadakan sekat-sekat pembatas opini, kekebasan perssekaligus ajang unjuk gigi dan kekuatan antar kelompok bahkan antar lembaganegara.

Disobeying a court order

Pengabaianterhadap panggilan dari pengadilan, kerap dilakukan oleh pihak yang merasatidak pantas dihadirkan di pengadilan. Dan biasanya ini terkait kedudukandirinya, entah dalam struktur pemerintahan ataupun strata sosialkemasyarakatan. Padahal telah jelas ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1)Undang-undang Dasar 1945, bahwa: “Segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajibmenjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, tidak peduli ituRakyat atau presiden, tidak peduli itu Penjahat atau pejabat. Setiap warganegara harus menjunjung tinggi hukum, tanpa kecuali. Dan tidak dapat dibantahpula, pengabaian terhadap panggilan dari pengadilan baik itu sebagai saksi yangdimintai keterangannya, maupun sebagai pihak yang bersengketa, merupakan pengabaianterhadap hukum dan pemerintahan, juga secara otomatis merupakan pengingkaranterhadap ketentuan Undang-undang Dasar 1945.

Contoh konkritnya adalah, seringditemui dalam praktek bahwa Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang dipanggil kepersidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara, mengabaikan panggilan itu dengandalih “merasa tidak pantas diadili” atau dalih-dalih lainnya. Hal ini secarapraktek dapat dimaklumi apabila Badan/Pejabat Tata Usaha Negara ituberkedudukan sebagai pihak yang bersengketa, kemudian menguasakan kepadabawahannya atau kuasa hukumnya. Akan tetapi menjadi masalah ketikaBadan/Pejabat Tata Usaha Negara itu dimintakan kesaksiannya dalam persidangan,dan malah mengirimkan bawahannya untuk memberikan kesaksian. Dimanarelevansinya seorang bawahan menjadi saksi dari atasannya? Padahal seorangsaksi berkewajiban memberikan keterangan atas hal yang diketahuinya,dilihatnya, dirasakannya dan didengarnya secara langsung. Hal ini sejalandengan ketentuan dengan ketentuan Pasal 93 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986,bahwa: Pejabat yang dipanggil sebagaisaksi wajib datang sendiri di persidangan. Akan sangat menghinakanBadan/Pejabat Tata Usaha Negara itu sendiri apabila harus dipaksa datang kepersidangan dengan upaya paksa, berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (2)Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyebutkan: Apabila saksi tidak datang tanpa alasan yang dapatdipertanggungjawabkan meskipun telah dipanggil dengan patut dan Hakim cukupmempunyai alasan untuk menyangka bahwa saksi sengaja tidak datang, Hakim KetuaSidang dapat memberi perintah supaya Saki dibawa oleh polisi ke persidangan.Ini bukan kehendak Pengadilan, ini kehendak Undang-undang. Akan tetapi denganmempertimbangkan kewibawaan dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, seringketentuan itu tidak digunakan. Sebagaimana “bandel”nya pun Badan/Pejabat TataUsaha Negara menanggapi panggilan dari Pengadilan.

Terlebih dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Jiwa daripengadilan adalah adanya kepastian hukum dari pelaksanaan putusan pengadilan.Alangkah malangnya apabila Putusan dari suatu badan peradilan -yang merupakanmanifestasi kekuasaan kehakiman yang merdeka-, tidak diindahkan bahkan tidakdianggap suatu hal yang patut dilaksanakan. Dan alangkah rendahnya moralitasorang ataupun pihak yang menganggap putusan pengadilan adalah hal biasa,dokumen tertulis yang tidak berharga serta persoalan remeh, yang tidak perluditanggapi secara serius apalagi dilaksanakan dengan benar-benar.

Putusan pengadilan, adalah hukum yang terbentuk –judge made law-, karena tidak sembarangorang bisa menjadi Hakim, tidak sembarang orang juga bisa membentuk hukum.Karena putusan pengadilan itu merupakan hukum, maka tidak ada alasan bagisiapapun untuk mengabaikan pelaksanaannya. Adalah naif ketika Satuan PolisiPamong Praja atau instansi lain menggebu-gebu membongkar lapak-lapak pedagangdi pinggir jalan, dan tak jarang melakukan kontak fisik secara langsung denganmereka, dengan alasan menegakkan hukum yang dibuat di daerah. Akan tetapisangat tidak dapat diterima oleh akal sehat, ketika Satuan Polisi Pamong Praja ataupuninstansi lain menolak mentah-mentah, pelaksanaan suatu putusan pengadilan,semata-mata karena putusan pengadilan itu dianggap merugikan (secara materiil)Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, yang menjadi atasannya. Itukah jiwa daripenegakan hukum?

Persoalan putusan terkait lahan di samping lapangan Gasibu, adakahBadan/Pejabat Tata Usaha Negara yang terkait itu mengakui adanya penegakanhukum dengan mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum? Bukankahpengabaian terhadap putusan pengadilan merupakan Contempt of court? Atau dalam persoalan lain, sengketa perijinanGereja Yasmin. Terlepas dari resistensi masyarakat setempat yang berbau SARA,bukankah itu persoalan yang mau tak mau harus dilaksanakan, karena merupakanhukum yang telah dibuat? Dan bukankah tindakan tidak melaksanakan putusan yangtelah berkekuatan hukum itu juga merupakan pengabaian terhadap penegakan hukum,dan itu bentuk dari contempt of court juga?

The sub judice rule

Ada pendapat yang menyatakan bahwa selain kekuasaan Eksekutif,Legislatif dan Yudikatif dalam Trias Politika, ada pula kekuatan lain yangmenjadi penyeimbang, yakni pers. Menggeliatnya peranan pers setelah terkekangselama lebih dari 3 dekade, merupakan sinyalemen positif dalam kehidupanberdemokrasi. Akan tetapi ini juga menjadi masalah ketika pers dengan mudahmasuk dan menjadi variabel yang sangat mempengaruhi proses peradilan.

Meskipun dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dinyatakanbahwa:

Pasal 4 ayat (1):

Kemerdekaan persdijamin sebagai hak asasi warga negara.

Pasal 4 ayat (2):

Terhadap persnasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.

Akan tetapi apabila itu menyangkut persoalan hukum yang akan,sedang maupun telah diperiksa, Pers tidak bisa menjadikannya persoalan publik.Sebab akan hal itu telah ada jalur dan sistem yang sah dan legal, sebagaimanasistem dan prosedur hukum yang berlaku. Dan bertentangan dengan ketentuan Pasal5 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi:“Pers nasional berkewajiban memberitakanperistiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasakesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah”.

Pers, berperan dalam menyampaikan pemberitaan kepada masyarakat,termasuk persoalan hukum yang tengah terjadi. Yang menjadi persoalan adalahketika pers memberikan pemberitaan yang berlebihan terhadap suatu persoalanhukum padahal belum jelas kedudukan persoalan hukum yang sebenarnya, sebabmasih diperiksa di pengadilan. Kelirunya, dengan adanya kebebasan berpendapatmelalui pers, masyarakat seolah mendikte dan membuat peradilan sendiri terhadappersoalan hukum yang baru akan ataupun tengah diperiksa pengadilan. Dan takayal, pers pun berperan dominan dalam membuat pencitraan dan penggerakan opinipublik terhadap persoalan hukum yang tengah diperiksa di pengadilan. Contohnyata adalah kasus pencurian sandal yang dilakukan seorang anak di Palu yang kemudiandiadili Pengadilan Negeri Palu. Pers dan masyarakat seolah berlomba memberikandan mengadakan pengadilan atas tindakan pencurian itu, dan secara tidaklangsung juga menekan agar Pengadilan membebaskan anak itu dari segala tuduhan.

Berulang-ulang hampir semua media massa, baik media cetak maupunelektronik memberitakan persoalan itu. Pada saat yang bersamaan, acara diskusipublik baik yang resmi maupun tidak juga berpacu memberikan “putusan” ataspersoalan itu. Ini jelas keliru. Terlepas dari putusan yang diberikan kemudian,hegemoni penegakan hukum yang berasal dari benak masyarakat diungkapkan dengancara yang keliru. Selain karena persoalan hukumnya masih tengah diperiksa olehPengadilan, ekspresi kebebasan berpendapat dengan diskusi yang melibatkanpublik, tindakan mengumpulkan sandal dan lain sebagainya, seolah memberikantekanan, pengaruh dan intervensi terhadap pemeriksaan di persidangan. Hakimyang memutus, mau tak mau pasti berada dalam pressure, sehingga jiwa dari penegakan berdasarkan hukum akanmenjadi bergeser karena opini publik.

Pers seharusnya tidak memberikan identifikasi terhadap persoalanhukum yang masih berlangsung, karena itu akan menimbulkan preseden dan pengaruhyang kuat bagi masyarakat yang mengamati, melihat, bahkan yang mendengar secarasepintas lalu sekalipun. Sehingga tidak menimbulkan anggapan bahwa seseorangadalah bersalah, atau tidak bersalah, sebelum ada putusan yang menyatakannya.

Scandalizingthe court

Hakim adalah manusia biasa, yangdiembani amanah untuk memutuskan dan menegakkan hukum. Itulah yang perludipahami terlebih dahulu. Sehingga kesalahan dan kekeliruan terhadap produkyang dihasilkannya, pasti ada. Akan tetapi bukan berarti oleh karena adanyakesalahan dan kekeliruan dari Hakim yang manusia biasa ini, setiap orang berhakmelakukan koreksi dan evaluasi. Melainkan harus menempuh proses hukum danaturan yang telah ada.

Adanya Komisi Yudisial, padaawalnya ditujukan untuk memuliakan Hakim, yakni dengan menjaga harkat, martabatdan kehormatan Hakim sebagai Wakil Tuhan di bumi. Caranya sebenarnya beragam,misalnya memastikan bahwa hakim memiliki harkat dan martabat sesuai dengan kedudukannya,dipenuhi hak-hak dasarnya, dijaga keamanannya dan diberikan fasilitas sesuaidengan amanat Undang-undang. Atau memeliharasuasana keagungan sekitar lingkungan peradilan danmemastikan Hakim tidak melakukanpelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Kedua hal ini lebihbersifat preventif, yang berujung pada tujuan agar penegakan hukum itu berjalansebagaimana mestinya. Akan halnya kenyataan di lapangan yang menujukkan bahwa lebihbanyak Hakim yang ditindak dan diberi sanksi atas rekomendasi Komisi Yudisialsebagai implementasi dari tafsiran mereka terhadap konsep “Memuliakan Hakim”,itu persoalan faktual.

Pemberitaan yang cenderung untukmengurangi kekuasaan dan mempengaruhi tujuan peradilan, pemberitaan yangdipandang untuk mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keputusan pengadilankarena masalah yang dipublikasikan bertujuan untuk merendahkan atau menurunkankekuasaan pengadilan secara keseluruhan atau menyatakan keraguan atasintegritas, kehormatan dan imparsialitas hakim dalam melaksanakan tugasnyadapat dikatagorikan sebagai Scandalizingthe court.

Pengaduan masyarakat terhadaptindakan Hakim yang dianggap tidak patut, kepada Komisi Yudisial, bisa dianggapsebagai suatu kontrol yang bisa meningkatkan kualitas penegakan hukum diIndonesia. Akan tetapi, di sisi lain bisa juga menimbulkan persoalan baru,yakni “ketakutan” pada diri Hakim untuk memeriksa dan memutus suatuperkara/sengketa.

Hakim-hakim tertentu, seringmerasa berada dalam tekanan ketika mendengar ancaman akan dilaporkan ke KomisiYudisial, atau dinyatakan sedang dipantau oleh Komisi Yudisial. Tekanan-tekananini tentu adalah keadaan yang kasuistis, akan tetapi tindakan reaktif danantipati yang kerap dilakukan oleh Komisi Yudisial terhadap Hakim, lebihberpotensi menyebabkan terganggunya independensi peradilan dalam memeriksasuatu perkara dan dapat berpeluangpula mengubah citra pengadilan menjadi hina dan rendah di mata masyarakat.

Tindakan pelaporan Hakim kepadaKomisi Yudisial, dan tindakan pengawasan oleh Komisi Yudisial terhadap Hakim,maupun pembentukan opini publik dengan melemparkan permasalahan seputarketidakprofesionalan hakim di ruang publik, tentu mencerminkan dengan jelasbagaimana anggapan masyarakat kita terhadap kewibawaan Hakim maupun Pengadilansecara institusional.

Kritik dan pernyataan olah pihaklain terhadap Hakim maupun pengadilan secara terbuka, akan merendahkan derajatPengadilan sekaligus akan menimbulkan rasa cemas, maupun antipati dari Hakimyang akan memeriksa suatu perkara. Padahal dalam memeriksa suatu perkara, Hakimdituntut untuk menggunakan hati nuraninya, dan menepikan persoalan suka atautidak suka, bahkan rasa cemas dan takut.

Tindakan yang menunjukkanketidakpuasaan, sikap tidak profesional, perasaan antipati, bahkan penghujatankepada Hakim maupun pengadilan, baik oleh orang yang berkepentingan, terlebiholeh Lembaga negara sendiri, apapun itu namanya, termasuk tindakan melecehkanpengadilan dan termasuk contempt of court.

Pengaturantentang Contempt of Court

Regulasi tentang Contemptof Court sampai saat ini belum ada. Bila kita bertanya mengaparegulasi itu belum ada? Padahal itu merupakan sesuatu yang vital demi tegak danberwibawanya hukum di Indonesia. Bisa kita ambil kesimpulan sementara, bahwaadanya regulasi tentang Contempt of Courtakan berpotensi merugikan pemerintah. Adanya undang-undang contempt of courtdalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara, secara langsung akanmenimbulkan sanksi konkrit berbentuk pidana,apabila Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tidak memberikan tanggapan positif atasperintah pengadilan, apalagi bila enggan melaksanakan Putusan Pengadilan.

Selain itu, Contempt of court jugaterkait dengan penguatan kedudukan Hakim, Pengadilan, maupun kekuasaankehakiman (yudikatif) secara umum. Sehingga ketika terkait dengan perihalpenguatan kedudukan dan posisi sentral dari kekuasaan kehakiman (yudikatif),Eksekutif maupun Legislatif seakan alergi dan enggan menetapkan ketentuan yangada dengan regulasi yang lebih konkrit dan nyata. Sebab nantinya bila kedudukanYudikatif tersupremasi secara de facto maupunde jure, maka kedua kekuasaan lainnyatidak lagi bisa seenaknya melakukan tindakan dalam melaksanakan kekuasaannyamasing-masing. Akan lebih ketat pembatasan-pembatasan yang timbul daripenguatan fungsi Yudikatif dalam sistem ketatanegaraan kita.

Bukan tanpa alasan bila diargumenkan sepertiitu, contoh konkrit adalah Rancangan Undang-undang KUHAP baru, yang dari mulaitahun 1992 sampai sekarang belum jua disahkan menjadi Undang-undang. Atau RancanganUndang-undang Administrasi Pemerintahan, yang tentunya secara langsungberkaitan dengan penegakan hukum administrasi negara maupun pemerintahan,karena berpotensi menyulitkan kedudukan dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara,maka pembahasan terhadapnya pun berlarut-larut, tak kunjung disahkan. Tersalipoleh undang-undang yang sangat sarat kepentingan politik, seperti Undang-undangNomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atasUndang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum maupun Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011tentang Intelijen Negara, dan sebagainya.

Bila paradigma seperti itu tetap dipertahankan,bagaimana penegakan hukum bisa dilakukan dengan benar dan mendapatkan tempat utamadi dalam masyarakat. Jangan sampai dinyatakan bahwa pengadilan sudah sudahtidak mampu lagi menjawab setiap persoalan hukum para pencari keadilan,sementara penguatan kedudukan yudikatif tak jua menjadi prioritas.

[1]OemarSeno Adjie, Contempt of Court (Suatu Pemikiran),Bahan Prasarana dalam Seminar Tentang Contemptof Court,IKAHI 24 Maret 1987 hal 125, BPHN, NaskahAkademis Peraturan Perundang‐undangan Tentang Contempt of Court,tahun 1989/1990, hal 30‐31

Putusan KIP Bukan Putusan Badan Peradilan

2011-12-27T10:01:00.000+07:00

Komisi Informasi Pusat (KIP) bisa sedikit bernafaslega. Gugatan yang dilayangkan sejumlah pihak di Pengadilan Tata Usaha Negaraatau pengadilan negeri telah menyeret Komisi ini ke dalam pusaran sengketa.Padahal, justru Komisi yang bertugas menyelesaikan dan memutus sengketainformasi berdasarkan amanat UU No 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasarkan catatan hukumonline, KomisiInformasi pernah digugat Mabes Polri di PTUN Jakarta atas putusan kasussengketa informasi rekening gendut sejumlah perwira Polri. Polri akhirnyamencabut gugatan itu. Komisi juga digugat Pemerintah Kota Medan di PengadilanNegeri Medan gara-gara putusan sengketa informasi penerimaan calon pegawainegeri sipil.

Berdasarkan UU No 14 Tahun 2008, pihak yang tidaksetuju terhadap putusan Komisi Informasi Pusat dapat mengajukan gugatan ke PTUNatau pengadilan negeri. Namun Undang-Undang tidak menjelaskan secara rincisiapa yang dijadikan tergugat. Dalam praktik, ternyata muncul masalah. Parapihak menyeret KIP sebagai tergugat. Padahal, Komisi Informasi menghasilkanputusan (vonnis), bukan keputusan (beschikking). Bisakah vonis digugat ke PTUN?Undang-undang memang memuat konstruksi ‘gugatan’.

Akhir November lalu, Mahkamah Agung mengoreksi lema‘gugatan’ dalam UU No 14 Tahun 2008. Kata ‘gugatan’ harus diartikan sebagai(permohonan) ‘keberatan’. Komisi Informasi bukan lagi sebagai pihak yangdigugat. Namun pengadilan dapat memanggil KIP untuk memberikan keterangan jikadiperlukan.

‘Koreksi’ dan mekanisme pemeriksaan keberatan atasputusan KIP diatur PERMA No 2Tahun 2011. Ketua Mahkamah Agung, Harifin A Tumpa, membenarkanterbitnya PERMA tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diPengadilan itu. “MA memang telah mengeluarkan PERMA,” kata Harifin.“Kalau ada yang tidak puas, mereka bisa maju ke pengadilan.”

Menurut Harifin, PERMA tersebut diterbitkan karenafaktanya ada materi muatan UU No 14 Tahun 2008 yang kurang jelas atau butuhpenjelasan lebih lanjut. Penyelesaian sengketa di Komisi Informasi sudah diaturdalam PeraturanKomisi Informasi Pusat No 2 Tahun 2010. PERMA No 2 Tahun 2011 memuathukum acara jika putusan KIP dipersoalkan ke PTUN atau pengadilan negeri. “Dalam UU KIP masih ada yang perlu penjelasan lebihlanjut, makanya harus ada hukum acara,” tegas hakim agung yang tahun ini akanmemasuki usia pensiun.

Menjawab pertanyaan hukumonline, Harifinmenegaskan putusan KIP bukanlah putusan pengadilan. “Ini sama seperti putusanKPPU,” kata Harifin. Karena itu pula, pihak yang tak menerima putusan KIP bisamengajukan keberatan ke PTUN atau pengadilan negeri dalam waktu 14 hari sejakputusan resmi KIP diterima para pihak. Jika tidak mengajukan keberatan, putusanKomisi Informasi berkekuatan hukum tetap.

Meskipun putusan KIP bukan putusan pengadilan,penjelasan Pasal 23 UU No 14 Tahun 2008 menyebutkan putusan ajudikasinon-litigasi yang dikeluarkan Komisi Informasi “memiliki kekuatan setara denganputusan pengadilan”.

(hukumonline.com)

Jadi, siapa yang bikin amburadul sistem hukum kita?

Pengadilan, bukan Penghukuman

2011-11-24T09:20:00.001+07:00

Secarasederhana dapat dipahami bahwa Pengadilan adalah institusi khusus yang memangdiperuntukan bagi masyarakat untuk mencari keadilan. Soedikno Mertokusumo[1]merumuskan, bahwa pengadilan bukan semata-mata diartikan sebagai badan yangbertugas mengadili, tetapi juga tercakup di dalamnya pengertian yang lebihabstrak, yakni hal memberikan keadilan.

Berdasarkan Pasal 4Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Pengadilan adalah suatu lembaga yangmenyelenggarakan kekuasaan kehakiman, yang mengadili menurut hukum dengantidak membeda-bedakan orang dan membantu pencari keadilan dan berusahamengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yangsederhana, cepat, dan biaya ringan.

Nomenklatur pengadilan ini telah dipakaisejak Mahkamah Agung berdiri, dimana di dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970maupun Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 dikatakan bahwa Mahkamah Agung adalahPengadilan Negara tertinggi.

Istilah Pengadilan yang merujuk kepadaInstitusi, maupun Peradilan yang merujuk kepada proses, sama-sama berasal dariakar kata: adil. Keadilan merupakan tujuan akhir yang hendak dituju dariPengadilan maupun Peradilan. Konsep adil ini yang kemudian seringdipermasalahkan dan kerap pula disalahartikan oleh golongan masyarakat tertentudengan golongan masyarakat lainnya.

Adil adalah suatu sikap yang tidakmemihak atau sama rata, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidakada pilih kasih.[2] Sebagian ada pula yangmengartikan adil sebagai sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak, berpihakkepada yg benar; berpegang pada kebenaran, atau sepatutnya; tidaksewenang-wenang.[3]

Sementara konsepsi adil menurut para ulamaadalah[4]:

1. Adil bererti meletakkan sesuatu padatempatnya.

2. Adil bererti menerima hak tanpa lebih danmemberikan hak orang lain tanpa kurang.

3. Adil bererti memberi hak setiap orangyang berhak tanpa lebih dan tanpa kurang sesama orang yang berhak dan menghukumorang yang jahat atau melanggar hukum setara dengan kesalahannya.

Daripada ketiga-tiga pengertian yangtersebut dapatlah dirumuskan bahawa keadilan itu:

1. Menjaminhak individu (diri sendiri dan orang lain).

2. Menghapuskankezaliman.

3. Melaksanakanhukum dengan saksama.

4. Memastikanorang berkuasa tidak menyalahgunakan kuasa dan orang yang lemah tidakteraniaya.

Atau pengertian adil yang lebihkonkrit sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI danKetua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009, Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009,tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dimana dikatakan bahwa Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnyadan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwasemua orang sama kedudukannya di depan hukum.

Adil ≠ Menghukum

Dari beberapa pengertian tentang adil di atas,daat diambil kesimpulan sementara bahwa adil tidak identik dengan menghukum.Adil lebih dekat kepada bagaimana perlakukan kita terhadap orang yang belumjelas kedudukannya, bisa benar bisa juga salah. Sedangkan menghukum lebih dekatpengertiannya kepada bagaimana perlakukan kita terhadap orang yang jelas-jelassalah.

Bila dilakukan penafsiran bebas secara analogisdari pengertian adil, maka pengadilan pun tidak identik dengan menghukum. Sebabtugas yang utama dari pengadilan adalah mencari dan menegakkan keadilan bukanmenghukum atau memberikan hukuman pada seseorang. Sebelum ada putusan yangmenyatakan seseorang bersalah, maka perlakuan terhadap orang itu harus samadengan perlakuan kita terhadap orang yang mencari keadilan. Inilah jiwa dari presumption of innocence atau asaspraduga tak bersalah yang secara tegas dinyatakan dianut dalam sistem hukumIndonesia, khususnya Pidana.

Atas dasar hal itu juga, semestinya publikberpikir jernih bahwa Pengadilan bukanlah institusi yang bisa “mengobral”hukuman, dalam menegakkan hukum dan konsep keadilan itu. Hakim dalam putusannyasenantiasa menggali dan mempertimbangkan setiap aspek yang terkait denganpertimbangan hukum suatu perkara. Apabila dalam setiap putusannya, hakimsenantiasa dengan mudah memberikan hukuman, maka dengan sendirinya Pengadilanitu menafikan intisari keadilan yang hendak ditegakkan dalam sistem hukum kita,sekaligus telah menepikan asas praduga tak bersalah dengan mengabaikan konsep audi et alteram partem, yangmemungkinkan didengarkannya keterangan kedua belah pihak. Dan secara otomatispula merusak tatanan hukum yang selama ini terbentuk dan senantiasadisempurnakan oleh praktisi hukum kita.

Apa yang hendak dicapai dan ditegakkan olehPengadilan di zaman modern ini, tak hanya melulu tentang apa yang dinyatakanbenar dan sah oleh hukum atau peraturan perundang-undangan. Berkembangnyapemikiran masyarakat, juga sejalan dengan berkembangnya konsep keadilan yangsekarang dianggap ada. Tak hanya adanya kepastian hukum, keadilan dankemanfaatan merupakan pun merupakan hal yang diharapkan bisa diwujudkan olehPengadilan dalam tiap putusannya.

Memadukan ketiga aspek itu bukan hal yangsederhana, kepastian hukum dan keadilan saja kerap berseberangan, ditambah lagidengan unsur kemanfaatan dari putusan. Maka hal inilah yang kerap disoroti olehmasyarakat tentang kinerja pengadilan. Sehingga ketika putusan pengadilandinyatakan tidak mencerminkan keadilan bagi mereka, dikatakanlah Hakimnyakorup, atau ketika putusan Hakim bertentangan dengan kemanfaatan dan opinipublik, dikatakanlah bahwa putusan itu menyinggung nurani masyarakat dankepentingan umum. Apalagi bila putusan itu sama sekali tidak berdasar, maka dianggaplah hakim tidak profesional danmalah melanggar hukum.

Konflik yang kerap timbul adalah ketika konsepkeadilan melalui Putusan Pengadilan yang senantiasa didasarkan padaperkembangan dan adaptasi dengan konsep keadilan itu sendiri, sementara masyarakatumum masih tetap bersikukuh dan berjibaku pada anggapan bahwa inti darikeadilan adalah terwujudnya apa yang mereka inginkan. Hal ini tentu subyektif,sebab persoalan dan penyelesaian hukum bukanlah semata-mata soal anggapan benardari mayoritas masyarakat, atau voting dan jumlah dukungan yang menentukan.Melainkan persoalan penegakan hukum yang berdasarkan ketentuanperundang-undangan, tanpa menafikan aspek keadilan dan kemanfaatan bagimasyarakat itu sendiri. Dan Hakim dituntut untuk memadukan itu semua demi terrepresetasikannyajiwa dari adil, sebagaimana Pengadilan berkewajiban melaksanakanhukum dengan saksama, dengan benar-benar, bukan atas dasar opini atau tekanan,seperti pengertian adil di atas.

Adil vs Opini Publik

Tatkala mendapati opini yang berkembang, terutamadengan banyaknya vonis bebas terhadap terdakwa korupsi oleh Pengadilan TIPIKORdi daerah, perlu ada hal yang dimaknai dengan benar agar tidak terjadikekeliruan dalam memahami sistem hukum Indonesia.

Alasan yang mendasari dijatuhkannya suatu putusanadalah, terbuktinya dakwaan atau sebaliknya, tidak terbuktinya dakwaan. Jadi secaraimperatif, -meskipun Hakim memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasihukum-, terbukti atau tidaknya suatu dakwaan adalah tergantung pada dakwaan danalat bukti yang diajukan, baik dari pihak terdakwa maupun Jaksa/KPK.

Putusan bebas yang diberikan sejumlah PengadilanTIPIKOR di daerah, sudah tentu bukan tanpa alasan yang kuat. Di era sepertiini, dimana tuntutan masyarakat akan pemberantasan korupsi begitu kuat, akanmenjadi konyol apabila Majelis Hakim memberikan putusan bebas apabila tidakmemiliki dasar hukum yang kuat. Seyogyanya, orang-orang yang beropini bahwaPengadilan ataupun Majelis Hakim telah melukai rasa keadilan masyarakat denganmembebaskan terdakwa korupsi itu menelaah, sekuat apa dakwaan yang diajukanoleh Jaksa/KPK dan se-relevan apa pula bukti-bukti dan saksi yang diajukan,sehingga bisa mendukung dakwaan mereka. Jangan asal menilai Hakim tidak profesionalatau Hakim yang korup, padahal bisa jadi alasan dibebaskannya itu terletak padalemahnya dakwaan Jaksa/KPK atau tidak relevannya bukti dan saksi yang diajukan.

Korupsi, apapun bentuknyadan seberapa parahpun akibat yang ditimbulkannya tetaplah suatu tindak pidana.Yang bila ingin diputus dengan benar, harus pula menempuh prosedur sebagaimanatindak pidana yang lain. Harus didakwa oleh dakwaan yang kuat, bukti-bukti dansaksi yang relevan, maka barulah dapat diputus dengan Putusan yang memenuhirasa keadilan, memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, tanpa mengesampingkankepastian hukumnya. Itulah jiwa dari “adil” yang hendak diwujudkan olehInstansi Pengadilan. Bila menginginkan Pengadilan selalu menjatuhkan hukumankepada setiap terdakwa korupsi (atau perkara pidana lain) yang diajukan, gantisaja nomenklatur Lembaga Pengadilan dengan nomenklatur yang lebih mencerminkan halitu, yakni Lembaga Penghukuman bukan Lembaga Pengadilan.

[1]Sudikno Mertokusumo, Sejarah Peradilandan Perundang-undangan di Indonesia, Liberty, Yogyakarta.

[2]http://kouzinet.blogspot.com/2010/03/pengertian-adil.htmldiakses tanggal 8 November 2011

[3]http://www.artikata.com/arti-317809-adil.htmldiakses tanggal 8 November 2011

[4]http://www.al-azim.com/masjid/adil.htmldiakses tanggal 8 November 2011

Ketidakjelasan Posisi Calon Menteri

2011-11-02T14:56:00.002+07:00

Jakarta | Yusril Ihza Mahendra

Dua minggu lalu, Presiden SBY telah resmi mengumumkan reshuffleKabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Satu hal yang menarik perhatian masyarakatialah banyaknya wakil menteri yang diangkat dalam kabinet hasil resuffle ini.Dari 34 menteri anggota kabinet, setelah reshuffle jumlah wakil menteri kinibertambah dari 6 menjadi menjadi 19 orang. Ini berarti jumlah Wakil Menteri melebihi separuh dari jumlah menteri. Bagaimanakahkedudukan wakil menteri ini dalam sistem ketatanegaraan kita, dan akan makinefektifkah jalannya pemerintahan dengan keberadaan 19 wakil menteri itu?

Pasal 17 ayat (1) dan (2) UUD 1945 mengatakan bahwa Presiden dibantu olehmenteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan olehPresiden.Jadi, dalam UUD 1945, tidak ada jabatan Wakil Menteri. Namun, Pasal 10 UU No 39 Tahun 1998 tentang Kementerian Negara, menyebutkan bahwa “dalam hal beban kerja yang memerlukan penanganan khusus, Presidendapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu”. Penjelasan pasal inimengatakan bahwa “Yang dimaksud wakil Menteri adalah pejabat karier dan bukanmerupakan anggota kabinet”. Selanjutnya Pasal 70 ayat (1) PeraturanPresiden No 76 Tahun 2011 mengatakan bahwa “Wakil Menteri berada di bawah danbertanggungjawab kepada Menteri”. Inilah aturan-aturan yang terkait denganjabatan Wakil Menteri itu.

Dalam sejarahKabinet Presidensial di negara kita, hanya dalam Kabinet RI yang pertama yangdibentuk tanggal 5 September 1945 yang memiliki Wakil Menteri. Kabinet pertamaitu terdiri atas 12 menteri, 5 menteri negara dan 2 wakil menteri. WakilMenteri yang ada pada waktu itu hanyalah Wakil Menteri Dalam Negeri dan WakilMenteri Penerangan. Kedudukan dua Wakil Menteri itu jelas, karena namanyadicantumkan dalam daftar anggota kabinet yang dipimpin oleh PresidenSukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Di era PemerintahanPresidensial Sukarno setelah Dekrit Presiden (1959-1966), jabatan Wakil Menteritidak ada. Demikian pula dalam seluruh kabinet yang pernah dibentuk olehPresiden Suharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati dan di awal kabinetpertama yang dibentuk Presiden SBY (KIB I). Belakangan, Presiden SBY mengangkatsatu orang Wakil Menteri, yakni Wakil Menetri Luar Negeri. Di zamanPresiden Sukarno dan Presiden Suharto, pernah ada jabatan menteri muda, disamping menteri, yang menangani urusan-urusan tertentu yang berada di bawahkementerian tertentu. Semua menteri muda itu adalah anggota kabinet. Merekadiangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta bertanggungjawab kepada Presiden,bukan bertanggungjawab kepada Menteri yang memimpin kementerian itu.

Kalau kedudukanWakil Menteri dalam kabinet kita yang pertama (1945) adalah jelas karena merekaanggota kabinet, maka tidak demikian halnya dengan kedudukan Wakil Menteri didalam KIB II Presiden SBY. Pasal 70 UU No 39 Tahun 2008 tentang KementerianNegara sebagaimana telah dikutip di atas menyebutkan bahwa jika ada bebanpekerjaan yang memerlukan penanganan khusus, Presiden dapat mengangkat wakilmenteri pada kementerian tertentu. Namun Penjelasan pasal tersebut mengatakanbahwa Wakil Menteri itu adalah pejabat karir dan bukan anggota kabinet. Penjelasanpasal inilah yang menimbulkan kerancuan terhadap kedudukan wakil menteri di eraPresiden SBY ini. Penjelasan itu bukannya memperjelas makna norma yangtermaktub di dalam Pasal 70, malah membuatnya menjadi kabur dan tidak jelas.

Penulis ini padaawalnya mewakili Presiden SBY membahas RUU Kementerian Negara yang inisiatifnyaberasal dari DPR. Namun di tengah jalan, Penulis ini diberhentikan sebagaiMensesneg, sehingga pembahasan RUU ini diteruskan oleh Mensesneg yang baru,Hatta Radjasa dan Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalata, hingga selesai. DalamRUU Kementerian Negara, jabatan Wakil Menteri itu tidak ada. Dalam KIB I,Presiden SBY pernah mendiskusikan secara informal kepada Penulis tentangperlunya mengangkat Wakil Menteri pada Kementerian Luar Negeri, mengingat Menlusering berada di luar negeri. Dalam pikiran penulis waktu itu, Wakil Menteriitu adalah anggota kabinet sebagaimana halnya Wakil Menteri dalam kabinetpertama RI di tahun 1945. Dengan demikian, apabila Menlu berhalangan, makaWakil Menlu itu dapat menghadiri sidang-sidang kabinet, menghadiri rapat-rapatdengan DPR dan sebagainya, sehingga tidak perlu terlalu sering mengangkatMenteri Luar Negeri Ad Interim. Selama menjadi Menteri Kehakiman dan HAM,Penulis ini berulangkali menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Ad Interim. Bahkanpernah pula sekaligus merangkap sebagai Menteri Pertahanan Ad Interim,disamping Menlu Ad Interim. Namun, apa yang penulis pikirkan itu ternyataberbeda dengan penjelasan Pasal 70 UU No 39 Tahun 2008 yang penyelesaiannyadilakukan oleh Mensesneg Hatta Radjasa dan Menkumham Andi Mattalata.

Norma undang-undang sebenarnya adalah apa yang tertera didalam pasal-pasal undang-undang tersebut. Fungsi penjelasan undang-undangtidaklah lebih dari sekedar menjelaskan saja apa yang dimaksud oleh norma yangdiatur di dalam pasal, sehingga dimengerti maksudnya. Penjelasan undang-undangtidak boleh memuat norma baru atau norma tersendiri yang tidak diatur di dalampasal-pasal undang-undang tersebut. Ini sebuah kesalahan, baik oleh DPR maupunPresiden dalam membahas RUU Kementerian Negara tersebut. Pasal 10 UU No 39Tahun 2008 itu hanya memuat norma bahwa Presiden dapat mengangkat WakilMenteri. Istilah Wakil Menteri membawa pengertian pejabat tersebut memangmewakili menteri dalam hal-hal menangani hal-hal khusus di kementerian itu.Ketika menterinya berhalangan, maka Wakil Menteri itulah yang mewakili menteriyang bersangkutan hadir dalam rapat-rapat kabinet, DPR dan kegiatan-kegiatanlainnya. Karena itu wakil menteri seharusnya adalah anggota kabinet, sebabmereka diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas inisiatif Presiden sendiridan bukan inisiatif, atau sekurang-kurangnya atas usul menteri yangbersangkutan.

Namun penjelasan Pasal 10 UU No 39 Tahun 1998 itumengatakan bahwa wakil menteri itu adalah pejabat karir dan bukan anggotakabinet. Dari sinilah muncul kerancuan kedudukan wakil menteri itu. Kerancuandi atas itu makin bertambah dengan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Presiden No 47Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No 76 Tahun 2011,yang mengatakan bahwa Wakil Menteri “berada di bawah dan bertanggungjawabkepada Menteri”. Di satu pihak Wakil Menteri itu diangkat dan diberhentikanoleh Presiden, namun di lain pihak “berada di bawah dan bertanggungjawabkepada Menteri”. Sementara Wakil Menteri itu bukandiusulkan oleh Menteri yang bersangkutan, tetapi murni inisiatif Presiden. Jadiseorang menteri dapat di “fait accomly” oleh Presiden untuk menerima seseorangmenjadi wakilnya, walau hatinya mungkin kurang berkenan. Hal lain yangjuga menimbulkan masalah ialah, jika Wakil Menteri tidak dapat bekerjasamadengan Menteri, Menteri itu tidak dapat memberhentikan Wakil Menteri, karenadia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Kedudukan wakil Menteri sepertiini membingungkan.

Pasal 70APeraturan Presiden No 76 Tahun 2011 menambahkan lagi bahwa “Hak keuangan danfasilitas lainnya bagi Wakil Menteri diberikan setingkat dengan jabatanstruktural eselon Ia ”. Meskipun mendapat hak keuangan dan fasilitas setingkateselon Ia, namun Wakil Menteri itu bukanlah pejabat eselon Ia. Wakil Menteribukanlah pejabat struktural birokrasi. Kalau demikian apa makna bahwa “WakilMenteri adalah pejabat kakir” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 70 ayat (1)Peraturan Prsiden No 76 Tahun 2011? . Pejabat karir adalah pejabat birokrasi,baik sipil maupun TNI dan POLRI, yang menduduki jabatan karir secara berjenjang.Jabatan itu diraih seseorang secara berjenjang, berdasarkan kepangkatan danurutan eselon jabatan. Untuk menduduki jabatan dalam eselon tertentu, seorangpegawai negeri harus memiliki kepangkatan tertentu, tidak sembarangan. Tidakmungkin pegawai golongan III menjadi pejabat eselon I. Lantas, bagaimana dengansejumlah akademisi yang kini menjadi Wakil Menteri, apakah mereka mempunyaikepangkatan yang sesuai untuk itu, kalau jabatan Wakil Menteri adalah jabatankarir?

Kasus Denny Indrayana

Denny Indrayana misalnya, adalah pegawai negeri sipilgolongan III/C dengan jabatan fungsional sebagai Guru Besar di UniversitasGadjah Mada. Denny tidak menduduki jabatan struktural apapun di Fakultas HukumUGM, baik ketika diangkat menjadi Staf Khusus Presiden, apalagi ketika diangkatdiangkat menjadi Wakil Menteri. Ketika diangkat sebagai Wakil Menteri, jabatanDenny Indrayana adalah Staf Khusus Presiden, suatu jabatan non struktural,namun mendapat gaji dan tunjangan setingkat pejabat Eselon Ia. BerdasarkanPasal 6 Peraturan Presiden No 3 Tahun 2011 tentang Staf Khusus Presiden,pegawai negeri yang diangkat menjadi staf khusus Presiden “diberhentikan darijabatan organiknya” tanpa kehilangan status sebagai pegawai negeri. Istilah“jabatan organik” sebenarnya adalah istilah dalam jabatan ketentaraan, yanglebih kurang sama pengertiannya dengan “jabatan struktural” dalam jabatanpegawai negeri sipil.

Jadi, kalaujabatan Wakil Menteri adalah jabatan karir, maka jenjang karir apakah geranganyang dimiliki oleh Denny Indrayana sebelum diangkat menjadi Wakil Menteri? SebelumPeraturan Presiden No 47 Tahun 2009 diubah dengan Peraturan Presieden No 76Tahun 2011, dalam Pasal 70 ayat (3) disebutkan bahwa Wakil Menteri itu haruslahpejabat yang telah menduduki jabatan eselon Ia. Namun ketentuan ini dihapuskan,tanpa mengubah ketentuan-ketentuan yang lain. Perubahan itu nampak dilakukantergesa-gesa menjelang reshuffle kabinet, sehingga antara satu ketentuan denganketentuan lain menjadi “tidak nyambung” dan terlihat aneh.

Guru BesarFakultas Hukum UI, Professor Hikamahanto Juwana dan politisi PDIP Firman JayaDaeli mengatakan perubahan tergesa-gesa terhadap Pasal 70 ayat (3) PeraturanPresiden No 49 Tahun 2009 itu memang sengaja dilakukan untuk memberi jalan bagidiangkatnya Denny Indrayana, dan mungkin juga nama yang lain yangsebelumnya tidak memenuhi syarat, menjadi Wakil Menteri. Pendapat kedua tokohini nampak ada benarnya. Presiden tentu, kapan saja berwenang mengubahPeraturan Presiden. Presiden SBY nampaknya menganut faham bahwa hukum dibuatuntuk manusia, bukan manusia dibuat untuk hukum. Jadi kalau ada norma hukumyang menghalangi maksud tertentu, misalnya untuk mengangkat Denny Indrayanajadi Wakil Menteri, maka hukum itu, tentu dapat saja dirubah, Begitulahkira-kira pikiran yang ada di benak Presiden SBY. Tidak salah, memang, namunterkesan menggelikan.

ProfessorHikamahanto malah mengatakan bahwa hukum yang dibuat dengan cara seperti itu,tidak semestinya dipatuhi. Tetapi norma hukum itu, kendatipun termasuk ke dalamranah hukum publik, namun pelaksanaannya tidaklah menyangkut orang banyak,tetapi hanya menyangkut Presiden dan calon Wakil Menteri saja. Orang yang maumembawa Peraturan Presiden No 76 Tahun 2011 itu untuk diuji secara formil danmateril, juga tidak punya “legal standing” untuk memperkarakannya di MahkamahAgung. Kerugian apa yang diderita orang itu dengan berlakunya Perpres No 76Tahun 2011, sehingga dia dapat dianggap mempunyai “legal standing” untukmelakukan “judicial review” ke Mahkamah Agung?

Ketentuan-ketentuantentang Wakil Menteri di era Presiden SBY sebagaimana digambarkan di atas,menunjukkan kekacauan berpikir para pejabat yang berwenang merumuskannorma-norma hukum. Kalau hal ini ditarik kepada permasalahan yang lebih luas,maka kekecauan berpikir dalam merumuskan norma hukum itu akan berdampak luas,yakni timbulnya kekacauan penyelenggaraan pemerintahan. Kalau penyelenggaraanpemerintahan negara kacau balau, maka kacau balau pulalah jalannya NegaraRepublik Indonesia ini. Memang ada mekanisme untuk memperbaikinya, namunpekerjaan itu akan membuang banyak waktu dan energi. Padahal,persoalan-persoalan besar yang dihadapi bangsa dan negara ini, terutama dibidang sosial dan eknomi sudah menuntut penyelesaian segera.

Akankah Effektif?

Presiden SBY meresuffle kabinet pada 19 Oktober yang lalukarena banyak faktor. Faktor yang paling menentukan ialah banyaknya kritikterhadap pemerintahannya yang dinilai tidak efektif menyelesaikanpersoalan-persoalan besar yang dihadapi bangsa dan negara. Kalau pemerintahandinilai tidak efektif, maka ketidakpuasan akan meluas yang berujung pada krisiskepercayaan. Suara-suara yang menuntut agar SBY-Boediono turun, kini terdengarhampir setiap hari. Untuk menjawab semua itu, reshuffle kabinet, nampaknyadianggap Presiden sebagai upaya untuk memulihkan kembali kepercayaan, sambilmemperkuat dukungan politik, paling tidak dari kekuatan-kekuatan politik yangmempunyai wakil di DPR.

Namun, reshufflekabinet dengan mengganti dan memutasi sejumlah menteri, belumlah memberikan banyakharapan, selama Presiden tidak memberikan arahan dan program yang jelasdengan tenggang waktu yang cepat kepada para menterinya. Menteri bukanlahsekedar pembantu Presiden, tetapi adalah pejabat yang oleh undang-undangdiberikan kewenangan untuk membuat kebijakan dan mengambil keputusan sesuaibidangnya. Dalam sistem pemerintahan kita ini, menteri tidak dapat semata-matapejabat politik sebagai pembuat kebijakan dan pengambil keputusan berdasarkanmasukan dari jajaran birokrasi. Menteri harus mempunyai pengetahuan yang cukuptentang masalah-masalah yang harus di tangani yang menjadi tanggungjawabnya,dan leadership yang cukup pula untuk membuat keputusannya menjadi efektif. Melihatnama-nama menteri baru, atau menteri yang dimutasi ke kementerian lain ketikaresuflle kali ini, kemampuan menteri-menteri yang bersangkutan masih tandatanya dan harus dijui dalam kenyataan beberapa bulan mendatang. Kemampuan GitaWiryawan menangani perdagangan, Amir Samsudin dalam menangani hukum dan HAM,serta Cicip Sutradjo menangani kelautan masih tanda tanya. Begitu pula,menteri-menteri yang dimutasi ke kementerian lain, seperti Mari Pangestu yangkini menangani pariwisata dan ekonomi kreatif, dan Jero Wacik menangani ESDM.

Pertanyaan tentang efektifitas tentu terkait pula denganbanyaknya jabatan Wakil Menteri dalam kabinet hasil reshuffle. Dariketidakjelasan kedudukan wakil menteri itu saja, sudah dapat dibayangkan bahwakinerja cabinet hasil reshuffle ini tidak akan menambah efektivitas kerjanya.Ketika rapat cabinet pertama pasca reshuffle, sudah ada Wakil Menteri yangmengatakan secara terbuka bahwa dia tidak tahu apa yang menjadi tugasnyasebagai wakil menteri. Dari sini dapat diketahui bahwa Presiden lebih dahulumengangkat orang jadi Wakil Menteri, tanpa memikirkan secara strukturorganisasi dan mekanisme kerja, apakah yang akan dikerjakan oleh wakilmenteri pada kementerian tertentu, sehingga jabatan itu dipandang perlu untukdiadakan. Cara berpikir Presiden SBY ini terbalik. Seharusnya Presiden memikirkandengan matang,.perlu tidaknya mengadakan jabatan wakil menteri pada kementeriantertentu dan menuangkannya ke dalam struktur organisasi, baru mengangkatorangnya. Apa yang dilakukan Presiden SBY ini nampak seperti orangmengira-ngira saja: kementerian ini perlu wakil menteri, bahkan bukanhanya satu, tetapi dua wakil menteri. Tapi, untuk apa keberadaan wakil menteriitu sesungguhnya? Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan misalnya, ruang-lingkuppekerjaannya sudah mengecil dengan otonomi daerah. Lantas, apa perlunya mengangkat dua wakil menteri untuk kementerian ini?

Ketidak-jelasankedudukan wakil menteri, kecacauan dalam aturan-aturannya, serta ketidakjelasantugas dan wewenangnya pada suatu kementerian, bukan saja dapat menimbulkantumpang tindih, namun juga membingungkan jajaran birokrasi di bawahnya. Iniakan terjadi apabila wakil menterinya bersikap kreatif dan pro-aktif menanganihal-hal tertentu di kementeriannya. Sikap kreaktif dan pro-aktif ini, bukanmustahil pula akan menimbulkan suasana kurang enak antara menteri dan wakilmenteri. Rasa kurang enak itu bisa muncul kepermukaan dalam bentuk yangberagam, mulai dari mendinginnya hubungan sampai ketegangan terbuka yangmenjadi tontonan publik.

Di masa Presiden Suharto yang memiliki karisma, kewibawaan dankewenangan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Presiden SBY, mendinginnya hubungan antara Menteri dan Menteri Muda memang terjadi.Walaupun hal seperti itu tidak terungkap secara luas kepada publik, karenasuasana kebebasan memang belum terbuka lebar, namun publik tetap mengetahuiadanya masalah antara Menteri dan Menteri Muda, ambillah contoh misalnya antaraMenteri Keuangan JB Sumarlin dengan Menteri Muda Keuangan Nasruddin Sumintapuradan antara Mensesneg Moerdiono dengan Menmud Sekkab Saadillah Mursyid. Itu sebabnya, maka dalam Kabinet Pembangunan VI dan VII,Presiden Suharto meniadakan jabatan menteri muda itu. Keberadaan para menterimuda dianggap tidak efektif, malah menimbulkan masalah semacam persainganantara menteri dengan menteri mudanya.

Pengalaman di masa Presiden Suharto rupanya tidak dijadikan sebagaipelajaran. Tidak apa-apa. Presiden SBY dapat berpikir sendiri dan memutuskansendiri, apa yang dianggap terbaik bagi kabinetnya. Waktu masih tiga tahun bagiPresiden SBY untuk memperbaiki dan sekaligus meningkatkan efektifitas kerjakabinetnya. Kalau perombakan kabinet dan pengangkatan wakil-wakil menteri iniefektif, maka akan meningkatlah kepercayaan rakyat kepada Pemerintah danPresiden SBY akan “khusnul khatimah” sampai akhir masa jabatannya tahun 2014nanti. Namun bila yang terjadi adalah sebaliknya, maka akan tambah sulit bagiPresiden SBY membangun kepercayaan rakyat. Demo-demo yang menuntut Presidenuntuk turun dari jabatannya niscaya akan bertambah banyak saja. (http://yusril.ihzamahendra.com/2011/10/31/ketidakjelasan-posisi-wakil-menteri/)

Kesurupan

2011-10-05T09:52:00.002+07:00

Adakekeliruan besar dalam memahami sebuah keadaan kesurupan atau kerasukan. Sebagianmasyarakat kita memahami dan mempercayai bahwa kesurupan atau kerasukan adalahsuatu keadaan dimana seseorang tengah dimasuki atau dikuasai oleh roh halusatau sejenisnya, dari orang yang telah meninggal dunia. Kekeliruan ini lantas,menjadi semakin bertambah keliru karena kondisi kesurupan ataupun kerasukan inimalah dijadikan sebuah petunjuk atau setidaknya kejadian yang dapat dipedomanisebagai sebuah kebenaran, untuk kemudian diikuti atau dituruti oleh manusiayang masih hidup.

Maksum

Di dalam Al-Quran, telah secara nyatadisebutkan bahwa orang-orang yang dilindungi segala sikap dan perbuatannya darisegala bentuk dosa adalah para Nabi dan Rasul. Ini berarti, hisab terhadapmanusia selain golongan Nabi & Rasul ini akan dilakukan setelahmeninggalnya manusia, dan pda saat dihisabnya amalan manusia. Hal ini sejalandengan firman Allah SWT dalam surat Al-Zalzalah, yang pada pokoknya menyatakanbahwa tiap amalan yang baik atau buruk, sebesar zarah pun maka akandiperhitungkan dan ada balasan terhadapnya. Jadi, tidak ada pengecualiankeadaan yang memungkinkan seorang anak manusia (selain para Nabi &Rasul) tidak diperhitungkan amalan baik atau buruknya selama di dunia.

Tiap yang bernyawa akan mati

Penciptaan seluruh pengisi alam semesta,selalu berpasangan. Itu merupakan sunatullah, yang memang terkondisikan sepertiitu, sehingga dalam konsep manusiawi diterjemahkan sebagai sebuah keseimbangan.Pun halnya dengan kelahiran atau sebuah penciptaan manusia, pastilah setelahtiba saatnya akan terpasangkan dengan kematian. Hal mana yang terjelaskansecara pasti di dalam Al-Quran, bahwa tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati.Tumbuhan, hewan, manusia, jin, syaitan, semua pasti akan merasakan mati. Bahkanbenda-benda yang secara kasat mata kita anggap tidak hidup seperti gunung,batu, hamparan lautan, angin dan sebagainya, mungkin sebenarnya hidup, dan akanmerasakan mati pula.

Setelah matinya makhluk, maka akandimintakanlah pertanggungjawaban kepadanya, tentang apa yang dilakukannyaselama hidup. Apakah hidupnya itu dihabiskan dengan beribadah kepada AllahSWT dan berbuat baik, atau malah membangkang kepada Allah SWT dan berbuatkemungkaran. Manusia atau jin, tentulah akan mendapatkan giliran untukmempertanggungjawabkan segala perbuatannya selama hidup tersebut kelak di alambarzakh maupun hari perhitungan.

Iman kepada Malaikat

Manusia yang telah meninggal dunia, akanmemasuki tahapan di alam barzakh. Disinilah berdasarkan Al-Quran dan Hadits,manusia akan ditanyai oleh Malaikat Munkar dan Malaikat Nakir tentang apa sajayang telah dilakukannya di alam dunia, dan disana pula akan diberikan balasanterhadap amalan itu, sampai datangnya hari kiamat dan hari perhitungan. Konsepyang dapat ditarik dari rangkaian sederhana ini adalah, setiap makhluk yangbernyawa (d.h.i. adalah manusia & jin) akan mati, dan setiap yang matiakan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ini merupakan hal imperative yangpasti dan akan dilalui, tidak ada satupun (dari manusia & jin) yangbisa melarikan diri dari kematian, sebagaimana halnya tidak ada satupun (darimanusia & jin) yang bisa menghindar dari pertanggungjawaban yangdiminta melalui Malaikat Munkar dan Nakir di alam barzakh. Sehingga kitasepakati bahwa, tidak ada roh seseorang atau roh jin yang bisa menghindar darimomentum pertanggungjawaban di alam barzakh ini. Untuk alasan apapun, untukkeadaan apapun.

Di dalam Hadist, disebutkan bahwa seseorangyang telah meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya, kecuali 3perkara, yakni: amal jariyahnya selama di dunia, ilmu yang bermanfaat dandigunakannya selama di dunia, serta anak yang soleh, yang senantiasa mendoakankeselamatan orang yang meninggal itu. Ketiga perkara itulah yang akansenantiasa “membantu” seseorang yang telah meninggal dunia, dalam menghadapipertanyaan dari Malaikat Munkar dan Nakir di alam barzakh. Disini, kitasepakati bahwa, dengan meninggalnya seseorang, maka terputuslah segalakoneksinya dengan alam dunia, terputuslah segala urusannya dengan hal-halduniawi, terputuslah kepentingannya dengan segala hal kecil sampai palingbesar, yang ditinggalkannya di dunia. Sebagai pengecualian, adalah ketiga halyang disebutkan tadi di atas.

Dari uraian itu dapat kita sepakati juga,bahwa matinya makhluk berarti putus juga koneksi antara makhluk itu dengan alamdunia. Logika terbaliknya adalah, apabila makhluk yang telah mati bisaseenaknya mondar-mandir kembali ke alam dunia, jadi bagaimana tugas-tugasMalaikat Munkar dan Nakir bisa dilaksanakan sementara yang diperiksanya sedanganjangsana ke alam dunia?

6 (enam) pilar keimanan umat islam adalah beriman kepada Allah,Malaikat, Kitab-kitab, Rasul-rasul, Hari Kiamat, serta qadha dan qadhar.Apabila tidak genap pilar-plar keimanan itu dimiliki oleh seorang muslim, makatidak genap pula konsep keimanan yang dimilikinya. Definisi beriman sendiriadalah mempercayai, mengikuti dan meyakini kebenarannya. Beriman kepadaMalaikat, adalah inklusif dengan meyakini bahwa malaikat itu selalu tunduk danpatuh terhadap segala perintah Allah, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankankepadanya, dan tidak pernah sekalipun membantah apalagi membangkang terhadapperintah Allah SWT. Apabila kita berpendapat bahwa Malaikat, khususnya Munkardan Nakir tidak melaksanakan tugasnya dengan baik karena mempercayai bahwa adamakhluk yang seharusnya ditanyai oleh Malaikat Munkar dan Nakir itu sedangberanjangsana ke alam dunia dengan merasuki raga orang yang masih hidup di alamdunia, maka tidak genap pula konsep keimanan Islam dalam diri kita. Ini berarti pula bahwa kita ingkar terhadapeksistensi Malaikat maupun tugas-tugasnya. Kasarnya kita menolak mempercayaikeberadaan malaikat, karena menolak mempercayai bahwa Malaikat telahmelaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.

Jadi, apakah kita kan mempercayai MalaikatMunkar & Nakir yang melaksanakan tugasnya menginterogasi setiap rohmakhluk (Manusia & Jin) yang telah mati di dalam barzakh, atau lebihmempercayai oknum yang menyusup dan merasuk ke tubuh manusia dan mengaku-ngakusebagai arwah orang yang telah meninggal dunia?

Konklusi

Sederhananya adalah, apabila kita berimankepada Malaikat (termasuk Malaikat Munkar dan Nakir), maka kita harusmempercayai bahwa setiap makhluk yang telah meninggal akan mendapatkan giliranuntuk ditanya mengenai amalan-amalannya oleh Malaikat Munkar dan Nakir. Tidakada kesempatan bagi makhluk yang telah meninggal itu untuk meninggalkan giliranmendapat pertanyaan itu, tidak juga untuk merasuki atau membuat orang yangmasih hidup di alam dunia menjadi kesurupan. Yang benar adalah, bila ada orangyang kesurupan, itu adalah perbuatan Jin Kafir yang memang ingin menyesatkanmanusia di dunia, agar sesat dan mengikuti kehendaknya. Dan akar dari itu semuatentu telah kita ketahui bersama, yakni Syaitan yang terkutuk.

Kecenderungan untuk mentoleransi keinginanatau kehendak oknum yang kesurupan/kerasukan (baik yang terasuki maupun yangdirasuki), dengan tujuan apapun dan tendensi apapun, selain merusak akidahIslam, juga berpotensi merusak hubungan antar manusia sebab bisa memunculkanfitnah. Bila kita lebih mempercayai perkataan orang yang kesurupanmentah-mentah, daripada bukti yang lebih nyata terlihat, maka akan mengabaikanhak-hak manusiawi seseorang untuk dikonfirmasi atau ber-tabbayyun tentangkebenaran, yang jelas kepercayaan terhadap hal ini lebih banyak menimbulkanmudharat.

Kalaupun yang disampaikan oleh oknum itubenar, maka hal itu merupakan sebuah kebetulan belaka. Itu adalah kabar dari‘Arasy yang tercuri dengar oleh Jin. Dan dalam hal adanya pengobatan yangmanjur dengan perantaraan orang sakti atau orang yang tengah kerasukan, lantasapa bedanya dengan pengobatan yang dilakukan dengan perantaraan Jin olehorang-orang kafir? Mereka pun bisa mengaku-ngaku sebagai roh suci atau apapunitu. Siapapun dapat mengaku benar dan suci, hanya saja akidah kita sendiri yangbisa memilah-milah hal itu.

Percaya terhadap keberadaan yang gaib tidakdiharamkan, karena banyak hal yang kita percayai dan kita temui justru gaib dantak kasat mata. Akan tetapi, meyakini bahkan cenderung menuruti atau mentaati orangyang kesurupan ataupun oknum yang mengaku sebagai roh halus agar terpenuhisegala keinginannya, merupakan syirik. Dan atas hal itu, tidak ada kata “tapi”atapun pengecualian, karena itu adalah penyesatan akidah yang tidak bisaditolerir.

(K.A.Malabar Ekspress, 20 September 2011)

Tentang Hukum Waris Islam

2011-09-07T11:08:00.003+07:00

Hukum Waris Islam merupakansalah satu hukum waris yang ada dan dipergunakan di Indonesia, selain hukumwaris BW (Belanda) dan hukum waris Adat. Perlu ditelaah lebih lanjut berbagaipermasalahan hukum waris yang lebih dikenal dengan Faraidl ini,dari berbagai aspek.

Berikut adalah petikanwawancara penulis dengan narasumber Ustadz Asep Fakhrurrazi dalam masalah Faraidl atauhukum waris dalam Islam dan berbagai permasalahannya.

Penanya	:	Bagaimana pandangan Islam terhadap hukum Waris Islam menurut penilaian Akang?
Narasumber	:	Hukum waris Islam bukanlah hal yang baru dalam Islam, bahkan hukum waris Islam dikenal jauh lebih dulu daripada hukum waris Eropa, hukum waris BW misalnya. Hal ini dapat kita simpulkan dari adanya peraturan hukum waris dalam Al-Qur’anul Kariim, sehingga hukum waris sudah sejak dulu telah memiliki peranan penting dalam Islam sebagai suatu konsep yang kekal dan Universal.
Penanya	:	Dasar penilaian Akang?
Narasumber	:	Ya itu tadi, hukum waris Islam sudah ditentukan sedemikian rupa dalam Al-Qur’an, aturan tentangmawaris sudah secara gamblang dicantumkan dalam Qur’an, dan berlaku sejak zaman Nabi Muhammad SAW sehingga kita tidak dapat meragukan lagi keabsahan berlakunya hukum waris Islam tersebut.
Penanya	:	Sebenarnya apa yang menjadi penyebab utama adanya atau diberlakukannya hukum waris Islam ini?
Narasumber	:	Asbabun Nuzul (Sebab-musabab) turunnya ayat-ayat tentang waris ini adalah riwayat tentang istri Sa’ad bin Rabi yang datang menghadap Rasulullah SAW dan mengadukan nasibnya perihal harta warisan suaminya yang diambil oleh saudara Sa’ad (karena memang pada saat itu istri ataupun anak tidak punya hak atas harta ayahnya-pen), setelah Sa’ad gugur dalam perang Uhud. Sehingga dia (istri Sa’ad dan kedua putrinya) tidak mendapat apa-apa dari harta Sa’ad. Maka turunlah surat An-Nissa ayat 11-12 yang kemudian menjadi dasar hukum pewarisan dalam Islam. Setelah itu Rasul mengirim utusan kepada saudara-saudara Sa’ad untuk mengambil bagian dari istri dan putri Sa’ad masing masing sebesar 2/3 bagi kedua putri Sa’ad dan 1/8 bagi istri Sa’ad.
Penanya	:	Ada kesan bahwa hukum waris Islam itu mendiskreditkan kaum wanita, karena bagian mereka hanya 1/2 dari kaum pria?
Narasumber	:	Asumsi tersebut tidak dapat dipandang dari satu sisi saja. Dilihat dari jumlah bagiannya, memang bagian kaum pria 2 X dari bagian kaum wanita, namun ada dasarnya. Kaum pria memiliki kewajiban memberi nafkah kepada istri, itu termasuk biaya-biaya lain seperti biaya sekolah atau biaya pengobatan misalnya. Kewajiban mengeluarkan nafkah bagi laki-laki lebih banyak macamnya dan tugas kewajibannya yang berkenaan dengan materi lebih vital, sehingga kebutuhan terhadap harta lebih besar dibandingkan wanita. Selain itu bukankah sebelum Islam lahir (zaman jahiliyah-pen), kaum wanita sama sekali tidak punya hak atas warisan. Baru setelah Islam ada, hak-hak kaum wanita diakui.
Penanya	:	Dalam hal yang menafkahi adalah istri (wanita)?
Narasumber	:	Syariat Islam tidak mewajibkan wanita untuk memberi nafkah, sekalipun ia orang kaya, baik untuk dirinya sendiri ataupun anak-anaknya, selama ia beserta dengan suaminya. Nafkah wanita dan anak-anak menjadi tanggung jawab suaminya, seperti penyediaan tempat tinggal, makan, pakaian dsb.

Penanya	:	Apa Akang tahu mengenai KHI yang di dalamnya meliputi juga hukum kewarisan Islam?
Narasumber	:	Ya, sedikit banyak saya pernah mendengar dan membaca tentang Kompilasi Hukum Islam, meskipun tidak terlalu paham.
Penanya	:	Apakah KHI khusunya mengenai pewarisan dalam Islam sudah sesuai dengan prinsip-prinsip waris Islam dalam Al-Qur’an?
Narasumber	:	Secara tekstual mungkin berbeda, karena disesuaikan dengan keadaan Indonesia pada saat KHI ini diundangkan. Namun intisari pemikirannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip waris Islam dalam Al-Qur’an.
Penanya	:	Seberapa pentingkah penggunaan atau penerapan hukum waris Islam di dalam kehidupan bermasyarakat?
Narasumber	:	Sebenarnya Faraidl (hukum waris) adalah merupakan sunnah Rasul, sehingga penerapannya tentulah sangat dianjurkan. Bahakan secara tidak langsung ada perintah khusus untuk mempelajarai Faraidl itu. Dalam Riwayat Ibnu Majah dikatakan bahwa Faraidl adalah setengah ilmu dan mudah dilupakan, serta ilmu yang pertama hilang dari umat Islam. Sehingga tentunya pemakaian dan penerapan Faraidl merupakan salah satu amal ibadah bagi kita.
Penanya	:	Mengenai sejarah sampainya hukum waris Islam ke Indonesia, sampai akhirnya diundangkan dalam KHI?
Narasumber	:	Menurut buku yang pernah saya baca, pertama kali hukum waris Islam di Indonesia, dipakai/digunakan oleh orang-orang Arab yang tinggal di Indonesia. Bila ada yang meninggal diantara mereka, maka hukum waris Islamlah yang dijadikan dasar dalam pembagian harta waris. Kemudian seiring perkembangan Islam di Indonesia, dengan semakin bertambahnya umat Islam dan untuk menyempurnakan syari’at Islam, maka dipandang perlu adanya suatu aturan baku tentang hukum waris Islam, sehingga diundangkanlah hukum waris Islam itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Penanya	:	Penerapan/pemakaiannya sekarang?
Narasumber	:	Tampaknya masyarakat sekarang masih banyak yang belum tahu akan waris Islam. Hal ini mungkin karena mayoritas masyarakat Indonesia masih memegang teguh adatnya, sehingga penggunaan hukum waris Islam terbatas pada orang yang tahu dan benar-benar paham tentang hukum waris Islam. Jarang orang yang memakai hukum waris Islam dalam pembagian waris.
Penanya	:	Mengapa?
Narasumber	:	Selain hal yang telah saya sebutkan di atas, mungkin hukum waris Islam sendiri sukar dipahami apalagi diterapkan terutama bagi orang-orang awam. Karena dalam hukum waris Islam, bagian-bagiannya sudah ditentukan dengan jumlah tertentu yang berbeda-beda. Berbeda dengan hukum waris BW misalnya, semua anak memiliki hak yang sama atau sebanding atas harta waris tanpa dibeda-bedakan. Atau dalam hukum waris adat kita (sunda-pen), pembagian harta waris sudah jelas dengan penunjukkan ahli waris dan benda yang akan diwariskan kepada tiap ahli waris.
Penanya	:	Solusinya?
Narasumber	:	Prinsipnya, kita tidak bisa hanya berteriak-teriak melalui Undang-undang, Peraturan-peraturan dan sejenisnya saja, sosialisasi kepada masyarakat-tentunya umat Islam-sangat perlu dilakukan. Peran serta dari kalangan ulama pun diperlukan, setidaknya ulama paham betul hukum waris Islam secara umum dan mau menyebarluaskannya kepada masyarakat, meskipun tidak mengenal KHI secara khusus. Sehingga umat Islam terbuka matanya terhadap hukum warisnya sendiri. Tapi tentunya ini tak lepas dari pilihan-pilihan hukum yang ada.

Machstaat

2011-08-23T09:43:00.003+07:00

Penjelasan Undang-undang Dasar 1945, menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan pada Hukum (rechtstaat), bukan Negara yang berdasarkan pada kekuasaan belaka (machstaat). Hal sama yang kemudian tertuang dalam Perubahan Ketiga di Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Mirisnya, sebagai Negara yang menyebut diri sebagai Negara hukum, penegakan terhadap hukum di Indonesia bak lelucon yang sama sekali tidak lucu. Para pelaku dan aparat penegak hukum kerap terjebak akrobat politik dari orang-orang yang memiliki kekuasaan, sehingga sangat kerap terjadi hukum dibolak-balikkan, dipermainkan, dijungkirbalikkan sesuai dengan keinginan, selera dan kebutuhan orang yang berkuasa.

Di Negara ini, paham bahwa politik adalah hukum itu sendiri bukan hal yang rahasia dan harus ditutup-tutupi. Betapa tidak, persoalan hukum yang secara jelas dan kasat mata adalah murni merupakan ranah penegakan hukum, malah sering dibelokkan menjadi persoalan politik yang tentu berhubungan dengan persoalan kepentingan politik. Sebaliknya, persoalan politik yang jelas sangat menonjolkan unsur kepentingan dan tujuan kelompok tertentu, serinng didalihkan sebagai persoalan hukum. Atau setidaknya direkayasa sedemikian rupa, sehingga terlihat sebagai persoalan hukum yang pada akhirnya bertujuan untuk mendiskreditkan pihak lawan, sehingga tujuan dan kepentingan politik golongan tertentu menjadi terlaksana.

Penegak Hukum

Patut dicurigai, bahwa penegakan hukum di Indonesia saat ini tengah diarahkan demi kepentingan dan tujuan dari suatu kelompok tertentu. Sebagai Negara yang menganut Trias Politika, pada kenyataannya pelaksanaan dari ketiga lingkup kekuasaan itu tidak berimbang dan cenderung berat ke salah satu (atau dua) lingkup kekuasaan saja. Secara sederhana, dapat dikatakan sangat ganjil apabila suatu Negara yang menyatakan diri sebagai Negara Hukum, memberikan proporsi kewenangan, fungsi dan anggaran yang sangat terbatas kepada pelaksana penegakan hukum. Jujur saja, seberapa besar peranan dari Kepolisian, Kejaksaan atau Pengadilan dalam penegakan hukum di Indonesia. Ada berapakah regulasi yang membuat penegakan hukum oleh ketiga unsur tadi menjadi terhambat? Atau secara terbalik, ada berapakah regulasi yang mampu memperlancar/memberdayakan ketiga unsur itu dalam menegakkan hukum?

Kenyataan yang ada, penegakan hukum oleh Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan seringkali berbenturan dengan regulasi yang dibuat, baik oleh legislatif maupun eksekutif. Contoh konkrit adalah, dalam hal ada pejabat yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, harus menempuh jalur birokrasi kepada Pejabat atasannya, untuk diminta ijin apabila hendak dilakukan penyidikan dan penahanan. Hal yang demikian, tentu mengebiri kewenangan penegak hukum atau secara umum mengebiri penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum, dikondisikan sedemikian rupa sehingga menjadi terbatas ruang lingkup dan batasan kewenangan penegak hukum, disesuaikan dengan kepentingan dan keinginan kelompok yang sedang berkuasa.

Dari segi anggaran, secara kasat mata pun dapat dilihat betapa timpangnya alokasi anggaran yang diperuntukan bagi aparat penegak hukum. Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan memang telah mendapatkan Tunjangan Kinerja (remunerasi), akan tetapi pencairan anggaran itu sangat tidak pasti. Terkadang 3 bulan sekali, kadang lebih dari itu. Terlepas dari tidak kemungkinan tidak siapnya pengadmimistrasian keuangan terhadap hal itu, akan tetapi lebih sering karena pengalokasian anggaran untuk lingkup penegak hukum ini, lebih tersedot oleh peruntukan anggaran bagi legislatif dan eksekutif.

Tunjangan Kinerja di Kepolisian dan Kejaksaan, baru dimulai dan dibayarkan pada tahun 2011. Sedangkan di Lingkungan Mahkamah Agung, telah dilakukan sejak tahun 2008. Dan apabila dibandingkan dengan tunjangan yang didapatkan oleh anggota Legislatif, maupun para pejabat struktural di pemerintahan tentu akan sangat nampak kesenjangannya. Selain dari segi jumlah, jenis tunjangan yang didapat oleh seorang anggota legislative atau pejabat struktural pemerintahan, pun beragam dan banyak jumlahnya.

Penegakan hukum akan berjalan dengan baik, dengan 2 syarat utama. Sistem dan regulasi hukum yang baik, serta aparat penegak hukum yang baik. Sejenak, kita kesampingkan sistem hukum kita yang memang tidak jelas seperti apa, dan memfokuskan diri pada aparat penegak hukumnya. Sebab seburuk apapun sistem dan regulasi hukum, apabila aparat penegak hukumnya baik, maka penegakan hukum akan berjalan dengan baik. Itulah syarat minimalnya. Akan tetapi faktanya sekarang, dengan pengekangan dan pembatasan terhadap berbagai aspek yang seharusnya dimiliki oleh aparat penegak hukum, bagaimana bisa penegakan hukum bisa berjalan baik? Sepertinya itu penyakit yang diderita -dan mirisnya dipelihara/dikondisikan demikian- oleh para pemegang kekuasaan, untuk melanggengkan kekuasaan dan kepentingannya. Caranya sederhana, miskinkan (atau setidaknya buatlah keterbatasan) aparat penegak hukum, sehingga ketika muncul persoalan hukum aparat penegak hukum itu bisa dikendalikan dengan kompensasi materi dan kekuasaan lain.

Lumrah apabila manusia selalu menginginkan hal lebih, daripada keadaan yang sekarang tengah dinikmatinya. Begitu pun halnya aparat penegak hukum. Setelah terbiasa dengan keterbatasan, maka ketika ada peluang untuk mendapatkan yang lebih baik, ia akan menempuh jalan itu, tak peduli, baik atau buruk. Sederhananya, untuk apa berbuat baik dan hidup serba berkekurangan sementara pelanggar hukum yang tidak berbuat baik, hidup berlebihan. Akan tetapi, ketika keadaan awal (berarti dari saat dia mulai mengabdi sebagai penegak hukum) dari aparat penegak hukum telah baik, terjamin segala kebutuhannya, diberikan segala hak-hak dasarnya, maka dengan sendirinya akan mereduksi potensi penyimpangan dan keinginan berlebih-lebihan dari cara yang tidak sah.

Pendapat terbalik

Salah seorang Komisioner Komisi Yudisial pernah berujar, pemberian Tunjangan Kinerja kepada Hakim (dan pegawai di lingkungan Mahkamah Agung pada umumnya), tidak mempengaruhi penegakan hukum, buktinya masih saja ada hakim yang bermasalah dan menerima suap. Sebenarnya itu merupakan pernyataan yang terlalu menyamaratakan fakta, dan mendiskreditkan hakim, bahkan penegakan hukum itu sendiri. Secara tidak langsung, pernyataan ini mengatakan bahwa: tidak perlu ada Tunjangan Kinerja (remunerasi), sebab ada itu pun masih saja ada Hakim yang bermasalah. Hakim, seperti halnya Komisioner Komisi Yudisial itu (juga yang lain), adalah manusia biasa yang tidak tak berdosa dan pernah berbuat salah. Apabila Hakim Indonesia sudah tidak ada yang berbuat salah, berarti Hakim itu malaikat, bukan manusia.

Hakim, sebagai salah satu aparat penegak hukum senantiasa berada pada posisi dilematis. Apabila di masa lalu hanya berhadapan dengan persoalan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum, kini Hakim dihadapkan pula dengan persoalan opini publik/pendapat masyarakat. Ketika suatu putusan hakim dinilai tidak populis, atau istilah kerennya menyinggung rasa keadilan masyarakat, maka ramai orang menghujat, dan Komisi Yudisial tak mau kalah dengan menyatakan akan mengeksaminasi putusan itu. Sampai kapanpun, apabila penegakan hukum selalu dicampuradukkan dengan persoalan opini publik atau kepentingan lain, maka tidak akan pernah berujung. Terlebih, putusan pengadilan sudah hampir pasti tidak akan memuaskan semua pihak yang bersengketa. Akan tetapi bukan berarti dengan adanya ketidakpuasan itu, penegakan hukum menjadi terhambat, atau tidak perlu. Biarlah mekanisme yang telah ada menjawab persoalan ketidakpuasan hukum itu.

Ketika persoalan manusiawi seperti kesejahteraan dan martabat Hakim atau aparat penegak hukum lainnya diabaikan, maka penegakan hukum model apa yang akan diharapkan bisa diwujudkan? Orde baru yang cenderung executive heavy, dan reformasi yang legislative heavy, seakan tidak memberikan kesempatan bagi para penegak hukum dan penegakan hukum untuk mandiri dan independen. Betapa tidak, Yudikatif maupun penegak hukum lain selama ini dikesampingkan keberadaan, martabat dan hak-haknya, dibuat menjadi tidak mandiri dan tidak independen dengan tujuan politis dan sarat kepentingan. Maka hasilnya tidak perlu heran, penegakan hukum carut marut. Selain karena sistem hukum yang tidak jelas, aparat penegak hukumnya pun dikondisikan agar memiliki ketergantungan kepada pihak lain, baik ketergantungan dari segi materi maupun segi kedudukan dan martabatnya.

Mari kita jujur, dan berbesar hati. Pemenuhan hak-hak aparat penegak hukum yang layak, perlakuan sesuai dengan harkat dan martabatnya, patutlah dijadikan suatu parameter minimal sebagai awal dari suatu penegakan hukum yang bersih dan berwibawa. Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, akan berfungsi baik bila diperlakukan dengan baik pula. Ingat, Negara kita adalah Negara hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan adalah jiwa dari Negara hukum. Bukan Negara undang-undang, bukan Negara atas dasar kepentingan politis, bukan pula Negara atas dasar pencitraan baik yang subyektif adan absurd.

Penegakan Hukum di Indonesia

2011-08-09T11:37:00.001+07:00

Secara jelas, Undang-undang Dasar 1945 menerangkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pun halnya dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945, disebutkan pula bahwa negara kita adalah negara hukum (rechtstaat), bukan negara kekuasaan (machstaat). Akan tetapi perlu dipersoalkan juga, negara hukum seperti apakah yang dimaksudkan?

NEGARA HUKUM

Dalam ilmu hukum, dikenal 2 sistem hukum yang menjadi mazhab hukum mayoritas di dunia saat ini yakni Eropa Kontinental dan Anglo-Saxon (Anglo-Amerika). Perbedaan keduanya terletak pada sumber yang dijadikan acuan hukum. Bila Eropa Kontinental lebih kepada dasar perundang-undangan yang merupakan produk hukum legislatif maupun eksekutif, maka Anglo-Saxon (Anglo-Amerika) lebih mendasarkan hukum kepada judge made law atau yurisprudence yang dihasilkan dalam praktek peradilan. Akan halnya sistem hukum yang dianut di Indonesia? Belum pasti. Yang jelas menurut sebagian besar kalangan, sistem hukum Eropa Kontinental-lah yang banyak diadaptasi ke dalam sistem hukum nasional kita.

Kemudian pemikiran tentang 2 mazhab itu berkembang, tak hanya dari sisi teknis dan karakteristik saja, melainkan juga dari segi tujuan keberadaan hukum itu sendiri. Setelah teori hukum murni yang berkembang di masa lalu, kini mulai bergeser ke arah yang lebih moderat dan praktis. Maka muncullah istilah social justice atau legal justice yang sebenarnya merupakan paparan terkini dari unsur keberlakuan suatu peraturan yakni, secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Penegakan hukum sekarang, tak melulu soal sesuai atau tidaknya suatu hal dengan ketentuan perundang-undangan, akan tetapi lebih kepada apakah penegakan hukum itu memiliki manfaat langsung kepada masyarakat ataukah tidak? Inilah yang kerap menjadi persoalan dan konlik sosial, dimana penegak hukum yang berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku sering berhadapan frontal dengan masyarakat yang berpegang pada opini mayoritas serta kemanfaatan dari penegakan hukum tersebut.

Trias politika yang dianut negara kita, masih belum terejawantahkan secara sempurna. Setelah era orde baru yang executive heavy, berbalas dalam era reformasi yang legislative heavy. Kini, segala hal nampaknya terkesan mampu ditangani oleh DPR selaku representasi dari kekuasaaan rakyat. Semua aspek kenegaraan seolah diambil alih, konon demi “menyuarakan aspirasi rakyat”. Tak terkecuali kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum. Hal mana yang berpotensi melanggar Konstitusi kita, yang secara jelas menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dari segala bentuk intervensi apapun dan siapapun.

Campur aduknya pratktek ketatakenegaraan, dimana executive tidak mau dikontrol atau oleh diawasi oleh legislative, atau legislative yang malah merasa memiliki kewenangan untuk masuk dan mengendalikan kekuasaan yudicative sekedar untuk menunjukan kekuasaaan kerakyatan yang diembannya, mengakibatkan makin luasnya ketidakpahaman masyarakat tentang konsep negara hukum yang digagas oleh para founding fathers kita di masa kemerdekaan. Semua kekuasaan layaknya berjalan saling menyalip bahkan saling bersinggungan, tak lagi berjalan seiring.

KOMPONEN PENEGAKAN HUKUM

Hukum dapat ditegakkan, andaikata sistem hukum dan aparat penegak hukum berjalan harmoni dan seirama. Ini tentu hal yang cenderung utopis, namun tidak mustahil untuk diwujudkan. Sistem hukum yang benar dan ideal, akan memberikan batasan-batasan yang jelas tentang hak dan kewajiban masyarakat, serta mereduksi peluang berkembangnya kecenderungan homo homini lupus dari manusia. Aparat penegak hukum yang jujur & benar, akan menjamin terlaksananya ketentuan dalam sistem hukum itu, serta memberikan sanksi yang tegas tanpa membeda-bedakan siapapun yang melanggar ketentuan perundang-undangan itu.

Dalam lingkup yang lebih kecil, sistem hukum –sesuai dengan mazhab eropa kontinental yang banyak dianut di Indonesia- dapat diartikan sebagai aturan hukum. Suatu ketentuan hukum (peraturan perundang-undangan) yang baik, haruslah dapat merepresentasikan kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, ketentuan hukum juga harus dapat meliputi dan menjawab setiap persoalan hukum yang telah terjadi, sedang terjadi dan berpotensi akan terjadi di dalam masyarakat. Ketentuan hukum itu haruslah lengkap, bulat dan tidak ambigu apabila diartikan dan dipahami. Dan yang paling penting, diantara ketentuan hukum yang berlaku tidak ada pertentangan atau hal yang bertolak belakang. Lucu namun ironis apabila ada ketentuan mengenai pengaturan suatu hal, ditentukan berbeda dalam beberapa undang-undang, atau ada Peraturan Pemerintah yang sama sekali tidak sesuai dengan Undang-undang di atasnya. Yang lebih lucu lagi, apabila ada pembentuk perundang-undangan yang sama sekali tidak mau melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang dibuatnya.

Kinerja aparat penegak hukum haruslah kredibel dan maksimal. Sistem hukum tidak akan berjalan dan tegak apabila aparat penegak hukum yang ada tidak kredibel dan tidak bekerja maksimal. Secara sederhana sistem hukum adalah “hukum yang statis” sedangkan aparat penegak hukum adalah “hukum yang dinamis”. Dan yang paling kasat mata terlihat, serta paling mudah disalahkan pertama kali apabila ada ketidakberesan dalam penegakan hukum adalah aparat penegak hukum. Hal ini menjadi lazim karena patron yang menjadi model dan berkembang luas di masyarakat adalah figur ketokohan terhadap seseorang atau subyek tertentu. Sehingga saat menunjukkan hal baik dan populis, maka figur tersebut akan dipuja-puji, akan tetapi apabila menujukkan hal yang buruk, maka akan dicerca sampai akar-akarnya. Tindakan itu dilakukan tanpa menyadari, apakah pangkal permasalahan sebenarnya dari tidak tegaknya hukum. Agaknya terkesampingkan, bagaimana ketidakteraturan sistem hukum yang membentuk peraturan perundang-undangan alakadarnya, yang kerap berbenturan satu dengan lainnya. Atau bagaimana political will dari pemegang kewenangan pembentuk perundang-undangan, sangat sering menunjukkan keberpihakan atau kecenderungan mengusung kepentingan tertentu, sehingga aturan yang ada tak lagi berjiwa hukum yang imparsial dan netral, akan tetapi lebih beraroma tarik ulur kepentingan dan negotiable.

Akan tetapi secara praktis, dalam keadaan tidak ideal dimana salah satu dari keduanya tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka selaku subyek dari penegakan hukum, Aparat penegak hukum harus berada di garda depan penegakan hukum. Sehingga muncul istilah, apabila aparat penegak hukum yang bekerja dengan baik, maka sistem hukum yang buruk pun akan menjadi baik. Sedangkan, apabila aparat penegak hukum tidak bekerja dengan baik maka sesempurna apapun suatu sistem hukum, tidak akan menghasilkan penegakan hukum yang bersih dan berwibawa.

HAKIM: WAKIL TUHAN

Hakim kerap dipersonifikasikan sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum. Alangkah mulianya sebutan itu, dan alangkah beratnya tugas yang diemban dalam melaksanakan fungsinya tersebut. Hakim dituntut untuk menjaga tegaknya keadilan bagaimanapun caranya dan bagaimanapun keadaannya. Dengan predikat itu, Hakim dari berbagai sisi senantiasa disoroti kinerjanya. Keberadaan Komisi Yudisial adalah salah satu contoh konkrit. Pada awal pembentukannya, Komisi Yudisial dimaksudkan untuk memuliakan profesi Hakim. Jadi intinya adalah, sebagai aparat penegak hukum, seorang Hakim diharapkan mampu menunjukkan pribadi yang mencerminkan keadilan, kejujuran, sifat arif dan bijaksana, berintegritas, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin, rendah hati namun profesional.

Yang patut dicermati adalah sisi manusiawi dari Hakim itu sendiri. Hakim kerap dituntut berperilaku seperti malaikat, yang harus terbebas dari segala bentuk tekanan dan intervensi serta kepentingan-kepentingan. Hakim malah lebih sering dilihat dari sisi negatifnya saja. Dalam menilai kinerja Hakim, Komisi Yudisial hanya melihat dari mercusuar, tanpa pernah melihat keseharian dari Hakim seolah lupa bahwa Hakim adalah manusia juga yang mempunyai kebutuhan dan interaksi sosial seperti orang lain pada umumnya.

Apabila kekuasan kehakiman tidak lagi independen, serta cenderung ditekan untuk ini-itu, maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya. Kemandirian lembaga peradilan, harus senantiasa dijaga. Intervensi dari pihak luar, temasuk dari sesama lembaga negara haruslah dihilangkan. Mahkamah Agung tidak menutup mata, terhadap beberapa kasus yang menimpa oknum Hakim yang menyalahgunakan kewenangannya. Akan tetapi itu bukanlah alasan untuk mengobok-obok pakem kemandirian Hakim dengan melakukan campur tangan ke dalam ranah teknis putusan pengadilan. Biarlah sistem yang sudah ada sekarang berjalan sebagaimana mestinya, dan perbaikan dilakukan lebih terarah kepada pola pembinaan dan pengawasan, baik dalam bentuk sanksi maupun penghargaan.

Mahkamah Agung telah membentuk pola dasar pembinaan tenaga teknis dan non teknis peradilan, termasuk Hakim. Demikian pula halnya dengan fasilitas yang diharapkan, dengan budget yang terlalu kecil dari APBN, Hakim tetap dituntut bekerja profesional dan adil. Wajah seperti itu hendaknya diperbaiki ke depan. Bagaimana mungkin seorang wakil Tuhan dengan sedemikian besarnya tanggung jawab dan kedudukan, hidup dalam keadaan yang sangat kontras berbeda dengan aparatur negara yang kebetulan berposisi dalam lingkup executive atau legislative.

KONSEP HAKIM IDEAL

Sebagaimana disampaikan oleh salah seorang Hakim Agung, Hatta Ali bahwa Hakim bukanlah Mulut Undang-undang atau mulut hukum positif pada umumnya. Hakim tidak sekedar menerapkan suatu perjanjian yang menjadi hukum bagi para pihak, Hakim adalah mulut kepatutan, keadilan, kepentingan umum dan ketertiban umum. Apabila penerapan aturan hukum akan bertentangan, Hakim wajib memilih kepatutan, keadilan, kepentingan umum dan ketertiban umum.

Maka demi itu, Hakim pun dituntut untuk melakukan sinkronisasi antara kepastian hukum dengan keadilan serta kemanfaatan hukum. Tentu itu bukan hal mudah, terlebih di zaman sekarang, dimana opini publik dianggap sebagai refleksi dari keadilan serta kemanfaatan hukum itu sendiri. Hal mana yang kadang-kadang bebenturan dengan kepastian hukum, yang pada akhirnya bertentangan dengan sistem hukum yang ada dan telah dibangun sekian lama.

Mahkamah Agung untuk menjawab tantangan itu, senantiasa melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Dengan Visi Mahkamah Agung untuk mewujudkan badan peradilan yang Agung, langkah-langkah ke arah itu sudah, sedang dan akan senantiasa dilakukan. Reformasi peradilan merupakan perjalanan panjang, namun diawali oleh satu langkah kemauan yang menjadi dasar kuat dari keberhasilan yang bertahap. Indikator awalnya sebagaimana dikemukakan Prof. Paulus E. Lotulung, yakni diantaranya peningkatan profesionalisme Hakim, peningkatan sarana/prasarana pengadilan serta peningkatan finansial/budget badan pengadilan, tengah berjalan secara sistematis dimulai dari tahun 2010.

Hakim akan selalu senantiasa bekerja sesuai fungsi dan kedudukannya. Sebagai silence corps, Hakim tidak harus menunjukkan kepada masyarakat bahwa ia bekerja sungguh-sungguh bagi para pencari keadilan. Tidak harus melakukan konferensi pers untuk menyatakan bahwa Hakim sudah sepenuh hati men-sinkron-kan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam Putusannya. Tidak harus pula tebar pesona, agar masyarakat percaya bahwa keadilan dan kebenaran itu masih ada. Cukup dalam diamnya, Hakim menunjukkan eksistensi untuk membentuk peradaban yang berkeadilan. Cukup dengan diamnya, Hakim menujukkan bahwa benar-benar ia bekerja untuk kebajikan sebagai wakil Tuhan.

Sunda bukan Jawa

2011-07-21T08:37:00.002+07:00

Ada kekeliruan mendasar mengenai peristilahan yang diberikan oleh orang-orang yang tinggal di luar Pulau Jawa terhadap orang yang tinggal dan mendiami pulau jawa. Kekeliruan sama yang sering juga dianggap benar oleh sebagian orang Jawa. Hal mana yang sebenarnya berpangkal mula pada penamaan Pulau Jawa sebagai pulau yang dihuni oleh orang-orang yang tinggal di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Penulis teringat pada saat masih kuliah dahulu, pernah salah seorang Dosen mengatakan bahwa orang Sunda itu adalah orang sombong. Alasannya menggelikan, karena orang Sunda tidak disebut orang Jawa padahal sama-sama tinggal di Jawa, yaitu Jawa Barat (bagian barat pulau jawa). Mungkin itu selorohan yang spontan dan bersifat gurauan belaka. Akan tetapi sebenarnya perlu dikaji lebih dalam baik dari segi peristilahan maupun historis istilah Jawa Barat.

Agak sedikit sensitif dan ethnosentris kedengarannya bila hendak mempersoalkan tentang ini, akan tetapi ini penting guna meluruskan pemahaman bahwa Sunda bukan Jawa, dan Jawa bukan Sunda. Secara sederhana, orang Sunda adalah orang yang menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa keseharian dan bahasa ibunya. Terlepas dari jenis bahasa Sunda (bahasa Sunda Wiwitan, bahasa Sunda Cianjuran, dsb.), yang jelas bahasa Sunda-lah yang menjadi bahasa utama orang Sunda. Sedangkan orang Jawa adalah orang yang bahasa kesehariannya adalah bahasa Jawa, baik ngoko, kromo, dsb. Sehingga, secara sederhana dapat terlihat jelas perbedaan antara keduanya.

Akan halnya penamaan “Jawa Barat” sebagai daerah dimana orang-orang Sunda kebanyakan tinggal, sepertinya hanya didasarkan pada kehendak pemerintah Republik Indonesia pada saat awal kemerdekaan saja. Ini didasarkan pada pemikiran praktis penamaan, tentang bagaimana membagi pulau Jawa menjadi 3 Provinsi besar selain ibukota Negara dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga muncullah nama Jawa Barat, untuk wilayah pulau Jawa bagian barat, yang kebetulan ditinggali oleh sebagian besar orang Sunda.

Persoalan ini kemudian mengemuka di masa sekarang. Mengingat di masa orde baru tidak ada yang berani mengangkat permasalahan ini secara serius, terpental pada doktrin “pemerintah selalu benar”, maka demi keseragaman dan kenyamanan, jadi tidak ada protes akan hal ini. Namun sekarang, nama Jawa Barat menyeruak sebagai permasalahan karena disadari penamaan itu tidak mewakili orang Sunda. Didasari argumen bahwa orang Sunda bukan orang jawa, maka tanah yang dipijak oleh orang Sunda adalah bukan tanah Jawa.

Dulu, ketika penulis masih SD pernah mendengar istilah gugusan kepulauan Sunda Besar dan Sunda Kecil di wilayah Nusantara. Akan tetapi sekarang tidak terdengar lagi istilah tersebut, hanya tersisa selat Sunda yang menggunakan istilah Sunda. Sedangkan diakui atau tidak pulau yang paling maju di nusantara sekarang adalah pulau Jawa. Dimana tak hanya orang Jawa saja yang tinggal disana, ada orang Sunda, Betawi, Madura dan sebagainya. Peristilahan mana yang sering disamaratakan oleh orang di luar pulau Jawa, bahwa orang yang tinggal di pulau Jawa (selain pendatang dari luar) adalah orang Jawa, padahal bisa jadi itu orang Sunda atau Betawi atau Madura.

Gerakan-gerakan seperti ini perlahan menggeliat. Banten memisahkan diri dari Jawa Barat, orang-orang Cirebon dan Indramayu tidak mau disebut sebagai orang Sunda, orang Madura pun begitu halnya. Semua berpangkal pada persoalan mengenai penamaan dan peristilahan identitas diri. Dan itu sah-sah saja, selama tidak mengganggu kemajemukan dan stabilitas persatuan & kesatuan bangsa.

Akan lebih tepat andaikata nama “Jawa Barat” diubah menjadi nama yang lebih representatif serta mencirikan kesundaannya, sebagai contoh adalah “Pasundan” untuk mencitrakan identitas orang Sunda sebagai penghuni mayoritas di daerah Jawa Barat. Tentu hal ini akan ada Pro dan Kontra, hal sama yang terjadi apabila DKI Jakarta diubah namanya menjadi Provinsi Jawa Barat Laut, atau Banten menjadi Jawa Barat Daya. Pun apabila pulau Madura disebut Jawa Utara dan sebagainya. Identitas menjadi hal vital, sebab mayoritas orang yang tinggal dan mendiami daerah Jawa Barat, bukanlah orang Jawa, tapi orang Sunda.

Bandung, Desember 2010.

Tentang Surat Izin Mengemudi

2011-06-30T10:14:00.005+07:00

Berawal dari sebuah pertanyaan sederhana,mengapa orang yang tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM) ditilang? Dapatditarik sebuah kajian sebagai berikut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 281Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,disebutkan bahwa: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor diJalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan ataudenda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.

Dari ketentuan itu, dengan jelas dan tegasbahwa orang yang tidak memiliki Surat Izin (meskipun sebenarnya kata bakunyaadalah Ijin) Mengemudi, maka dinyatakan melakukan Tindak Pidana Lalu Lintas,dan harus dipidana baik berbentuk kurungan maupun denda.

Akan tetapi, seperti halnya penegakanhukum dengan berbagai jenisnya di Indonesia, aturan ini juga termasuk ke dalamkategori abu-abu alias tidak jelas. Dan seperti watak penegak hukum diIndonesia, aturan yang dengan sedemikian jelasnya mengatur suatu hal, tetapsaja dianggap belum jelas atau kurang jelas, atau kurang tegas. Berbandingterbalik apabila hal itu ditujukan pada aturan yang tidak jelas atau belumjelas atau kurang jelas, maka dalam penjelasan peraturan tersebut akandisebutkan cukup jelas.

Penjelasan tentang ketentuan Pasal 281Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, tersebut pun hanya menyebutkan bahwaketentuan tersebut cukup jelas. Sehingga dalam hal ini, tidak ada pengecualianatau keadaan yang bisa mengakibatkan tidak dapat diterapkannya Pasal 281Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut.

Lebih lanjut, persyaratan untukmendapatkan Surat Izin Mengemudi ditentukan dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor22 Tahun 2009. Sebagai contoh, dalam ayat (2) huruf a disebutkan bahwa: “usia17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C,dan Surat Izin Mengemudi D.

Jadi, jelas kesimpulannya bahw orang yangtidak memiliki Surat Izin Mengemudi, karena alasan apapun yang salah satunyaadalah tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 81 ayat (2) huruf a Undang-undangNomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat dipidanadengan kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyakRp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Akan tetapi pada kenyataanya, tidakdemikian. Penegakan hukum di bidang lalu lintas ini pun terkadang dilakukansecara parsial. Dengan berbagai dalih dan alasan, hal itu kemudian menjadifenomena yang biasa, ditoleransi dan dianggap sebagai hal yang lumrah.

Dasar dipakainya usia minimal 17 tahunsebagai usia paling muda untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi adalah karenapada usia tersebut, seseorang dianggap sudah cakap dan dapat bertanggung jawabsendiri atas segala tindakan yang dilakukannya. Dan ditetapkannya usaitersebut, bukan tanpa alasan yang jelas. Batas minimal usia 17 tahun jugadipakai sebagai syarat minimal usia pemilih pada ketentuan Pemilihan Umum(Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008), yang meskipun terdapat derivasi dalammengartikan “usia dewasa “, akan tetapi yang digunakan dalam undang-undangini adalah 17 tahun.

Dalam kenyataan, banyak sekali anak-anaksekolahan (khususnya yang belum berusia 17 tahun), mengendarai sepeda motormaupun mobil sebagai sarana untuk pergi-pulang ke sekolah, ataupun untuksekedara jalan-jalan meluapkan gairah muda mereka, dan mereka tidak ditindakoleh pihak yang berwajib. Apabila anak sekolah usia SD atau SMP (SLTP) yangmengendarai kendaraan bermotor, jelas itu telah melanggar ketentuan Pasal 281Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, karena mereka (mendekati) tidak mungkin bilasudah mencapai usia 17 tahun sehingga bisa mendapatkan Surat Izin Mengemudi.Akan tetapi siswa SMU (SMA) pun, sebenarnya sebagian dari mereka belum berhakmendapatkan Surat Izin Mengemudi karena belum mencapai umur 17 tahun.Sederhananya seperti ini, seorang masuk SD pada usia 7 tahun, kemudian lulus SDpada usia 13 tahun. Melanjutkan ke SMP dan lulus sampai 16 tahun, sehingga usiapada saat di SMA adalah antara 16 sampai dengan 16-18 tahun.

Atas analisa sederhana tersebut, dapatdiketahui bahwa sebagian dari siswa SMA tidak memiliki hak untuk mengendaraikendaraan bermotor secara hukum. Namun, mengapa masih banyak polisi yangmembiarkan para siswa ini berkendaraan (baik sepeda motor maupun mobil) kesekolah. Apakah ini adalah pengecualian hukum? Atau alasan pemaaf/pembenar,sehingga tidak ada tindakan yang dikenakan terhadap mereka yang melanggarketentuan undang-undang tersebut.

Sementara itu, Polisi kerap kalimelaksanakan tugasnya di depan Sekolah (baik SMA, SMP, maupun SD), dan menyaksikansendiri anak-anak sekolah yang berkendaraan bermotor lalu lalang di depanmereka, baik dengan cara yang sopan maupun kebut-kebutan. Namun, sangat jarangsekali Polisi tersebut bereaksi ataupun melakukan tindakan terhadap mereka.Mungkin dengan argumen bahwa siswa itu bertujuan baik, karena akan menuntutilmu sehingga akan tidak etis bila kena tilang, maka dijadikan alasan pemaafuntuk tidak melakukan tindakan apa-apa terhadapnya. Tindakan yang kemudian olehsebagian besar orang dianggap sebuah kelaziman yang lama-lama menjadi hukumtidak tertulis, yang berakibat pembiaran terhadap pelanggaran ketentuanundang-undang itu.

Sebenarnya bila diamati secara serius,pembiaran yang dilakukan oleh Polis terhadap siswa yang mengendari sepeda motoratau mobil dengan melanggar ketentuan Pasal 281 Undang-undang Nomor 22 Tahun2009 itu dapat berakibat panjang. Kerap ditemukan para siswa yang (dimaklumkan)dengan semangat mudanya, kebut-kebutan dan ugal-ugalan di jalan, yang jelas halitu membahayakan jiwa, tak hanya dirinya sendiri akan tetapi juga jiwa oranglain. Atau lebih jauh lagi, apakah Polisi tersebut juga sudah lupa akan kiprahGeng-geng Motor yang beberapa waktu lalu wartanya kerap mencuat akibatkebrutalan dan kesadisannya, bukankah mereka sebagian besar adalah anak-anakataupun pemuda tanggung yang berusia sekitar 16 tahun ke atas, bahkan kurangdari itu? Bukan hendak mengebiri hak-hak individual seseorang, terutama siswasekolah terkait kebebasan berkendara. Akan tetapi bila dibiarkan, hal iniberpotensi menyebabkan ketidakteraturan yang lebih parah dan lebih buruk darihal yang nyata dan telah ada sekarang.

Adalah sangat naif apabila dikatakanPolisi tidak mengetahui/kurang memahami ketentuan Pasal 281 Undang-undang Nomor22 Tahun 2009 itu. Akan tetapi sangat konyol juga bila kemudian Polisimelakukan tindakan terhadap pengemudi kendaraan yang tidak memakai helm, tidakmemasang kaca spion, menerobos lampu merah atau melanggar tanda larangan belokkanan karena ketidaktahuan, akan tetapi membiarkan orang-orang yang tidakmemiliki Surat Izin Mengemudi berkeliaran di jalan raya tanpa hak. Inikah yangdisebut dengan penegakan hukum?

Kategori kedua yang tidak berhakmengendarai kendaraan bermotor adalah ORANG YANG SEDANG KURSUS MENGEMUDI. Ya,orang yang sedang belajar mengemudi (kebanyakan adalah mengemudi mobil), puntidak berhak mengendarai kendaraan bermotor. Sekarang, banyak kursus mengemudiyang berpraktek di jalan raya. Padahal dalam hal itu, yang mengemudi adalahorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi. Lantas, apakah Polisi tidakmengenakan pasal Pasal 281 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap mereka.Terlebih (sekali lagi) tidak ada pengecualian penerapan, termasuk sekalipunterhadap orang yang sedang berproses agar mendapatkan perlindungan hukum untukmengendarai kendaraan bermotor secara legal. Hal-hal pengabaian terhadap halini, juga berpotensi menimbulkan bahaya terhadap dirinya maupun orang lain,sama berbahayanya seperti pembiaran terhadap anak di bawah umur (siswa sekolah)yang mengendarai kendaraan bermotor seperti penulis paparkan di atas.

Dengan ada aturan yang telah jelas dantegas (Jentre: Bahasa Sunda) pun, kerap Polisi selaku penegak hukum masihmemberikan toleransi dan permakluman, yang berpotensi menyebabkan kekeliruanumum pemahaman masyarakat akan hukum. Apalagi aturan hukum yang tidak ataukurang jelas. Makin membuat asumsi terhadap penegakan hukum, berjalan semakinkeliru. Ada baiknya, dengan Polisi maupun penegak hukum yang lain dalammelaksanakan tugas-tugas penegakan hukumnya sementara ini berpedoman terlebihdahulu pada aturan-aturan yang telah jelas dan tegas, kemudian baru setelah itumelakukan penafisran-penafsiran terhadap aturan-aturan hukum yang belum jelasdan tegas dipaparkan undang-undang, semua ini demi terjaminnya dan tegaknyahak-hak inividu dan kemasyarakatan sebagaimana dijanjikan dalam peraturanperundang-undangan sebagai kompensasi dari konsep Negara Hukum. Bukan malahmengerjakan hal-hal lain yang negatif, dengan mengatasnamakan penegakan hukumdan keadilan.

Hakim: Pejabat Negara yang dimiskinkan

2011-05-11T08:52:00.001+07:00

Nomenklatur: Pejabat.

Dalam persepsi normal masyarakat, yang pertama terbayang bila kita mendengar istilah “Pejabat” ialah seseorang yang berdasi, turun dari mobil mewah dengan pakaian mahal dan aksesoris mewah lainnya. Dia berangkat ke kantornya, dari rumah yang juga mewah setelah sebelumnya sarapan roti bersama istri dan anak-anaknya, kemudian memastikan bahwa anak-anaknya diantarkan ke sekolah dengan selamat oleh supir pribadinya dengan memakai mobilnya yang lain.

Akan tetapi hal tersebut adalah sangat keliru dan ibarat jauh panggang dari api, bila “Pejabat” yang dimaksud adalah Hakim, terutama ditujukan pada Hakim Pengadilan Tingkat Pertama. Ya, berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dengan tegas disebutkan bahwa “Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan” adalah salah satu kategori Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Pejabat Negara. Implikasinya pun tak berhenti sampai sebatas penyebutan “Pejabat” saja, akan tetapi juga pada hak-hak yang dimiliki dan harus diterima oleh seorang “Pejabat”, tidak akan sama dengan hak-hak yang dimiliki dan harus diterima oleh seorang Pegawai Negeri Sipil.

Hak-hak Pejabat.

Dengan jelas pula, dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang”. Dan bila dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang itu pula, yang dimaksud dengan Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009). Yang berarti bahwa “Pejabat” yang dimaksudkan, tak hanya Hakim Agung, melainkan juga seluruh Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding dan seluruh Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama.

Atas hal tersebut di atas, maka tak dapat dipungkiri dan tak dapat disangkal bahwa Hakim yang dimaksudkan adalah Hakim di semua tingkatan Peradilan, baik Hakim pada Mahkamah Agung, Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding maupun Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan segala kewajiban dan hak yang melekat padanya.

Amanat tersebut selanjutnya dipaparkan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dimana sebagai seorang “Pejabat”, Hakim memiliki kedudukan dan hak-hak protokoler sebagaimana dimiliki oleh “Pejabat” lainnya. Sebagai contoh, dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa:

(1). Kedudukan protokol hakim pengadilan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2). Selain mempunyai kedudukan protokoler, hakim pengadilan berhak memperoleh gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, pensiun dan hak-hak lainnya.

(3). Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

a. tunjangan jabatan; dan

b. tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4). Hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

a. rumah jabatan milik negara;

b. jaminan kesehatan; dan

c. sarana transportasi milik negara.

(5). Hakim pengadilan diberikan jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya.

(6). Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji pokok, tunjangan dan hak-hak lainnya beserta jaminan keamanan bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Realita.

Dengan indahnya ketentuan perundang-undangan itu, kenyataan yang dialami oleh para Hakim tingkat Pertama di seluruh lingkungan peradilan ternyata sangat jauh berbeda. Jangankan kedudukan protokoler atau sarana transportasi milik negara, rumah dinas pun kadang sangat sukar didapatkan, terutama oleh Hakim di daerah terpencil, mereka harus saling menunggu giliran dengan Hakim-hakim sebelumnya, dan bila telah ada pun keadaannya tidak layak disebut sebagai rumah dinas seorang “Pejabat”. Kenyataan berbeda didapat, apabila “Pejabat” yang dimaksud adalah seorang Pejabat dalam lingkup Eksekutif atau Legislatif.

Dikotomi dan perlakuan berbeda terhadap keadaan Pejabat dalam lingkup Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, semestinya tidak pernah ada bila Pemerintah benar-benar konsisten dan tegas memaknai bahwa Pejabat adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepegawaian, yang artinya terlepas dari dia duduk di ranah Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif. Faktanya bahwa, selama ini Pejabat di ranah Yudikatif, sering dikesampingkan keberadaaannya dan dinomorduakan kebutuhannya.

Akan lebih miris lagi bila melihat keadaan Hakim-hakim di daerah, baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tata Usaha Negara. Secara praktis, dapat dilihat seorang pejabat di lingkup eksekutif, semisal Kepala Dinas Kabupaten/Kota maka biasanya taraf hidupnya akan lebih baik apabila dibandingkan seorang Hakim PN atau Hakim PA di Kabupaten/Kota. Padahal bila dilihat dari kedudukan, seorang hakim adalah Pejabat Negara yang diangkat oleh Presiden (Pasal 16 ayat 1 UU No. 51 Tahun 2009), sedangkan Kepala Dinas adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kedudukan struktural yang diangkat oleh Bupati/Walikota atau Gubernur, atau paling tinggi oleh Menteri. Ironisnya, kesejahteraan Hakim Pengadilan tingkat Pertama ternyata tidak lebih baik (atau mungkin lebih buruk) dari Pegawai Negeri Sipil biasa setingkat Kepala Dinas.

Perbedaan perlakuan tersebut, kemungkinan disebabkan karena unsur Yudikatif tidak pernah dan tidak akan pernah terlibat langsung dalam perumusan regulasi mengenai hak-hak seorang pejabat itu, sehingga “terima jadi”. Itupun masih dalam tataran ketentuan, belum menyentuh persoalan penerapan substansi dalam kenyataan.

Tunjangan Kinerja atau kerennya Remunerasi, yang konon merupakan upaya perbaikan sistem dengan jalan perbaikan kesejahteraan aparat terutama di Lingkungan Mahkamah Agung, tak berjalan sebagaimana mestinya. Tunjangan kinerja yang diharapkan mampu memacu produktivitas dan kualitas pelayanan publik bagi para pencari keadilan, lebih sering ditanyakan daripada diterima para aparat pengadil, termasuk Hakim. Pencairannya yang berbelit dan membutuhkan waktu lama, terkadang membuat kesejahteraan Hakim berjalan periodik. Kadang sejahtera, selebihnya tidak. Malah ada istilah, remunerasi itu ibarat gatal yang baru bisa digaruk tiga atau empat bulan kemudian. Jadi, gatalnya sekarang, tapi digaruknya tiga atau empat bulan setelahnya. Entah dimana letak kekeliruannya, sehingga pemberiannya tidak berbarengan dengan gaji atau tunjangan lainnya.

Mafia hukum.

Alasan yang kerap diujarkan mengapa belum ada niatan dari pemegang kewenangan untuk meningkatkan kesejahteraan Hakim maupun aparat di lingkungan yudikatif secara umum adalah karena masih banyak ditemui kasus penyalahgunaan kewenangan dalam proses peradilan, entah dengan bentuk mafia kasus maupun praktek percaloan lain. Hal mana yang sering dianggap sebagai salah satu indikator bobroknya sistem peradilan di Indonesia, dan Hakim dianggap sebagai salah satu oknum di dalamnya.

Hal serupa yang selanjutnya dilontarkan oleh Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, yang menyatakan bahwa Kesejahteraan (Gaji dan Tunjangan) Hakim belum saatnya dinaikan karena kinerja Hakim belum memuaskan. Secara sepintas, orang awam pun akan menganggap alangkah lucunya pernyataan tersebut, mengingat Ketua Komisi III tersebut tidak menyebutkan parameter apa yang dipakai sehingga menyebutkan bahwa kinerja aparat peradilan khususnya Hakim, tidak atau belum memuaskan. Hanya karena mengetahui ada beberapa oknum Hakim yang ketahuan menerima suap dari pihak yang berperkara, dengan mengabaikan keberadaan ± 4900 hakim lain yang mati-matian menegakan keadilan berbarengan dengan bekerja keras menopang hidupnya dan keluarganya, Anggota DPR itu menyatakan Hakim belum bekerja secara maksimal. Padahal bila mau jujur, kinerja seperti apa yang dianggap oleh Anggota DPR itu memuaskan? Pada tahun 2010 ada 72 produk RUU yang diajukan pemerintah atau yang diinisiasi oleh DPR. Namun, ternyata hanya 16 yang bisa dibahas, ditetapkan, dan disahkan menjadi UU. Apakah itu yang disebut memuaskan? Bukan malah menunjukkan hal sebaliknya, menunjukkan rendahnya kinerja DPR dalam produktivitas untuk mengesahkan RUU, yang mayoritas berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Parameter seperti itukah yang dikatakan memuaskan? Atau itu disebut lebih memuaskan bila dibandingkan dengan ukuran putusan pengadilan yang dihasilkan oleh Hakim belum mencerminkan rasa keadilan? Ingat, Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 UUD 1945), yang berarti bahwa Putusan Pengadilan yang dianggap tidak adil, tak bisa dijadikan Parameter memuaskan atau tidaknya kinerja seorang Hakim, sebab adanya independensi Hakim dalam memutuskan suatu sengketa/perkara.

Sejalan dengan pernyataan pimpinan Komisi III, Wakil Ketua Komisi III DPR, Tjatur Sapto Edy pun menyatakan bahwa penghasilan seorang Hakim sudah tergolong tinggi bila dibandingkan dengan penghasilan penegak hukum lain. Agaknya anggota Dewan itu lupa, bahwa selain sebagai seorang penegak hukum, Hakim juga adalah Pejabat Negara seperti halnya dirinya. Yang mempunyai hak-hak yang sama dengan dirinya, yang mempunyai tanggung jawab kenegaraan serupa dengan dirinya, yang juga dasar keberadaannya diatur dengan Undang-undang sama dengan dirinya. Lantas, mengapai keadaan dan kesejahteraan Hakim, jauh berbeda dengan dirinya dan teman-temannya?

Amanat UUD 1945 dan UU.

Yang diminta oleh para Hakim bukanlah peningkatan kesejahteraan, melainkan pemenuhan janji Undang-Undang sebagaimana amanat konstitusi yang telah ada dan ditetapkan sendiri oleh DPR dan Pemerintah. Apakah itu berlebihan? Justru pelanggaran dengan bentuk tidak ditepatinya janji Undang-Undang sebagaimana amanat konstitusi itulah yang merupakan bentuk pengabaian terhadap konstitusi. Kalau sekiranya Pemerintah dan DPR selaku pemegang hak menyusun undang-undang tidak mampu memberikan hak-hak “Pejabat” kepada Hakim-hakim di semua lingkungan Mahkamah Agung, janganlah menjanjikan hal-hal tersebut dengan menuangkan janji-janji kosong dalam Undang-undang kita.

Sementara dalam persoalan lain, Pemerintah -dalam hal ini adalah Partai pemenang Pemilu 2010 yang berafiliasi dengan Presiden RI-, menggembar-gemborkan bahwa keberhasilan mewujudkan anggaran pendidikan sebesar 20%, adalah merupakan keberhasilan pemerintahan. Padahal jelas hal itu juga sudah tercantum dan ditetapkan dalam konstitusi, bahwa anggaran pendidikan setidaknya harus 20% dari APBN (lihat Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 setelah Perubahan). Dan itu pun telah jauh-jauh hari diamanatkan oleh konstitusi dari tahun 2002, sedangkan klaim itu baru muncul pada 2010, pada saat rezim lama terpilih kembali. Itu bukan prestasi, itu amanat konsitusi. Seperti halnya pemberian kesejahteraan hakim, itu bukan hal yang harus dituntut terlebih dahulu pemenuhannya, itu merupakan janji konstitusi. Yang apabila tidak dipenuhi, maka merupakan tindakan pelanggaran terhadap konstitusi, hal mana yang merupakan persoalan serius dalam penegakan hukum.

Konklusi.

Gerakan seperti yang dilakukan oleh salah seorang Hakim Pengadilan Negeri yang menggagas perubahan terhadap nasib Hakim, dengan membentuk grup di Facebook, atau tindakan yang lebih elegan oleh salah seorang rekan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dengan melakukan penuntutan hak konstitusional ke Mahkamah Konstitusi terkait independensi Kekuasaan Kehakiman termasuk dalam hal finansial, semuanya bermuara pada satu alasan yakni Konstitusionalitas kedudukan Hakim di Indonesia.

Bahwa, tak boleh ada lagi pengekangan terhadap keadilan dan penegakan keadilan. Hal mana, yang secara logika terbalik dibahasakan: bagaimana bisa seorang penegak keadilan berbuat adil, sementara ia sendiri kerap diperlakukan tidak adil?

Jangan ada standar ganda dalam pemberlakukan nomenklatur Pejabat, terkait pemberian tunjangan dan peningkatan kesejahteraan. Disatu sisi, orang-orang Eksekutif dan Legislatif dengan predikat Pejabat di depannya, mendapatkan fasilitas yang serba cukup dan memuaskan. Sedangkan apabila Pejabat itu ada di lingkup kekuasaan Yudikatif, maka pemenuhannya diberikan dengan setengah hati dan parsial.

Akan tetapi rendah dan minimnya tingkat kesejahteraan seorang Hakim, lantas tak boleh dianggap sebagai alasan untuk menafikan tugas menegakkan keadilan sebagai fungsi pokok Hakim. Seperti yang diungkapkan Todung Mulya Lubis, bahwa ia setuju wacana peningkatan kesejahteraan hakim. Akan tetapi ia menggarisbawahi bahwa tidak berarti dengan kesejahteraan Hakim yang pas-pasan menjadi pembenaran dari tindakan merusak keadilan, dengan berperilaku tidak adil dalam memutus suatu perkara/sengketa.

Konklusinya secara sederhana adalah, apabila seseorang merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan dengan adanya penerapan Undang-undang oleh Pemerintah, maka ia dapat mengajukan permohonan pembatalan penerapan Undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, apabila terjadi seseorang dirugikan akibat tidak dilaksanakan atau tidak diterapkannya ketentuan dalam Undang-undang oleh Pemerintah (eksekutif), maka upaya hukum apa yang dapat ditempuh? Gugatan secara perdata kah? Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (O.O.D)? Mosi tidak percaya kah? Atau lebih ekstrim, Impeachment atau pemakzulan terhadap Presiden selaku Kepala Pemerintahan, akibat perbuatan tercela melanggar Konstitusi dan Undang-undang? Patut direnungi lebih seksama.

Penegakan Hukum atau Ketidakpahaman Hukum

2011-03-13T01:07:00.004+07:00

Apa arti penegakan hukum sebenarnya? Memastikanperaturan perundang-undangan tidak dilanggar? Atau memastikan orang yangmelanggar mendapatkan hukuman yang setimpal?

Mengenai pemidanaan, ada beberapa teori. Diantaranyaadalah teori pembalasan dan teori pembinaan. Teori pembalasan pada prinsipnyamenyatakan bahwa pemidanaan dilakukan untuk memberikan balasan terhadaptindakan yang dilakukan oleh si pelaku kriminal. Tujuan utama pemidanaanmenurut penganut mazhab ini adalah semata-mata agar si pelaku merasakan akibatyang sebanding atas apa yang dilakukannya.

Sementara teori pembinaan berupaya memberikan hal yanglebih dari sekedar balasan atas tindakan kriminal yang dilakukan. Akan tetapijuga memberikan bimbingan agar di kemudian hari, si pelaku kriminal tersebuttidak melakukan hal serupa sebab telah tahu dan merasakan tidak enaknya hukumanyang diderita.

Meski nomenklatur yang dipakai dalam hukum pidana di Indonesia dibedakanmenjadi 2 macam, yakni delik (tindak pidana) dan pelanggaran. Akan tetapi polamengenai pemidanaan tetap dalam cakupan 2 mazhab besar tadi.

Di kehidupan sehari-hari kerap ditemui penerapankongkrit 2 teori tadi, yang dengan berbagai varian dilakukan oleh penegakhukum. Bukan institusi Pengadilan, Jaksa ataupun Lembaga Pemasyarakatan yangakan dibahas oleh penulis sekarang. Akan tetapi tindakan dari ujung tombakpenegakan hukum, yang slogannya melindungi dan mengayomi masyarakat, Polisi.

Kerap anggapan negatif terhadap polisi gampang diujarkan.Sebab yang sering bersentuhan langsung dengan masyarakat dan kepentingannyaadalah polisi. Dan yang sering dipermasalahkan oleh masyarakat adalah tindakanpelanggaran berbentuk tilang (tindak pidana ringan dalam lalu lintas).

Di perempatan jalan besar atau menengah, seringdilihat pos polisi dengan tujuan utama adalah agar lalu lintas di persimpangantetap lancar kendati volume kendaraan yang melintas dan berlintasan sangatbesar. Akan tetapi bagi sebagian polisi yang merasa kekurangan, ini sering disalahartikandan dimanfaatkan.

Di kota besar, volume kendaraan yangparallel dengan volume kesibukan, mau tak mau membuat orang tak sabar untukmengejar waktu dan kepentingannya. Sehingga sering pula melabrak rambu-rambulalu lintas demi segera sampai ke kantor atau segera tunai kepentingannya. Halinilah yang sering dimanfaatkan oleh oknum Polisi. Biasanya mereka mengintai ditempat tersembunyi di sekitar persimpangan, dan menunggu “korban” yang akanmelanggar lalu lintas, kemudian memberikan surattilang. Modus yang kerapdilakukan adalah, memastikan bahwa si “korban” telah melanggar peraturan,misalkan dalam hal larangan belok kanan, si Oknum Polisi menunggu pelanggartersebut benar-benar telah berada di setengah perjalanan berbelok. Setelahberada di tengah-tengah jalan berbelok, barulah Oknum Polisi itu muncul secaratiba-tiba dari warung kopi atau dari gerobak asongan. Setelah itu jelas, sapaankhas “Selamat Pagi, Selamat Siang, atau Selamat Sore”, akan diucapkan karenasapaan “Selamat Malam” akan terdengar sangat keterlaluan.

Dan selanjutnya dapat ditebak, tergantung keberaniansi pelanggar, apakah akan diselesaikan dengan cara yang sangat disukai sebagianbesar orang Indonesia yakni “Damai Itu Indah”. Ataukah dengan carayang sejalan dengan ketentuan perundang-undangan, yakni menempuh sidang tilangdi Pengadilan.

Bila berprasangka baik, mungkin saja orang-orang bisaberanggapan bahwa Oknum Polisi itu dengan sangat yakin & mantapmemahami konsep tentang "tertangkap tangan" yang kemudian oleh orangkebanyakan diadaptasi dengan istilah " tertangkap basah", akan tetapibagi sebagian orang lain yang sudah kadung suudzan, maka secara spontan hal itudikatakan sebagai "nyari uang tambahan" atau "lumayan buat belirokok".

Mungkin beberapa oknum Polisi itu salah mengartikanteori pemidanaan seperti dibahas di atas. Atau mungkin juga pada saatmempelajari hukum pidana ketika mereka mengikuti pendidikan polisi, merekamengantuk atau bahkan tidak masuk kelas. Yang jelas, adalah tidak tepatmembiarkan orang melakukan tindak pidana (apalagi yang hanya bersifatpelanggaran), untuk selanjutnya ditindak dan dihukum dengan mendasarkan padateori pembalasan ataupun teori pembinaan tersebut di atas. Karena jiwa daripenegakan hukum adalah, bukan semata bagaimana caranya agar orang yangmelanggar hukum mendapatkan sanksi akibat perbuatannya. Akan tetapi bagaimanaorang mengetahui tindakan yang salah dan benar, dan apa yang terjadi bila itudilakukan sehingga mereka tidak melakukan perbuatan melanggar hukum untukkesempatan selanjutnya.

Bukan hendak mencerca ataupun menghina kinerja aparatkepolisian, akan tetapi itulah kenyataan faktual di beberapa tempat, yang takperlu dinafikan bahwa itu memang benar-benar terjadi di sekitar kita. Tak perlubersikap defensif atau bahkan agresif, yang harus dilakukan adalah berbenahdiri, koreksi diri, apakah tindakan yang dilakukan telah sesuai denganprinsip-prinsip hukum yang benar dan prinsip-prinsip sosial yang beretika?Silakan dipikirkan dan dilakukan.

Pengintegrasian Pengadilan Pajak

2011-03-11T10:02:00.000+07:00

Dualisme pembinaan terhadap Pengadilan Pajak di dalam Sistem Peradilan di Indonesia, diakui atau tidak merupakan suatu hal yang janggal dalam Kekuasaan Kehakiman dewasa ini. Karena berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, semua urusan Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung beserta Lingkungan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung adalah berada di bawah Mahkamah Agung.

Bila dirunut lebih lanjut, berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 setelah Perubahan, dikatakan bahwa: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa semua institusi pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang memiliki tugas dan fungsi mengadili dan memutus suatu sengketa/perkara adalah berada dalam lingkup Mahkamah Agung, atau Mahkamah Konstitusi, sehingga di luar keduanya berarti tidak memiliki Kekuasaan Kehakiman.

Terkait keberadaan Pengadilan Pajak dalam sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, terlihat jelas itu merupakan sebuah keniscayaan. Sebab bila didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara tegas dinyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan Kekuasaan yang terpisah dari urusan eksekutif maupun legislatif. Sejalan dengan dogma distributive of power yang membedakan antara kekuasan yudikatif, eksekutif dan legislatif.

Kenyataan yang ada ialah, Pengadilan Pajak yang merupakan salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman, akan tetapi pembinaan organisasi, administrasi dan finansialnya berada dalam lingkup eksekutif, yakni Departemen Keuangan[1]. Hal mana yang secara jelas dapat menimbulkan potensi ketidakmandirian Badan Peradilan dalam memutus suatu perkara.

Menganalogikan dengan keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berkedudukan di tempat kedudukan Pengadilan Negeri Klas IA, seharusnya dengan semangat Sistem Peradilan Satu Atap, dapat pula diterapkan Pengadilan Pajak yang berkedudukan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini berpangkal pada pemikiran bahwa klasifikasi tindakan Hukum di bidang Pajak ialah juga termasuk tindakan hukum dalam bidang Tata Usaha Negara (administrasi), yang sebenarnya sejalan dengan semangat Pasal 1 angka 5, Pasal 9A, dan Penjelasan Pasal 9A ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menunjukkan bahwa Pengadilan Pajak itu merupakan Pengadilan Khusus dari Peradilan Tata Usaha Negara, yang tentu seharusnya berada di dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, tidak berdiri sendiri.

Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai kedudukan Pengadilan Pajak tersebut masih disimpangi, akan tetapi mutlak diperbaiki guna tegaknya keadilan baik secara formil maupun materiil. Sehingga konsep ideal dalam hukum cita (Ius Consituendum) mengenai keberadaan Pengadilan Pajak perlu dirancang, demi terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan, transaparan, independen dan kredibel, yang bermuara pada terwujudnya Badan Peradilan di Indonesia yang Agung.

Perbedaan Hukum Acara antara Peradilan Tata Usaha Negara dengan Pengadilan Pajak, dapat menjadi suatu hambatan dalam upaya pengintegrasian Pengadilan Pajak ke dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini disebabkan karena secara spesifik telah ditentukan bahwa Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak[2]. Dimana sengketa yang merupakan kewenangannya pun telah jelas, yakni Sengketa Pajak yaitu: Sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Sedangkan di Peradilan Tata Usaha Negara, lingkup kewenangannya lebih luas yakni meliputi Sengketa dalam bidang Hukum Tata Usaha Negara (Administrasi), dengan pembatasan-pembatasan tertentu.

Mengecualikan masalah sengketa pajak dari kewenangan PeradilanTata Usaha Negara tampaknya tidak logis, sebab perpajakan merupakan perbuatan pemerintahan, tindakan administrasi atau tata usaha negara. Apabila dicermati, pokok sengketa dalam peradilan pajak adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau surat-surat yang berkaitan dengan penagihan pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak cq Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat. Surat penetapan pajak tersebut merupakan penetapan yang bersifat konkret, tidak abstrak tetapi berwujud (mencakup sejumlah pajak yang ditetapkan atau ditagih),individual dan tidak untuk umum (untuk Wajib Pajak tertentu), final artinya sudah definitif, dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Berdasarkan pada obyek sengketa pajak dapat dilihat bahwa Pengadilan Pajak dapat dikategorikan sebagai peradilan yang termasuk dalam lingkungan peradilan tata usaha negara[3].

[1] Pasal 5 Huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

[2] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

[3] Disiplin F. Manao. 2004. Eksistensi dan Peranan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Tesis. Universitas Krisnawdipayana

Proses Dismissal

2011-01-27T09:48:00.005+07:00

Adalah merupakan kekhususan dari proses beracara di peradilan tata usaha Negara. Merupakan adaptasi dari proses pemilahan sengketa, apakah merupakan sengketa di bidang tata usaha Negara atau bukan. Sebenarnya, dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sendiri tidak disebutkan secara jelas, istilah Dismissal. Akan tetapi, istilah tersebut berkembang dan digunakan dengan sendirinya. Hal ini mungkin karena istilah dismissal, dirasa lebih singkat, lebih mewakili ataupun lebih keren dibandingkan dengan istilah rapat permusyawaratan.

Di Negara Perancis, proses Dismissal dilakukan oleh hakim Reportir yang melakukan pengklasifikasi jenis sengketa. Di Indonesia, hal tersebut disesuaikan dengan adanya ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan menempatkan kewenangan untuk memilah tersebut pada Ketua Pengadilan. Yang agak kurang pas ialah, dalam ketentuan Pasal tersebut disebutkan bahwa: Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan, dst.

Perlu dikaji kembali, maksud dari “Rapat Permusyawaratan” yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan dalam proses Dismissal itu. Apakah benar-benar dilakukan rapat permusyawaratan, mengingat proses dismissal tersebut hanya dilakukan oleh Ketua Pengadilan dan bukan oleh Majelis Hakim.

Proses dismissal merupakan proses penelitian terhadap gugatan yang masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Ketua Pengadilan. Dalam proses penelitian itu, Ketua Pengadilan dalam rapat permusyawaratan memutuskan dengan suatu Penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan juga di dalam penjelasannya, istilah proses dismissal tidak dikenal, akan tetapi substansi dari makna tersebut diatur dalam Pasal 62 UU PERATUN.

Istilah prosedur dismissal atau proses dismissal hanya dapat ditemui dalam keterangan Pemerintah di hadapan siding paripurna DPR-RI yang mengantarkan RUU tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman Ismail Saleh, S.H., pada tanggal 29 April 1986.

Pasal 62 UU PERATUN tidak mengatur secara terperinci bagaimana mekanisme pemeriksaan terhadap gugatan yang masuk dalam proses dismissal. Untuk mengisi kekosongan hukum acaranya, Mahkamah Agung dalam SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Di Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Romawi II, antara lain mengatur sebagai berikut :

a. Prosedur dismissal dilaksanakan oleh Ketua dan dapat juga menunjuk seorang Hakim sebagai reporteur (raportir).

b. Pemeriksaan dilaksanakan dalam rapat permusyawaratan (di dalam kamar Ketua) atau dilaksanakan secara singkat.

c. Ketua Pengadilan berwenang memanggil dan mendengarkan keterangan para pihak sebelum menentukan Penetapan Dismissal apabila dianggap perlu.

d. Penetapan Dismissal berisi gugatan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dan Penetapan tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Panitera Kepala/Wakil Panitera. Wakil Ketua Pengadilan dapat pula menandatangani Penetapan Dismissal dalam hal Ketua Pengadilan berhalangan.

e. Penetapan Dismissal diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan, dengan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkan.

f. Dalam hal ada petitum gugatan yang nyata-nyata tidak dapat dikabulkan, maka dimungkinkan ditetapkan dismissal terhadap bagian petitum gugatan tersebut (dismissal parsial).

g. Dalam hal ditetapkan dismissal parsial, ketentuan perlawanan terhadap Penetapan Dismissal berlaku juga dalam hal ini.

h. Di dalam “mendismissal gugatan” hendaknya Ketua Pengadilan tidak terlalu mudah menggunakan Pasal 62 tersebut, kecuali mengenai Pasal 62 ayat (1) butir a dan e.

ALASAN-ALASAN UNTUK “MENDISMISSAL GUGATAN”

Alasan-alasan yang dapat dipakai untuk melakukan dismissal terhadap gugatan ditentukan secara limitatif dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu :

a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan.

Yang dimaksud dengan “pokok gugatan”, menurut penjelasannya adalah fakta yang dijadikan dasar gugatan. Atas dasar fakta tersebut Penggugat mendalilkan adanya suatu hubungan hukum tertentu, dan oleh karenanya mangajukan tuntutan.

b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan.

(tidak jelas yang dimaksud dalam ketentuan ini, mungkin pemberitahuan mengenai Pasal 56 dilakukan pada saat penelitian administrative di kepaniteraan, sbelum sampai di tangan Ketua Pengadilan. Akan tetapi bukankah saran penyempuraan itu ada pada saat pemeriksaan persiapan, yang dengan otomatis telah melewati proses dismissal?)

c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak.

(terkait kepentingan penggugat, posita dan petitum tidak berkaitan, tergugat tidak ada atau hal-hal lain).

d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan TUN yang digugat.

(adanya keputusan tata usaha Negara baru, yang belum/tidak diketahui oleh Penggugat).

e. Gugatan diajukan sebelum waktunya, atau telah lewat waktunya.

(Gugatan Prematur atau malah daluwarsa secara jelas)

Ex Tunc & Ex Nunc

2011-01-10T15:44:00.000+07:00

1. Ex Tunc: Pengujian Keputusan Tata Usaha Negara dilakukan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, meskipun telah ada perubahan terhadapnya. Apabila Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dibatalkan/dinyatakan tidak sah, maka akibat hukum yang ditimbulkan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut berlaku/ada sejak diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

An ex tunc ruling, however, might declare that a contract was invalid from its Inception. Ketentuan ex tunc, apapun itu, mungkin menyatakan bahwa sebuah perjanjian adalah tidak sah sejak awal pembuatannya.

Ex- tunc is a Latin locution, that in Spanish literally means “since then”, used to talk about to an action that produces effects from the same moment in which the act had its origin, pring-date the legal situation to that previous state. One is against ex- nunc, that it is translated like “from now on”.

Ex-tunc adalah ungkapan Latin, yang dalam bahasa Spanyol harfiah berarti "sejak itu", digunakan untuk berbicara tentang suatu tindakan yang menghasilkan efek dari saat yang sama di mana tindakan itu asalnya, kembali kepada situasi hukum dengan keadaan sebelumnya .

2. Ex Nunc: Pengujian Keputusan Tata Usaha Negara dilakukan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat sekarang, atau dengan kata lain Peraturan perundang-undangan yang terbaru. Apabila Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dibatalkan/dinyatakan tidak sah, maka akibat hukum yang ditimbulkan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut berlaku/ada sejak berlakunya peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut.

An ex nunc ruling can affect things only from the moment of its existence onward. Ketentuan ex nunc hanya dapat berakibat dari saat timbulnya, ke selanjutnya.

Prestasi dan Publikasi

2010-12-31T09:24:00.001+07:00

Seperti yang penulis khawatirkan sebelumnya, tim nasional Indonesia akhirnya gagal merengkuh tahta juara di Piala AFF. Besarnya ekspektasi dan euphoria, menyebabkan semua ini terasa lebih menyakitkan. Mungkin sebagian besar masyarakat bisa menerima dan mahfum akan kegagalan-untuk keempat kalinya- tim nasional kita, setelah melangkah ke babak final. Akan tetapi agaknya tetap saja terasa pahit bila mengingat kiprah kita di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Terlebih yang mengalahkan kita adalah saudara “dekat tapi jauh” kita, Malaysia. Maka, semakin lengkaplah kebencian kita terhadap Malaysia.

Terlepas dari itu, sebenarnya tidak akan terlalu besar kekecewaan yang muncul andaikan ekspose dan pengharapan kita tak berlebihan terhadap Tim Nasional Sepakbola. Coba kita ingat, selama perhelatan Piala AFF berlangsung, sorotan terhadap Tim Nasional kita terasa agak berlebihan, terlebih setelah melangkah tanpa cela di babak penyisihan. Hampir seluruh stasiun televisi, dalam waktu bersamaan menyiarkan berita tentang kiprah tim nasional kita. Tak hanya bersamaan, berita yang sama pun dilakukan berulang-ulang dengan frekuensi yang agak kurang wajar. Segala aspek diwacanakan dan dibahas, seolah-olah kita sudah menjadi juara. Dan pahitnya, hal itu hanya ada dalam wacana dan berita, tidak pada kenyataannya.

Tak dapat dipungkiri, sepakbola adalah olahraga paling populer di dunia. Termasuk Indonesia. Namun perlu diingat juga, bukan olahraga sepakbola yang membuat harum nama bangsa kita. Bukan sepakbola juga yang membuat nama negara kita diperhitungkan di pentas dunia. Mungkin perlu diingatkan, Bulutangkis lah yang melakukan itu semua.

Beberapa waktu ke belakang, salah seorang atlet bulutangkis pernah mengeluh betapa besarnya perhatian (juga anggaran) Pemerintah kepada sepakbola. Sedangkan ke cabang olahraga yang jelas-jelas telah mengharumkan nama bangsa ini, hanya diberikan perhatian (dan anggaran) seperlunya saja. Frekuensi keikutsertaan atlet bulutangkis Indonesia di ajang internasional, jelas lebih banyak daripada cabang sepakbola. Namun adakah ekspose berlebihan kepada mereka? Sepertinya tidak.

Inilah yang dikhawatirkan oleh penulis. Memberikan ekspose, publikasi, serta perhatian (termasuk anggaran) yang berlebihan kepada cabang sepakbola, hanya akan memberikan perasaan iri dari atlet-atlet cabang olahraga lain yang jelas-jelas jauh lebih bisa berprestasi.

Tidak kita dengar gaung pembinaan atau publikasi kepada cabang olahraga Dayung Naga yang sudah menyumbangkan lebih dari sepertiga medali emas di Asian Games kemarin. Atau regenerasi terhadap atlet-atlet bulutangkis yang juga kerap menyumbangkan medali emas di ajang-ajang internasional.

Bukan hendak mempermasalahkan kepopuleran sepakbola, akan tetapi hendaknya pemerintah lebih arif dalam melakukan pengalokasian anggaran dalam hal penyediaan sarana dan prasarana, maupun insentif atas prestasi yang dicapai. Tak hanya pemerintah, media pun hendaknya memberikan perhatian yang lebih proporsional terhadap berbagai cabang olahraga. Publikasi maupun pemberitaan yang dilakukan hendaknya dalam tatanan yang wajar, tidak berlebihan, atau secara sederhana tidak usah lebay. Sehingga tekanan yang dirasakan atlet pun tidak berlebihan. Pun saat tidak bisa menghadirkan prestasi pada akhirnya, tidak ada perlu muncul kekecewaan yang memuncak. Dan Publikasi berjalan searah dengan Prestasi, bukan malah Prestasi karena adanya Publikasi.

Eksepsi (Bagian II)

2010-12-23T11:24:00.002+07:00

Dari hal tersebut, dapat ditarik suatu hubungan kausalitas antara ketentuan pasal 1 angka 10 dengan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Tanpa adanya suatu keputusan tata usaha negara, tidak akan ada suatu sengketa tata usaha negara. Sehingga suatu keputusan tata usaha negara, merupakan condition sine qua non, hal yang harus ada maka timbullah suatu sengketa tata usaha negara.

Selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juga dijelaskan lebih lanjut mana yang merupakan keputusan tata usaha negara dimana Pengadilan (Tata Usaha Negara) memiliki kewenangan untuk mengadilinya. Di dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa:

(1). Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.

(2). Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.

(3). Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

Maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah mengenai suatu keputusan tata usaha negara yang fiktif (tidak ada). Ini berarti bahwa secara tidak langsung, Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan mengeluarkan penolakan dengan tidak menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud. Dan di dalam hukum acara tata usaha negara, hal tersebut disamakan dengan menerbitkan penolakan. Jadi, munculah istilah Keputusan Tata Usaha Negara yang fiktif (tidak ada/tidak berbentuk keputusan tertulis) dan negatif (isinya adalah penolakan/dianggap ditolak). Ketentuan ini muncul dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagai suatu alternatif dalam hal adanya keadaan dimana masyarakat yang memerlukan suatu kepastian hukum dengan memohonkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang dimohonkan tidak diterbitkan, sehingga mengakibatkan ketidakpastian status hukum bagi si Pemohon (masyarakat) apabila Keputusan Tata Usaha Negara a quo seterusnya tidak dapat diterbitkan, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kerugian. Sehingga untuk menutupi kelemahan rumusan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hukum acara tata usaha negara (vide pasal 1 angka 9 undang-undang Nomor 51 Tahun 2009), maka ketentuan ini dapat dipakai sebagai addendum pengertian Keputusan Tata Usaha Negara.

Namun terhadap rumusan tersebut, dapat pula dikaji apakah sikap diamnya Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dengan tidak menerbitakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan merupakan suatu bentuk penetapan, ataukah merupakan suatu tindakan/perbuatan? Yang jelas apabila hal tersebut dianggap sebagai suatu tindakan/perbuatan, maka bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya.

Dalam Pasal 3 ayat (2) dapat diterangkan bahwa, apabila jangka waktu dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan dasarnya telah terlampaui, maka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak permohonan atau dalam konteks ini dianggap telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa penolakan permohonan. Sedangkan dalam Pasal 3 ayat (3), dijelaskan bahwa apabila tidak ada peraturan dasar yang mengatur batas waktu penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud, maka dihitung empat (4) bulan sejak diterimanya permohonan penerbitan, Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak diterbitkan, maka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut telah menolak dan dianggap menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa penolakan.

Jadi, rumusan untuk kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah:

Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 + Pasal 1 Angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 + Pasal 3 UU No. 6 Tahun 1986.

Selain kewenangan absolut itu, ada pula pengecualian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang bisa diperiksa, diputus dan diselrsaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Yakni ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, yang berbunyi:

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;

c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;

d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.”

Rumusan pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara yang bisa diperiksa, diputus dan diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut muncul untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan diantara Lingkungan Peradilan yang ada di Indonesia. Dalam huruf a, merupakan kewenangan Peradilan Agama dan/atau Peradilan Umum untuk mengadilinya Keputusan Tata Usaha Negara dalam huruf d, dan e merupakan kewenangan Peradilan Umum. Keputusan Tata Usaha Negara dalam huruf c, merupakan kewenangan Intern dari institusi yang menerbitkan KTUN. KTUN dalam huruf b merupakan kewenangan Mahkamah Agung (untuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-Undang) atau Mahkamah Konstitusi (untuk undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945). KTUN dalam huruf f merupakan kewenangan Peradilan Militer untuk mengadilinya, sedangkan KTUN yang dimaksud dalam huruf g, merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya.

Pembatasan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara juga terdapat dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yakni mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang memiliki upaya penyelesaian secara administratif di intern Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkannya. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikannya apabila seluruh upaya administratif tersebut telah dilakukan. Seperti diatur dalam Pasal 48 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986, yang berbunyi:

“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”.

Sebenarnya rumusan pasal 48 ayat (2) tersebut, agak kurang tepat apabila dikatakan bukan kewenangan absolut pengadilan tata usaha negara, karena sebenarnya pada Keputusan Tata Usaha Negara tersebut masih ada kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, hanya saja itu muncul setelah seluruh upaya administratif ditempuh. Namun apabila hal itu dikategorikan sebagai kompetensi yang relatif, akan mejadi tidak tepat juga, sebab telah ada konsensus bahwa kewenangan relatif hanya mengenai batas wilayah yurisdiksi mengadili saja. Sehingga menurut penulis, untuk Pasal 48 ayat (2) ini, belum ada nomenklatur yang tepat untuk menamainya sebagai kewenangan apa.

Lebih lanjut, perlu dikaji lagi Pengadilan manakah yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 48 ayat (2) tersebut, apakah Pengadilan Tata Usaha Negara (tingkat Pertama), ataukah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (tingkat banding). Sebab di dalam praktek, apabila suatu Keputusan Tata Usaha Negara telah menempuh upaya administratif untuk penyelesaiannya, maka apabila sengketa tersebut terus berlanjut maka menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya.

Hal ini, dapat dimengerti apabila dihubungkan dengan adanya 2 istilah dan pranata terkait upaya administratif, yaitu Keberatan dan Banding Administratif. Tidak diketahui dari mana istilah dan pengkategorian tersebut, karena di dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara sendiri tidak ditemukan kedua istilah tersebut. Hanya menyebutkan upaya administratif saja.

Selanjutnya, pengecualian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara juga ada pada ketentuan Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1986. Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud adalah yang diterbitkan:

a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bersambung…

Menyoal Logo Garuda

2010-12-20T12:47:00.023+07:00

Gegap gempita Piala AFF 2010 agaknya menyedot perhatian yang sangat luas di khalayak ramai. Lolosnya Indonesia ke babak Final Piala AFF 2010, menjadi perbincangan hangat di semua media, terutama media elektronik. Tak kurang 5 dari 10 stasiun TV swasta ternama di Indonesia, dalam waktu yang hampir sama, selalu dapat dipastikan tengah menyiarkan berita tentang kemenangan Tim Nasional Sepakbola, atau bila tidak maka yang menjadi berita adalah tentang pemain naturalisasi, istri atau pacar pemain Tim Nasional, atau setidaknya, hal-hal yang terkait dengan itu.

Di tengah hiruk pikuk itu, muncul riak kecil yang sudah pasti kalah telak dengan publikasi tentang euphoria kemenangan Tim Nasional Indonesia, yakni mengenai pemakaian Lambang Negara Garuda Pancasila pada Kostum Tim Nasional Indonesia. Gugatan yang diajukan oleh salah seorang advokat terhadap Presiden RI c/q Menteri Pemuda dan Olah Raga dan/atau Menteri Pendidikan Nasional, pada pokoknya menganggap bahwa pemakaian dan pemasangan logo Garuda Pancasila, yang merupakan Lambang Negara menyalahi Peraturan Perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Dalil yang diajukan adalah pemakaian dan pemasangan Garuda pada kaos Tim Nasional Indonesia tersebut melanggar Pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.

Hal ini sebenarnya sudah menjadi pertanyaan penulis sejak lama, jauh sebelum gugatan mengenai hal ini diajukan oleh advokat tersebut, karena penulis merasa sedikit janggal dengan dimuatnya lambang negara apalagi bila membandingkannya dengan kostum tim nasional dari negara-negara lain. Sehingga pada saat itu muncul pertanyaan, apakah pemakaian/pemasangan lambang negara dalam kaos tersebut tidak terlalu berlebihan? Hanya mungkin karena tidak dipublikasikan/terpublikasikan seperti halnya advokat yang mengajukan gugatan itu, sehingga gaungnya kalah telak dan persoalan itu baru muncul sekarang.

Selanjutnya, mengenai pemakaian/pemasangan logo Garuda Pancasila tersebut langsung dibantah oleh perwakilan Pemerintah, yang menyatakan bahwa, pemakaian/pemasangan lambang negara itu telah dibolehkan melalui Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, yang berbunyi:

Lambang negara dapat digunakan:

“…e. Sebagai lencana atau atribut pejabat negara, pejabat pemerintah atau warga negara Indonesia yang sedang mengemban tugas negara di luar negeri;

Secara sederhana, sebenarnya dalam ketentuan tersebut dapat ditarik suatu pendapat bahwa pemakaian/pemasangan lambang Garuda di kostum tim nasional Indonesia, adalah dimungkinkan. Dengan syarat: Pertama, memang pertandingan itu dianggap merupakan tugas negara, dan Kedua, pertandingan itu dilangsungkan di luar negeri

Akan halnya huruf e dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, dapat dipaparkan sebagai berikut. Lambang Negara Garuda Pancasila, digunakan sebagai lencana atau atribut….., Warga Negara Indonesia yang sedang mengemban tugas negara. Ada kata kunci, yakni mengemban tugas negara. Akan tetapi, dalam penjelasan pasal di Undang-Undang tersebut tidak disinggung lebih jauh lagi, apa yang dimaksud dengan tugas negara tersebut. Sehingga dalam hal ini, penulis mencoba mengartikan bahwa tugas negara adalah tugas yang diberikan oleh negara, dibiayai oleh negara, yang bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat negara, keutuhan negara, kewibawaan negara maupun tugas-tugas lain yang berkaitan dengan mengutamakan kepentingan negara dan bertujuan akhir demi kepentingan negara. Agak abstrak, tapi yang jelas penulis berpendapat bahwa membela nama baik dan kebesaran negara dengan bertanding di lapangan hijau termasuk dalam kategori mengemban tugas negara. Kata kunci selanjutnya adalah “di luar negeri”. Ini berarti banyak, bahwa "luar negeri" diartikan berada di luar wilayah/territorial atau kekuasaan/kewenangan negara Indonesia tentunya. Jelas, orang awam pun mengartikan bahwa luar negeri berarti bukan berada di Indonesia, akan tetapi di luar Indonesia.

Jadi, kesimpulan sementara berdasarkan analisa sederhana tersebut adalah bahwa pemakaian/pemasangan logo Garuda Pancasila di kostum Tim Nasional Indonesia dimungkinkan, dan dibolehkan. Asalkan pertandingan tersebut dilakukan ketika berada di luar negeri. Dan akan menjadi salah, andaikata kostum yang berlogo Garuda tersebut digunakan para pemain Tim Nasional dalam pertandingan di dalam negeri (Indonesia). Setidaknya itu yang dapat diartikan secara harfiah dari ketentuan Pasal 52 huruf f Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.

Akan tetapi, agaknya pemakaian/pemasangan Lambang Negara Garuda Pancasila di kostum Tim Nasional Sepakbola Indonesia agak kurang lazim. Dan patut diingat bahwa ketidaklaziman itu sudah berlangsung lama, bahkan berlangsung sejak Tim Nasional tahun 1960-an, yang terpampang Garuda Pancasila sebagai gambar utama di dada kaos pemain, tak hanya sebagai logo di kiri atas kaos tim nasional.

Di negara-negara lain pun, yang lazim dipakai sebagai logo dikaosnya adalah logo federasi/asosiasi sepakbola negara tersebut, ataupun bila yang dipakai lambang negara, paling banter adalah bendera negara tersebut.

Namun apa boleh buat, negara kita telah melakukan inovasi yang tidak lazim, bahkan sejak dahulu kala. Dan tidak usah heran, bila selanjutnya ketidaklaziman itu dipelihara sebagai suatu konsensus dan hukum tidak tertulis. Karena: Itulah Indonesia.

Eksepsi

2010-12-09T11:19:00.004+07:00

Ada 3 jenis eksepsi yang dikenal di dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha negara. Merujuk kepada pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan ada tiga jenis eksepsi yaitu:

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut

2. Eksepsi tentang kewenangan relatif

3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan.

Dari ketiga jenis eksepsi tersebut, yang paling sederhana dapat dipahami adalah eksepsi mengenai kewenangan relatif. Kewenangan Relatif Pengadilan Tata Usaha Negara, ialah kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan batas wilayah hukum yang menjadi kewenangannya, yakni alamat/tempat kedudukan para pihak yang bersengketa. Dalam Hukum Acara Perdata, lebih spesifik lagi bahwa pengadilan yang berwenang untuk mengadili adalah pengadilan yang berada (memiliki yurisdiksi) di tempat Tergugat berada. Lebih lanjut, hal tersebut diadaptasi oleh Hukum Acara Tata Usaha Negara vide Pasal 54 ayat (1), yang berbunyi:

“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat”

Jadi apabila ada Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang daerah hukumnya tidak meliputi tempat kedudukan Tergugat, maka dapat dikatakan bahwa Pengadilan tersebut tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara secara relatif. Pengecualian terhadap hal tersebut, ada pada Pasal 54 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang berbunyi:

“Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa Tata Usaha Negara yang bersangkutan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang berwenang, yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat”.

Dan ketentuan Pasal 54 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang berbunyi:

“Apabila penggugat dan tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di Jakarta”.

Akan halnya Eksepsi pertama dan ketiga, yakni Eksepsi tentang kewenangan absolut dan eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan masih terdapat perbedaan pendapat disebagian kalangan, dan akan dipaparkan sebagai berikut.

Eksepsi tentang kewenangan absolut adalah tangkisan mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Dipahami bahwa, yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah merujuk pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang berbunyi:

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”

Dari ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan dari Pengadilan (Tata Usaha Negara), adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara. Sedangkan pengertian Sengketa Tata Usaha Negara itu sendiri adalah merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang berbunyi: “Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara ialah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009).

Bersambung…

Bias

2010-12-02T15:42:00.005+07:00

Sebuah kebenaran sukar untuk didefinisikan, apa yang kita perjuangkan, apa yang kita yakini belum tentu adalah sebuah kebenaran, benar adanya bahwa kebenaran di dunia tidak hakiki, tapi relatif. Tergantung dari mana kita menilai dan melihatnya.

Dengan masa yang berbeda, dimana tiap orang telah mahir menggunakan akal, logika bahkan kata-kata akan semakin sulit membuktikan kebenaran apalagi mencarinya. Tabir yang agak putih, abu-abu, agak hitam, makin mengaburkan makna dimana kebenaran, siapa kebenaran atau yang bagaimana kebenaran itu.

Pemikiran yang picik dan dangkal akan melambungkan makna kebenaran sebagai diri sendiri. Menafikan suara-suara yang terdengar di kiri kanan, dan tidak mempedulikan apa yang sebenarnya harus dipikirkan dan dipertimbangkan oleh akal. Mengabaikan anjuran dan saran yang dianggap mentah dan tak beralasan kuat.

Dan letak pastinya, dimana? Di kiri kah? Atau di kanan kah? Atau tidak pada keduanya? Atau terhimpit diantara keduanya, tanpa mendapat tempat, tanpa mendapat kesempatan, bahkan tanpa mendapat peluang untuk menghela.

Ya, memang tak mudah untuk bisa menempatkan diri saat segalanya tak sesuai keinginan dan perkiraan kita. Tapi bukankah segalanya memang terbiasa begitu. Kebenaran yang milik sendiri, digeluti sendiri, dipendam sendiri, dan hanya ada dalam benak sendiri tentunya hanya akan kian mengasingkan kita dari kebenaran yang ada di luar.

Anekdot

2010-11-11T12:27:00.004+07:00

Pada suatu persidangan setelah Hakim Ketua Majelis membacakan Putusan, maka sesuai dengan Hukum Acara, Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada para pihak apakah menerima Putusan Majelis Hakim. “Bagaimana, apakah pihak Penggugat menerima?” Dijawab Kuasa Penggugat. “Saya menerima Yang Mulia”. Kemudian kepada pihak Tergugat, Hakim Ketua Majelis pun menanyakan hal yang sama. Dijawab oleh kuasa Tergugat “Saya menerima Pak Hakim”. Tiba-tiba ada suara celetukan di sebelah kanan belakang Hakim Anggota I: “Saya belum terima Pak”.

MENJADI TANPA BEKAS

2010-11-08T08:44:00.006+07:00

Tiga bulan lebih telah berlalu setelah penutupan pendidikan dan pelatihan calon hakim awal Agustus lalu. Dan apa kabar semuanya? Apa kabarnya Calon Hakim Angkatan V? Adakah masih memiliki semangat, idealisme, pemikiran dan konsistensi mewujudkan Badan Peradilan yang Agung di Indonesia? Adakah masih tersisa teriakan dan ujaran berapi-api saat kuliah umum? Adakah masih tersisa lontaran pemikiran kritis saat diskusi kelas? Adakah masih kukuh pendirian dan naluri logis saat mempertahankan pendapat? Adakah masih terbangun semangat kebersamaan dalam satu tujuan, menuju generasi emas Mahkamah Agung?

Mungkin ada sebagian yang masih terkungkung dalam memori di BALITBANG DIKLAT KUMDIL. Dengan suasananya yang tenang dan menyejukkan, atau tiap momen yang terbangun dari mulai senam pagi, sampai datangnya akhir pekan yang selalu dinantikan dan sangat menyenangkan. Lebih dari itu semua, adakah apa yang kita semua dapatkan di kelas dan asrama membawa kita pada perubahan dalam mengabdikan diri pada keadilan? Agak lebay memang pertanyaan ini, akan tetapi patut pula direnungkan apa sebenarnya yang hendak dituju dan dicapai selepas diklat berakhir.

Seperti amanat Ketua Mahkamah Agung DR. Harifin A. Tumpa, pada penutupan Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Angkatan V. Bahwa Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim hanyalah merupakan tahap awal saja dari proses pembelajaran, persoalan-persoalan yang dikaji hanyalah bekal untuk memotivasi diri untuk terus melakukan kajian. Namun tahapan selanjutnya dan yang paling penting adalah bagaimana kita mengambil pembelajaran di satuan kerja kita masing-masing. Jadi, sebenarnya di tempat kita bertugas sekaranglah pembelajaran “besar” itu dilakukan.

Akan tetapi mungkin saat ini, banyak dari kita yang malah sibuk dengan rutinitas kantor yang monoton. Tidak ada lagi waktu belajar, berdiskusi, atau mengerjakan tugas bersama-sama, atau bahkan membaca buku. Masing-masing kita sibuk dengan pekerjaan pribadi atau bahkan mungkin pekerjaan sampingan, sibuk mengumpulkan uang, mengerjakan proyek ini-itu (seperti penulis), atau bahkan disibukkan dengan “tidak melakukan apa-apa”, tanpa kegiatan.

Sebagian dari kita mungkin putus asa, karena apa yang diberikan pada saat pendidikan dan pelatihan calon hakim tidak serta merta dapat diterapkan di satuan kerja. Banyak benturan dan dogma yang menghambat penerapan konsep-konsep yang telah dirancang secara sistematis di pendidikan dan pelatihan dahulu. Sebagian dari kita tidak terwadahi pemikirannnya, tidak tersalurkan ide dan konsep-konsep briliannya, tidak dianggap usul-usul dan sarannya. Terbentur oleh rutinitas, kebiasaan, pola baku yang tradisional atau keajegan yang menjengkelkan.

Ada yang mengeluhkan tidak dapat menggunakan sertipikat mediatornya untuk bisa melakukan mediasi, ada pula yang malah sama sekali tidak melakukan apa-apa karena memang di satuan kerjanya Calon Hakim tidak difungsikan apa-apa, tidak diberikan peranan atau tugas apa-apa. Miris dan sangat ironis juga andaikata hal itu terjadi di sebagian besar tempat tugas Calon Hakim di seluruh Indonesia.

Yang perlu dilakukan adalah, seperti yang pernah dilontarkan salah seorang Hakim Pengajar yakni: runtuhkan sekat-sekat normatif dan feodalisme struktural. Jadi, apakah kita akan membiarkan ilmu-ilmu, serta idealisme yang didapat serta ditunjukkan pada saat pendidikan dan pelatihan kemarin perlahan hilang dan memudar, karena tidak adanya semangat, wadah atau sarana untuk menyalurkannya? Jangan sampai apa yang kita ujarkan dahulu hanya sekedar ujaran kata tanpa makna, hanya sekedar demi mengejar nama dan gengsi semata, hanya sekedar formalitas tanpa realitas, hingga pikiran dan ilmu kita menjadi tanpa bekas? Semoga saja tidak.

Aktif lagi

2010-11-04T09:51:00.001+07:00

Tak ada yang lebih up to date akhir-akhir ini selain berita tentang bencana alam. Banjir bandang di Wasior - Papua, Tsunami di Kepulauan Mentawai dan Gunung Merapi yang meletus di Yogyakarta. Dan tak ada yang bisa dilakukan selain memberikan bantuan, fisik maupun psikis.

Entah ada apa dengan negeri ini, terus-menerus ditimpa bencana dan musibah seakan tanpa jeda Sebegitu rusaknya kah moral manusia-manusia yang hidup dan tinggal di Indonesia? Sehingga Tuhan perlu mengingatkan kita dengan bencana. Ataukah bukan peringatan? Ini adalah azab yang memang diberikan kepada insan yang tak lagi mendengar atau mengacuhkan perintah Tuhan YME.

Namun sebagian besar orang menyatakan, mungkin memang sudah zamannya demikian. Kiamat Sudah Dekat, seperti itu kira-kira. Lebih dari itu, dengan adanya bencana yang menimpa negeri ini, semoga banyak hal yang kemudian disadari, selanjutnya direnungkan dan diubah. Kesombongan, ketidakmauan mendengar, ketidakpekaan, kelarutan dalam kekuasaan yang melenakan, kemauan untuk berubah dan mengubah, yang menggejala di sebagian besar orang Indonesia perlahan berkurang dan hilang. Semoga.

Refleksi Bulan Agustus

2010-08-11T10:05:00.000+07:00

Tak terasa hampir dua pekan kita meninggalkan Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Angkatan V, tentunya banyak warna baru dalam pekerjaan kita di Unit Kerja masing-masing. Satu hal yang pasti ada perubahan dalam diri kita masing-masing, baik dalam bersikap maupun kinerja kita. Setidaknya DIKLAT yang telah kita sama-sama tempuh, membekaskan sedikit perbaikan dalam benak dan pemikiran kita.

Dan bukan kebetulan pula, setelah selesai DIKLAT itu kita dihadapkan pada DIKLAT yang lain. Namun lebih istimewa sebab ini merupakan DIKLAT Rutin tahunan bagi Umat Muslim. Dan pesertanya pun tak hanya di Indonesia, namun dari seluruh penjuru dunia. Maka marilah kita bersama-sama menyambutnya: Marhaban Ya Ramadhan.

Yang menjadikannya istimewa kali ini adalah Bulan Ramadhan bertepatan dengan hirup pikuk menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-65, dan sudah barang tentu menjadikan dua perayaan besar ini disambut dengan sukacita dan kemeriahan disana-sini, yang entah ditujukan untuk menyambut Ramadhan atau menyongsong peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia.

Melihat kepada sejarah bangsa, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 juga dilangsungkan dalam suasana bulan Ramadhan. Sehingga atmosfir khidmat, dan semangat Patriotisme bersinergi dengan dentuman spriritualitas yang membumbung. Maka pertanyaannya adalah, apakah kita akan kembali meraih sinergi itu di saat sekarang?

Berbagai isu yang muncul silih berganti seolah menenggelamkan kesadaran diri kita atas esensi sebenarnya dari kemerdekaan maupun ghirah di bulan Ramadhan. Sangat jarang, kita memaknai apa hakikat sebenarnya dari kemerdekaan yang telah diraih 65 tahun yang lalu. Apakah dengan perlombaan tarik tambang, panjat pinang, menghias gapura seindah-indahnya, atau berkonvoi ria dengan kostum-kostum yang beraneka warna dengan mengabaikan masalah-masalah yang “timbul” dari adanya kemerdekaan, seperti tabung kompor gas meledak, penanganan teroris, pertikaian SARA, dan persoalan hukum-hukum yang menyita waktu dan tenaga.

Atau bagaimana kita semestinya memanfaatkan sebaik-baiknya momen Ramadhan ini, apakah dengan bergerombol saat tarawih, berlomba-lomba mengeraskan suara saat tadarus, atau malah hanya tidur karena itu juga dianggap ibadah?

Syahrul Jihad seperti yang diistilahkan Rasulullah SAW, benar-benar harus diartikan sebagai sebuah pertarungan untuk memenangkan diri kita atas nafsu. Dan para pendiri negara kita memaknai itu dengan tepat, terlepas dari polemik yang muncul dalam kajian sejarah, yang pasti adalah pada saat itu mereka berjuang demi kemerdekan, dan bersabar memanti momen yang tepat untuk menyatakan kemerdekaan pada saat bulan Ramadhan sehingga kemudian berhasil mewujudkan titik kulminasi perjuangan itu melalui sebuah Proklamasi Kemerdekaan.

Sebagai Calon Hakim, hendaknya kita juga memaknai dan melakukan sesuatu untuk bisa terlibat dalam Syahrul Jihad itu. Ramadhan adalah merupakan rangkaian Diklat, dari Diklat-Diklat yang telah dan akan kita lalui bersama. Sertipikatnya tak kasat mata, hanya kita dan Allah saja yang tahu. Tapi yakinlah, Diklat ini sangat bermakna dan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai pendidikan dan pelatihanan di sebelas bulan selanjutnya. Jadi, siapkah kita menempuh pendidikan ini dan lulus dalam berbagai ujiannya. Semoga di penghujung Ramadhan, kita dinyatakan lulus dan menyandang predikat TAQWA. Amiinn.

Penutupan Pendidikan & Pelatihan Calon Hakim Angkatan V

2010-08-02T08:00:00.004+07:00

MEGA MENDUNG, Ahad 01 Agustus 2010 pukul 10.00 WIB, Ketua Mahkamah Agung DR. Harifin A Tumpa, SH., MH. menutup Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Angkatan V yang diikuti para Calon Hakim tingkat Pertama dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) seluruh Indonesia yang bertempat di Pusdiklat Mahkamah Agung Mega Mendung, Ciawi – Bogor.

Dalam sambutannya, Harifin A Tumpa meminta kepada para lulusan Diklat Cakim Angkatan V agar terus mempelajari, mengkaji dan mengembangkan ilmu yang telah diperoleh dalam Diklat ini dan digunakan untuk menangani permasalahan yang terus berkembang yang akan dihadapi para hakim di masa mendatang.

“Diklat ini hanyalah bersifat diklat awal dan persoalan-persoalan yang dikajinya hanyalah bekal untuk memotivasi diri untuk terus melakukan kajian”, kata Harifin, sambil menambahkan bahwa persoalan ke depan yang akan dihadapi akan jauh lebih berat.

Selanjutnya, Harifin menjelaskan harapan masyarakat terhadap para hakim. Para hakim dalam memeriksa perkara hendaknya tanpa memihak. “Berikanlah hak dan kesempatan yang sama, kepada penuntut umum dan pembela, atau kepada penggugat dan tergugat”, tegasnya.

Laporan Ketua Panitia Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung I.G. Agung Sumanatha, SH. Bahwa dalam rangka mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung Mahkamah Agung menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Angkatan V berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Nomor : 03A/BLD/SK/I/2010, tanggal 11 Januari 2010, sebagai realisasi DIPA Mahkamah Agung RI.

Pendidikan dan Pelatihan ini di mulai dari tanggal 03 Mei 2010 sampai dengan 01 Agustus 2010. Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim ini berjumlah 258 peserta antara lain Cakim Pertama dari Lingkungan Peradilan Umum 144 orang, Cakim Pertama dari lingkungan Peradilan Agama 97 orang dan Cakim Pertama Peradilan TUN 17 orang yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim selama 3 Bulan sampai dengan selesai. Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Angkatan V ini adalah Untuk membentuk Para Hakim masa depan dengan Kepribadian (Integritas), Kecerdasan (Intelektualisme) dan Kemampuan (Keberanian/Kemandirian) dalam rangka mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung.

Kepada para peserta Pendidikan dan Pelatihan ini di bagikan bahan-bahan berupa makalah dari para Penceramah/ Pengajar dalam bentuk softcopy maupun hardcopy. Ada beberapa mata ajar tertentu telah di lakukan secara interaktif dan partisipatif seperti pola yang telah di susun Tim SK. KMA No. 147 untuk 3 Lingkungan Peradilan Yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara (hasil kerja sama dengan pihak NLRP)

Dalam mengukur tingkat penyerapan materi dan tingkat kemampuan peserta dan efektifitas Pelatihan, di adakan penilaian/evaluasi terhadap peserta meliputi aspek, Disiplin, Penguasaan Materi, Analisa/ Sikap Akademis dan Perilaku.

Berdasarkan hasil Evaluasi yang di lakukan, bersama ini diumumkan masing-masing 3 Peserta terbaik dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pemberian sertifikasi kelulusan Calon Hakim Angkatan V oleh Ketua MA Harifin A Tumpa kepada tiga peserta terbaik dari masing-masing lingkungan peradilan yaitu peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara :

Tiga terbaik dari lingkungan Peradilan Umum:

1. Dodik Setyo Wijayanto, SH. Calon Hakim pada PN Cibinong dengan nilai 87,03.(terbaik pertama)

2. Rechtika Dianita, SH. Calon Hakim pada PN Bale Bandung dengan nilai 84,61. (terbaik kedua)

3. Sularko, SH. Calon Hakim pada PN Surakarta dengan nilai 84,11. (terbaik ketiga),

Tiga terbaik dari lingkungan Peradilan Agama:

1. Nasich Salam, Lc.LLM., Calon Hakim pada PA Yogyakarta dengan nilai 88,47. (terbaik pertama)

2. Sofyan Zefri, S.Hi. Calon Hakim pada PA Sidoarjo dengan nilai 87,70. (terbaik kedua)

3. Rio Satria, S.Hi. Calon Hakim pada PA Bukit Tinggi dengan nilai 87,25. (terbaik ketiga)

Tiga terbaik dari lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara:

1. Febby Fajrurrahman, SH. Calon Hakim pada PTUN Bandung dengan nilai 86,02. (terbaik pertama)

2. Mohamad Yusup, SH. Calon Hakim pada PTUN Jakarta dengan nilai 82,29. (terbaik kedua)

3. Gayuh Rahantyo, SH. Calon Hakim pada PTUN Semarang dengan nilai 81,99. (terbaik ketiga)

Penutupan Diklat Cakim ini ditutup secara resmi oleh Ketua MA DR. Harifin A Tumpa, SH. dengan pelepasan tanda peserta pada 3 perwakilan peserta

Hadir dalam acara ini Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, para Tuada, Hakim Agung dan para Pejabat Eselon I, II serta undangan lainnya. (www.mahkamahagung.go.id)

AUDI ET ALTERAM PARTEM

2010-07-19T21:46:00.005+07:00

Pemeriksaan perkara yang berimbang dalam suatu peradilan, merupakan salah satu prasyarat terbentuknya putusan yang adil. Hal ini berarti bahwa para pihak yang berperkara/bersengketa dalam peradilan harus diberikan hak yang sama untuk mendalilkan apa yang benar menurut mereka.

Salah satu asas peradilan yang baik adalah Audi Et Alteram Partem. Secara istilah, Audi Et Alteram Partem berarti mendengarkan keterangan kedua belah pihak. Secara kongkrit, hakim haruslah memberikan kesempatan yang sama dan harus mendengarkan keterangan dari kedua pihak yang berlawanan agar putusan yang dihasilkan obyektif, berimbang dan tidak semata-mata berdasarkan keterangan satu pihak saja.

Dalam terminologi Islam, konsep yang mirip dengan Audi Et Alteram Partem juga dikenal. Secara umum, dalam Al-Quran Surat Al-Hujuraat ayat 6, difirmankan bahwa: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”. Ini berarti bahwa konsep mendengarkan informasi tak hanya dari salah satu pihak saja, bertujuan untuk menempatkan obyektivitas dalam pengambilan suatu putusan. Jangan sampai karena hanya mendapatkan informasi dari salah satu pihak saja, sudah mengambil asumsi atau pendapat yang belum tentu benar.Meskik onsep dalam terminologi Islam tersebut bukan secara khusus mengenai asas Audi Et Alteram Partem dalam konteks Badan Peradilan, namun pada intinya bahwa setiap informasi yang didapat haruslah dikonfirmasi atau dipertimbangkan, tidak secara langsung diterima sebagai hal yang benar. Tentunya dalam hal ini adalah keterangan dari para pihak.

Sejalan dengan terminologi tersebut di atas, di Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim pun telah diatur mengenai keharusan untuk melakukan Check and Recheck, memberikan kesempatan yang sama dalam suatu proses peradilan. Melalui poin Adil ditegaskan bahwa hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada pencari keadilan, dan mendengarkan keterangan yang diberikan, secara berimbang dan tidak memihak.

DONOR DARAH : BENTUK KEPEDULIAN CALON HAKIM

2010-07-04T22:17:00.001+07:00

Megamendung |kang mpeb

Di sela-sela kesibukan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim(Diklat Cakim), ternyata para peserta DiKlat Calon Hakim Angkatan V masih menunjukkan kepeduliannya terhadap kesehatan. Sejalan dengan program Senat Calon Hakim Angkatan V khususnya bidang Kesehatan, maka pada hari Sabtu, 3 Juli 2010 dilaksanakan kegiatan Donor Darah bagi peserta Diklat Calon Hakim Angkatan V.

Menurut Koordinator Bidang Kesehatan Senat Calon Hakim Angkatan V, Anita Linda Sugiarto, SH. program ini merupakan program kerja unggulan Bidang Kesehatan di Senat Cakim Angkatan V. Namun lebih dari itu, kegiatan Donor Darah ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepedulian dan peran serta nyata Calon Hakim Angkatan V dalam kegiatan kemanusiaan.

Bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Bogor, kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tertib dan antusiasme yang cukup tinggi dari para peserta Diklat yang menjadi Pendonor. Tak hanya para peserta Diklat Calon Hakim, ternyata sebagian Pegawai BALITBANGDIKLAT KUMDIL Mahkamah Agung RI yang kebetulan tetap masuk meskipun bukan hari kerja, turut pula mendonorkan darahnya. Hal itu pulalah yang disambut gembira oleh Petugas PMI Kota Bogor, bahwa antusiasme para pendonor adalah wujud patut diacungi jempol.

Berdasarkan keterangan Petugas Donor Darah dari PMI Kota Bogor, dr. Handi, tidak semua yang bermaksud mendonorkan darahnya bisa menjadi Pendonor. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum dilakukannya Donor darah. Di antaranya berat badan minimal 48 Kg, tekanan darah minimal 110/80 Mmhg, kadar hemoglobin minimal 13, serta dalam 2 x 24 jam tidak dalam pengaruh obat, kecuali vitamin.

Kegiatan Donor Darah yang dilangsungkan di Ruang Poliklinik BALITBANG DIKLAT KUMDIL MA-RI Megamendung dari Pukul 10.30 s/d 13.30 WIB tersebut, berhasil mengumpulkan 26 kantong darah dengan berbagai Golongan Darah. Dari keterangan Perawat Poliklinik BALITBANG DIKLAT KUMDIL, Nova Amalia Amd.Keb., sebenarnya ada 63 orang yang mendaftar sebagai Pendonor, namun karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, lebih dari setengah pendaftar Donor harus mengurungkan niatnya untuk mendonorkan darah mereka.

Ke depannya, kegiatan seperti ini menurut Bapak Suwoto, SH., M.Pd., Panitia Diklat Calon Hakim Angkatan V, perlu dilakukan, namun dengan memperhatikan hari kerja agar Pegawai BALITBANG DIKLAT KUMDIL MA-RI pun bisa turut berpartisipasi di dalamnya. (www.cakimlima.net)

JUDICIAL REVIEW

2010-06-04T06:23:00.001+07:00

Megamendung | Kang Mpeb

Judicial Review yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai Hak Uji Materiil terhadap suatu peraturan perundang-undangan, dipandang sebagai suatu hal yang lumrah dalam tatanan hukum bernegara. Di Indonesia sendiri dikenal 2 lembaga khusus yang diberikan kewenangan untuk melakukan Uji Materiil terhadap peraturan perundang-undangan, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut disampaikan oleh Hakim Agung Mahkamah Agung RI, yang baru saja mendapatkan gelar Doktor dari Universitas Padjadjaran, DR. H. Imam Soebechi, SH.,MH. di hadapan peserta diklat Calon Hakim Tata Usaha Negara pada 3 Juni 2010.

Menurut beliau keberadaan Hak Uji Materiil dalam tatanan hukum Negara ini dimaksudkan untuk mengontrol dan mengevaluasi regulasi, yang dirasakan merugikan masyarakat atau bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, setelah diterapkan atau disahkan. Inilah yang dimaksudkan review terhadap suatu regulasi, bukan preview atau pengkajian sebelum ditetapkan/disahkannya regulasi.

Sebenarnya ada 3 lembaga yang memiliki kewenangan Uji Materiil selain MA dan MK, yakni PTUN yang juga menguji keabsahan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara. Yang diistilahkan beliau sebagai Hak Uji Materiil dalam arti sempit. Meski demikian, konsep Hak Uji Materiil oleh PTUN terkait dengan RUU AP yang akan disahkan dalam waktu dekat, sudah memiliki wacana bahwa Hak Uji Materiil MA yaitu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang akan dilimpahkan kepada PTUN. Namun hal ini menurut beliau, dapat diterapkan apabila tidak ada perubahan mendasar dalam RUU AP, dan tentunya setelah disahkan menjadi Undang-Undang.(www.cakimlima.net)

CHAERANI A. WANI: “HAKIM HARUS BERANI”

2010-06-03T06:30:00.001+07:00

Megamendung | Kang Mpeb

Di sela-sela perkuliahan “Keputusan Tata Usaha Negara bersifat Diskresi dan Alat Uji Keabsahannya”, di hadapan peserta Diklat Calon Hakim Tata Usaha Negara pada 2 Juni 2010, mantan Hakim Agung Mahkamah Agung RI, Hj. Chaerani A. Wani, SH., MH. Memberikan dorongan bahwa hakim harus berani dalam mengambil suatu putusan. Sebab menurut beliau tidak selamanya perjalanan karier seorang hakim itu datar dan tanpa hambatan. Adakalanya, seorang hakim dihadapkan pada pilihan yang sulit maupun tekanan yang sangat berat, dimana harus memilih untuk berpegang pada kepastian hukum atau tuntutan keadilan masyarakat.

Sosok yang sudah sepuh namun masih tetap terlihat enerjik dan bersahaja ini menekankan bahwa, menjadi hakim tidak semenyenangkan yang dibayangkan. Kadang kepentingan khalayak yang lebih banyak, atau bahkan kepentingan pribadi berbenturan dengan tuntutan pekerjaan atau profesi. Namun begitu, karena sudah menjadi pilihan maka harus dijalankan sebaik-baiknya. Menurut penuturan beliau, kunci menjadi hakim yang ideal adalah harus berpegang teguh tidak hanya pada legal justice saja, tapi juga harus mengakomodir social justice maupun moral justice dalam tiap putusannya. (www.cakimlima.net)

ANGGARAN SENAT

2010-06-02T06:30:00.000+07:00

Megamendung | Kang Mpeb

Rilis anggaran Program kerja Senat Calon Hakim Angkatan V pada 1 Juni 2010 mengundang reaksi beragam dari para Calon Hakim. Sebagian menyetujui, sebagian menolak dan sebagian lain memilih untuk tidak memberikan pendapat. Munculnya resistensi dari sebagian calon Hakim terhadap anggaran yang dipublikasikan pihak senat, disinyalir akibat sangat besarnya anggaran yang dibutuhkan dan besarnya iuran yang dibebankan kepada tiap peserta diklat. Dari 5 seksi bagian, yang paling terlihat mencolok adalah Seksi Dokumentasi, dimana pos pembuatan buku angkatan dan pembuatan jasket angkatan memerlukan biaya masing-masing Rp. 43.325.000,-, dengan asumsi harga per satuannya adalah Rp. 175.000,-. Sehingga total yang diperkirakan untuk pos ini adalah Rp. 90.650.000,-, itu belum ditambah dengan CD Materi dan Foto.

Menurut pihak senat, anggaran ini belum fix dan baru merupakan gambaran awal keadaan anggaran, dan sangat dimungkinkan terjadi perubahan. Bahkan apabila dibutuhkan bisa dilakukan dengar pendapat secara langsung dengan peserta diklat mengenai anggaran tersebut, dan bagaimana merumuskannya secara bersama-sama. Diharapkan dengan adanya dengar pendapat secara langsung dengan senat, aspirasi dari peserta diklat secara langsung bisa menerbitkan kesepahaman dan konsensus baru dalam penyusunan anggaran tersebut. (www.cakimlima.net)

Liburan di Pusdiklat Megamendung

2010-05-28T11:06:00.002+07:00

Tak seperti hari-hari biasanya yang penuh aktivitas, suasana hari Jumat ini sangat lengang. Tak terlihat hiruk-pikuk dan lalu lalang peserta diklat Calon Hakim maupun Pegawai Balitbang Diklat Kumdil lainnya, yang lumrah terjadi dalam hari-hari kerja. Memang tanggal 28 Mei 2010 ini bertepatan dengan hari libur nasional, untuk memperingati Hari Raya Waisak bagi pemeluk Agama Budha. Jauh-jauh hari peserta diklat sepertinya memang sudah merencanakan kegiatan mereka pada hari libur ini. Pada awalnya sebagian besar dari peserta diklat mengharapkan pemindahan hari libur dari Jumat ke hari Sabtu, dengan asumsi bahwa libur mereka agak lebih panjang, dan tidak terhalangi oleh satu hari sebelum akhir pekan. Namun setelah mempertimbangkan berbagai faktor, panitia Diklat menetapkan hari libur tetap tak bisa digeser. Sehingga setelah hari Jumat berlibur, hari Sabtu-nya tetap harus melaksanakan kegiatan seperti biasa.

Akan tetapi hal tersebut tak mengurangi antusiasme peserta diklat kebanyakan, untuk menghabiskan waktu di luar area Balitbang Diklat Kumdil. Bagi mereka yang rumahnya dekat dengan lokasi Pendidikan dan Pelatihan, ataupun yang memiliki keluarga/kerabat di daerah yang dekat dengan Bogor berlibur seakan sia-sia bila tidak pulang atau berkunjung ke sanak keluarga. Sehingga dapat ditebak, suasana di Balitbang Diklat Kumdil, jauh lebih lengang daripada biasanya. Sebagian besar memilih berjalan-jalan di daerah Bogor Kota dan sekitarnya, berbelanja, nonton bareng di bioskop, ke toko buku, atau hanya berkeliling kota tanpa jelas maksud dan tujuannya, sekedar memberikan kesempatan kepada mata dan pikiran untuk bersenang-senang. Sebagian lagi memilih berkunjung ke kerabat terdekat, melupakan sejenak aktivitas yang rutin di lakukan sehari-hari selama masa Pendidikan dan Pelatihan.

Namun ada pula sebagian kecil peserta yang hanya menghabiskan waktu liburnya di asrama Sari. Justifikasi mereka adalah waktu libur memang dimaksudkan untuk istirahat saja. Bisa saja betul, bisa juga hanya pengalihan isu dari keadaan kantong yang kian hari kian mengkerut.

Siang yang cukup panas, membuat para peserta ini hanya menghabiskan waktu di kamar-kamar asrama saja. Menonton tv, bemain game ataupun membalas dendam dengan tidur sepuasnya, berharap energi mereka kembali pulih untuk kembali bergelut dengan buku dan materi yang pasti telah menunggu di hari-hari berikutnya.

Apapun itu, semoga libur kali ini cukup mengosongkan pikiran-pikiran kita yang penuh, agar keesokan harinya bisa terisi kembali degan ilmu-ilmu dan pengalaman-pengalaman baru yang bermanfaat. Semoga.